Sunday, 25 June, 2017 - 23:36

Pengawasan Elpiji 3 Kg Lemah, DPRD Palu Didorong Lakukan Hearing

ILUSTRASI - Harga gas elpiji 3 kg melambung tinggi. (Grafis : Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem, Muslimun menanggapi lemahnya pengawasan distribusi LPG 3 kilogram di Kota Palu yang berakibat pada kelangkaan. Ia meminta Anggota DPRD Kota Palu, khususnya dari Partai NasDem untuk mendorong hearing terhadap pemerintah.

“Kelangkaan gas LPG 3 kilogram seharusnya tidak terjadi di Kota Palu, sebagai pusat jasa dan infrastruktur yang lengkap. Pasti ada pemain dalam rantai distribusi yang lepas dari pengawasan pemerintah,” ujar Muslimun, dalam serial diskusi internal terbatas, DPW Partai NasDem Sulawesi Tengah, Rabu 22 Maret 2017.

Muslimun mengatakan, gas LPG adalah program konversi pemerintah dari minyak tanah untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Gas LPG digunakan secara massal berdasarkan kebijakan pemerintah, ketika terjadi kelangkaan maka akan berdampak pada kenaikan harga, menganggu produksi UMKM, dan juga menjadi masalah rumah tangga.

Menurut Muslimun, seharusnya tidak terjadi kelangkaan karena volume LPG 3 Kilogram sudah melalui hasil survey pasar dan kebutuhan. Sehingga jalur distribusi dari depot seharusnya tidak ada persoalan karena secara nasional LPG ditempatkan sebagai program prioritas.

“Kelangkaan LPG adalah misteri pasar yang perlu diungkap. Kami memiliki keyakinan ada pemain yang hendak merusak rantai distribusi untuk mengejar kenaikan harga temporer dari kelangkaan. Memompa permintaan untuk meraih keuntungan segar. Hal ini harus diusut, ini kejahatan persaingan usaha yang merugikan kepentingan publik,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Muslimun meminta pada anggota DPRD Kota Palu, khususnya dari Partai NasDem untuk segera mendorong dilakukannya hearing pada Pemerintah Kota Palu.

“Partai memerintahkan pada kadernya yang duduk di DPRD Kota Palu untuk menggunakan fungsinya meminta penjelasan pemerintah dan mendesak dilakukannya semacam investigasi lintas gabungan, melibatkan pers, penegak hukum, dan LSM,” tegasnya.

Hal itu kata dia perlu dilakukan, agar misteri pasar semacam ini dapat diselesaikan dan menjadi pelajaran di masa mendatang. 

“Kalau diperlukan, DPRD harus mendorong pemerintah Kota Palu membangun skema antisipasi logistik, termasuk memperketat pengawasan rantai distribusi LPG 3 Kilogram di Kota Palu. Ini masalah orang banyak, jadi harus menjadi perhatian pemangku jabatan penting,” tegasnya. 
 
Sebelumnya kepada wartawan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, Abubakar Almahdali mengatakan stok elpiji bersubsidi di daerah itu khususnya di Kota Palu cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Pertamina menjamin persediaan gas elpiji tabung tiga kg di Palu dan lainnya cukup untuk memenuhi kebutuhan," kata Abubakar Almahdali, Jumat lalu, menanggapi kelangkaan dan kenaikan harga elpiji bersubsidi di wilayah setempat yang telah berlangsung hampir sepekan.

Ia mengatakan berdasarkan penjelasan dari pihak Pertamina, alokasi jatah distribusi elpiji setiap hari sesuai dengan kebutuhan.

Hanya saja, kata Abubakar, pihak Pertamina mengaku bahwa harga elpiji tiga kg di tingkat pengecer (kios) mengalami kenaikan cukup tajam sehingga perlu mendapat perhatian semua pihak terkait.

"Yang naik hanya di tingkat pengecer saja. Kalau pangkalan resmi tetap sesuai harga eceran tertinggi (HET) ditetapkan pemerintah," kata dia.

Abubakar mengatakan pemerintah bersama Hiswana Migas dan Pertamina setempat sudah melakukan operasi pasar (OP) elpiji tiga kg untuk membantu masyarakat.

Terkait dengan kelangkaan elipiji itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kota Palu bersama-sama mencari akar masalah yang menyebabkan kelangkaan elpiji bersubsidi yang meresahkan masyarakat.

"Ada apa sebenarnya yang membuat elpiji subsidi tiba-tiba langka di pasaran," kata Ketua YLKI Sulteng Salman Hadianto, Jumat lalu.

Ia mengatakan pemerintah dan pihak terkait di daerah itu harus mencari akar dari penyebab kelangkaan elpiji sehingga memicu kenaikan harga yang sangat tinggi dan meresahkan masyarakat. Di mana sebenarnya letak dari masalah tersebut.

"Pemda Sulteng, Pemkot Palu dan semua intansi terkait harus segera mengungkap sebab-musabab kelangkaan itu karena merugikan masyarakat," katanya.

Kelangkaan yang terjadi merugikan masyarakat karena harga melambung jauh dari harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3kg yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp16.000/tabung.

Sementara hasil pemantauan YLKI di lapangan menunjukkan harga elpiji di kios-kios pengecer di wilayah Kota Palu sempat naik hingga mencapai Rp40.000/tabung.

Menurut dia, kenaikan sangat tidak wajar dan merugikan masyarakat sehingga pemerintah dan Pertamina perlu mengambil tindakan tegas terhadap para pengecer yang menaikkan ataupun menimbun elpiji.

Berdasarkan informasi yang diterima YLKI, kelangkaan elpiji di pasaran dikarenakan distribusi ke pangkalan dibatasi. (*)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.