Sunday, 25 February, 2018 - 01:43

Pengusaha Galian C Diminta Segera Daftar NPWP dan Bayar Pajak

TERIMA BINGKISAN - Kepala KPP Pratama Palu Sihaboedin Effendi (kanan) memberikan bingkisan kepada peserta sosialisasi yang datang paling cepat pada acara yang digelar di Hotel The Sya Regency Palu, Senin 27 November 2017 malam. (Foto : Tahmil Burhanudin/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu menggelar Sosialisasi Perpajakan Sektor Pertambangan Galian C, Senin 27 November 2017 malam. Kegiatan yang dihadiri puluhan pengusaha dan pemilik usaha pertambangan galian c itu untuk mendorong agar para pengusaha galian c lebih sadar akan kewajiban pajaknya.

Kepala KPP Pratama Palu Sihaboedin Effendi mengungkapkan, kontribusi pajak usaha pertambangan galian c di daerah ini masih sangat minim. Olehnya, melalui berbagai cara khususnya sosialisasi, pihaknya terus mendorong agar sektor pertambangan galian c dapat berkontribusi maksimal dalam hal perpajakan.

“Kita mengetahui bahwa sektor perpajakan memiliki peran penting dalam APBN, dan salah satu yang paling berperan adalah sektor pertambangan, di Sulteng juga demikian, tapi harus kita akui bahwa kontribusinya masih kurang memuaskan,” ujar Sihaboedin di kegiatan itu.

Ia mendorong agar para pengusaha pertambangan galian c yang belum memiliki NPWP untuk segera mendaftar dan memenuhi seluruh kewajibannya sebagai wajib pajak.

“Apabila belum terdaftar NPWP segera daftar, dan jika sudah terdaftar dan belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak segera ajukan diri untuk dikuhkuhkan. Harapan kami dalam pertemuan ini agar kewajiban perpajakan bisa dilaksanakan,” kata dia.

Dia juga memastikan, pengusaha galian c tidak akan dikenakan pajak secara ganda. Sebab, produk hasil pertambangan galian c dianggap merupakan barang kena pajak PPN karena dilakukan pengolahan.

Berdasarkan proses bisnis kegiatan usaha tambang galian c serta ketentuan perpajakan yang berlaku, hasil tambang galian c yang telah dilakukan proses pengolahan merupakan barang kena pajak (BKP) dengan pertimbangan di antaranya, proses pengolahan hasil tambang galian c yang akhirnya menjadi batu ukuran sedang, kecil, dan abu batu terjadi melalui proses penghancuran bongkahan batu besar hasil galian dengan menggunakan mesin crusher dalam beberapa tahap.

“Hasil tambang galian c yang telah diolah adalah sebagai BKP barang kena pajak, dan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP pengusaha kena pajak dan memungut pajaknya.”

Sebagai informasi, pajak daerah berdasarkan Pasal 1 angka 29 UU Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, sedangkan PPN adalah pajak atas konsumsi dengan pembayar pajaknya adalah konsumen.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.