Monday, 27 March, 2017 - 22:49

Peringatan HUT Kota Poso Dinilai Beraroma Gratifikasi

BERI KETERANGAN - Pengurus Partai NasDem Poso saat jumpa pers, Jumat 10 Maret 2017. (Foto : Wawan/ Metrosulawesi)

Minta Kejati Mengusut, Nasdem Dorong Hak Angket

Poso, Metrosulawesi.com - Langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso yang mengelontorkan dana ratusan juta rupiah untuk mendatangkan artis dinilai beraroma gratifikasi dan terkesan hura-hura. Apalagi hal itu dilakukan di tengah terpuruknya ekonomi masyarakat di Poso.

Wakil Ketua DPW Partai NasDem Bidang Hukum dan HAM Sulteng, Azriadi Malewa mengatakan, mestinya Pemda Poso mencari solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakatnya saat ini. Bukan malah menggelar acara yang terkesan hura-hura.

Saat ini kata Azriadi, Pemda Poso mengalami devisit anggaran hingga Rp50 miliar. Misalnya katanya, belum terbayarnya ADD (alokasi dana desa) untuk 26 desa tahap II tahun 2016 lalu, belum terbayarnya dana BOS dua tahun bagi siswa siswa sekolah SD dan SMP, gaji tenaga kontrak rumah sakit umum daerah (RSUD) Poso yang belum terbayarkan hingga 3 bulan terakhir, serta para kontraktor lokal yang juga belum dibayarkan sisa dari pekerjaan mereka selama tahun 2016 lalu. 

"Seharusnya Pemda Poso harus mencari solusi, bukan hanya untuk hura-hura saja. Pikirkan masalah yang terjadi saat ini," ungkap Azriadi Malewa di sekrertariat DPD NasDem Poso, Jumat 10 Maret 2017.

Menyikapi permasalah tersebut, Azriadi bersama pengurus DPD NasDem Poso dan dua orang anggota DPRD Poso dari Fraksi NasDem  dr. Samsul serta Ir. Sugeng Sunaryo meminta kepada pihak Kejaksan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah, untuk mengambil langkah hukum berupa penyelidikan terhadap indikasi gratifikasi dalam berbagai kegiatan serimonial yang dilakukan Pemda Poso, yang menggunakan anggaran dengan mendatangkan artis. Apalagi kegiatan tersebut tidak masuk dalam kegiatan resmi pemerintah daerah.

"Ini ada indikasi gratifikasi dalam kegiatan mendatangkan artis di Poso. Masalah ini kami meminta pihak terkait seperti pihak Kejati Sulteng  agar dapat mengusut masalah ini agar menjadi terang benderang soal dana yang dipakai," tegasnya.

Pihaknya mememinta masa kepemimimpinan Bupati Poso Darmin Sagilipu selama satu tahun ini dievaluasi. 

“Karena ditengah tengah derita masyarakatnya justru cuma pesta berhura-hura  tanpa ada prestasi pembangunan yang terlihat,” katanya.

Melalui dua legislatornya di DPRD Poso, pihaknya akan mendorong agar lembaga perwakilan rakyat menggunakan hak angket. Dikatakan anggota DPRD dr. Samsul, pihaknya sedang melobi sejumlah fraksi agar dapat bersama sama mengusung hak angket, sehingga dapat disetujui dalam rapat paripurna. 

"Kami akan melobi sejumlah fraksi agar mengusung hak angket, Olehnya, hal Ini yang sedang kami lakukan," ungkap Samsul.


Editor : Udin Salim

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.