Tuesday, 21 August, 2018 - 06:28

Penghapusan Denda Pajak Kendaraan Diminati Masyarakat

Abd Wahab Hermain. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng Abd Wahab Hermain mengungkapkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, pengurangan pokok tunggakan pajak dan pembebasan pokok bea balik nama kendaraan bermotor, baik roda dua, roda tiga maupun roda empat sangat diminati masyarakat.

“Sejak kami launching pada 15 Juni lalu, respon masyarakat sangat positif. Itu terbukti dari 20 hari dilaunchingnya kebijakan itu, penerimaan pajak kendaraan meningkat, hanya saja saya tidak ingat pasti nominalnya,” ungkap Wahab kepada Metrosulawesi, Selasa, 17 Juli 2018.

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor berlaku hingga 15 November mendatang. Olehnya Wahab mengimbau masyarakat agar memanfaatkannya dengan sisa waktu empat bulan kedepan.

“Saat ini masih berlangsung, masyarakat harus memanfaatkannya karena belum tentu lagi ada kebijakan serupa kedepan. Makanya saya mengajak melalui kebijakan yang dikeluarkan pak gubernur,” tuturnya.

Kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor sendiri tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengurangan Pokok Tunggakan Pajak, Penghapusan dan Pembebasan Sanksi Admnistrasi Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor serta Pembebasan Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan Seterusnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Kebijakan tersebut berlaku kepada semua kendaraan roda dua, roda tiga dan roda empat dengan status milik pribadi, badan usaha atau dinas. Pola pengurangan pokok pajak secara teknis yaitu 50 persen apabila tunggakan melampaui 5 tahun. Untuk denda pajaknya dihapuskan 100 persen.

“Tapi kalau untuk tunggakan dibawah 5 tahun, hanya denda pajaknya diberikan penghapusan 100 persen,” terangnya.

Wahab mengatakan masyarakat yang ingin mendapatkan kebijakan itu wajib memiliki BPKB. BPKB menjadi syarat utama agar bisa mendapatkan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, pengurangan pokok tunggakan pajak dan pembebasan pokok bea balik nama.
Kebijakan tersebut kata dia telah disosialisasikan kepada lapisan masyarakat melalui UPTD terkait. Sosialisasi juga dilakukan melalui radio dan media sosial facebook dalam satu pekan terakhir.

“Kami akan terus menyosialisasikannya karena kebijakan berlaku bagi seluruh masyarakat se Sulawesi Tengah. Tapi kita ingin masyarakat setelah memanfaatkan kebijakan tersebut jangan lagi menunggak dengan berharap keluarnya kebijakan serupa. Masyarakat harus taat pajak setelah adanya keringanan, jangan menunggak lagi,” tandas Wahab.


Editor: M Yusuf Bj