Sunday, 25 February, 2018 - 01:43

Permudah Wajib Pajak, Ditjen Segera Sesuaikan Aturan Soal SKB

Sihaboedin Effendi.

Palu, Metrosulawesi.com - Dalam waktu dekat ini, Kementerian Keuangan akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 141/PMK.03/2016, untuk  memudahan wajib pajak yang melakukan permohonan surat keterangan bebas (SKB) pajak penghasilan (PPh) yang diajukan wajib pajak peserta Amnesti Pajak.

Sebelumnya, sejumlah wajib pajak mengeluhkan adanya penolakan permohonan SKB PPh yang diajukan. Menurut Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palu Sihaboedin Effendi, di Kota Palu, Sulawesi Tengah, tercatat sebanyak 13 permohonan SKB, namun tidak semuanya diterima. Ada tujuh permohonan wajib pajak yang ditolak.

Dalam rangka memberikan keadilan, pelayanan, dan kemudahan kepada para wajib pajak peserta program Amnesti Pajak, serta mengingat makin dekatnya batas waktu berakhirnya fasilitas pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan tanah dan bangunan yang akan berakhir pada 31 Desember 2017, maka dalam waktu dekat akan dilakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 141/PMK.03/2016 itu.

Berdasarkan rilis Direktorat Jenderal Pajak Kemeterian Keuangan RI yang diterima Metrosulawesi, Pokok penyesuaian aturan tersebut adalah bahwa untuk keperluan penandatanganan surat pernyataan notaris antara nominee dan wajib pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional, wajib pajak dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi surat keterangan pengampunan pajak.

“Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak,” menurut rilis tersebut.

Sehubungan dengan penyampaian fotokopi surat keterangan pengampunan pajak yang dimaksud, para pihak yang terkait dalam proses balik nama, wajib merahasiakan dan menjaga keamanan data wajib pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, terdapat sekitar 151 ribu wajib pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh. Hingga tanggal 14 November 2017 baru 29 ribu Wajib Pajak (19 persen) yang mengajukan permohonan SKB. Dari jumlah tersebut sebanyak 80 persen permohonan diterima sedangkan sisanya ditolak, terutama karena masalah persyaratan formal yang tidak dipenuhi dan adanya perbedaan data.

Begitu pula di Kota Palu, tidak semua permohonan wajib pajak diterima.

“Ada 13 permohonan dan yang ditolak ada tujuh, alasannya sama yang disebutkan dalam siaran pers,” kata Sihaboedin, Rabu 15 November 2017.

Sementara itu, untuk menghindari antrian di akhir tahun, Ditjen Pajak mengimbau seluruh Wajib Pajak yang bermaksud memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan fasilitas pengampunan pajak untuk segera mengajukan permohonan SKB ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.