Thursday, 16 August, 2018 - 18:41

Penyumbang Tertinggi Kasus Gizi Buruk di Poso Adalah Wiraswasta

dr Djani Moula. (Foto : Ist)

Urutan keenam se-Sulteng

Poso, Metrosulawesi.com - Berdasarkan Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) Nasional Tahun 2013, untuk Kabupaten Poso yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan RI. Penyumbang tertinggi kasus gizi buruk dan kurang gizi di Kabupaten Poso adalah kalangan wiraswasta ,PNS dan petani. Angka sumbangan kalangan wiraswasta dan PNS ini, bahkan jauh di atas kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan yang hanya menyumbang 1,2 persen.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Poso dr. Djani Moula yang ditemui di ruang kerjanya Jumat (14/8/2015) mengatakan, kelompok masyarakat penyumbang kasus gizi buruk dan gizi kurang di Poso itu dipegang oleh 3 kelompok masyarakat. Masing-masing kelompok wiraswasta sebesar 7,8 persen, petani 7,3 persen dan PNS 5,0 persen.

Angka partisipasi ketiga kelompok masyarakat ini jauh di atas kelompok masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan.Dengan hasil riset tersebut, kata dr. Djani,  membuktikan bahwa kasus gizi buruk dan kurang gizi tidak berkenaan dengan status ekonomi keluarga. Namun lebih ke partisipasi dan perilaku masyarakat terhadap gizi yang kurang.

“Jadi kami sedang mengkaji bahwa penyebab gizi buruk atau gizi kurang itu tidak berkenaan dengan masalah ekonomi, karena terbukti hasil riset ini menunjuhkan justru kelompok masyarakat yang secara finansial mampu, tapi justru menjadi penyumbang terbesar kasus gizi buruk dan gizi kurang," katanya.

Namun disisi lain, tambah mantan Direktur RSUD Poso ini, sebagain kelompok masyarakat PNS juga menjadi peyumbang tertinggi kasus gizi lebih. Ini dikarenakan perilaku masyarakat itu sendiri yang cenderung mamanjakan anak atau keluarganya, dengan makanan secara berlebih.

Dalam Riskesda tahun 2013 Kabupaten Poso berada di urutan ke 6 atau 6,9 persen dari 13 kabupaten/kota se-Sulteng sebagai daerah dengan kasus gizi buruk dan gizi kurang. Sedangkan posisi teratas,  Kabupaten Buol, Tojo Una-una, Donggala, Toli-toli dan Sigi.

Dikatakan dr. Djani, setidaknya ada 20 program intervensi pemerintah daerah untuk mencegah kasus gizi buruk dan kurang. Dan upaya ini dimulai sejak masa kehamilan hingga masa nifas. Bahkan, masih ada program makanan tambahan di sekolah-sekolah yang tujuannya untuk mencegah jangan lagi ada kasus gizi buruk atau gizi kurang.


Editor : Subandi Arya