Sunday, 17 December, 2017 - 16:18

Perintah UU Desa Tidak Diindahkan, APBD Poso Terancam?

Suasana pembahasan UU Desa di Poso. (Foto : Ryan Darmawan)

Poso, Metrosulawesi.com - Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2015 sudah ditetapkan. RAPBD 2015 akan segera dibahas mulai tanggal 13 November mendatang.

Namun ternyata dalam perhitungan yang sudah disepakati antara Bupati Poso dan DPRD itu tidak memasukkan pembagian dana untuk desa sebesar 10 persen dari dana perimbangan sebagaimana diwajibkan dalam pasal 72 ayat 4 yang menyebutkan bahwa alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10 persen dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi DAU.

Salah seorang anggota tim penyusun UU Desa Yando Zakaria, mengatakan, kebijakan memberikan alokasi 10 persen dana perimbangan untuk desa merupakan perintah UU yang wajib dilaksanakan.

"Ini perintah yang sangat jelas, jika tidak dilaksanakan maka pemerintah pusat akan
menarik dana itu dan menyalurkannya sendiri,"kata dia dalam diskusi bersama beberapa anggota DPRD baru-baru ini.

Jika dana perimbangan Kabupaten Poso tahun 2015 berjumlah sekitar Rp  700 miliar, maka sesuai UU harus dialokasikan Rp70 miliar untuk desa.

Apa sanksi bagi pemerintah daerah yang tidak melaksanakan amanat ini? Dalam ayat 6 pasal 72 disebutkan secara jelas, bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Ketua Komisi I, Hidayat Bungasawa, mengatakan, ada masalah serius yang kini dihadapi oleh DPRD dan Pemda sebab tidak memasukkan amanat UU desa ini.

"Kita harus segera melakukan konsultasi, sebab KUA PPAS sudah ditetapkan, kalau tidak kita bisa kena sanksi," katanya.

RAPBD Kabupaten Poso tahun 2015 yang akan dibahas DPRD berjumlah Rp1,03 T, dari jumlah itu, sebagian besar habis untuk belanja pegawai dan operasional pemerintahan daerah.

Dalam rencana anggaran ini juga sudah teralokasi dana alokasi desa sebesar 18 M. Jika ditambah dengan Dana alokasi Desa (DAD) sebesar 9,8 M dari pemerintah pusat, maka jumlah anggaran untuk desa yang diberikan kepada masyarakat desa dalam RAPBD 2015 sebesar 27.8 M. Namun bila memasukkan kewajiban sebagaimana ketentuan UU desa maka akan ditambah lagi sebesar 70 miliar.

"Masalahnya juga, kalau kita langsung laksanakan ini, banyak SKPD yang akan kesulitan, karena itu kita perlu melakukan langkah yang sangat serius untuk mengatasi masalah ini,"kata ketua komisi III, Iskandar Lamuka.


Editor : Subandi Arya

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.