Sunday, 17 December, 2017 - 14:27

Pertumbuhan Ekonomi Sulbar 6,03 Persen

SERAHKAN LAPORAN - Sekertaris Provinsi Sulbar, Ismail Zainuddin   menyerahkan Laporan  Keterangan Penanggungjawaban (LKPJ)  2016 kepada Ketua DPRD Provinsi Sulbar, Andi Mappangara di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Sulbar,Senin 17 April 2017. (Foto : Humas Pemprov Sulbar)

Mamuju, Metrosulawesi.com – Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2016 mencapai 6,03 persen, di atas rata-rata nasional yang hanya mencapai 5,02 persen. Laju pertumbuhan ekonomi yang impresif tersebut dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi di daerah serta semakin pesatnya kinerja pertumbuhan ekonomi di berbagai bidang seperti perkebunan, pertanian, pertambangan jasa industri dan lainnya.

Sekprov Sulbar, Ismail Zainuddin pada acara penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), menjeladkan, Gubernur Sulbar tahun 2016 dihadapan sidang paripurna DPRD Sulbar, Senin, 17 April 2017 di Gedung DPRD Sulbar.

Pada kesempatan tersebut, urai Humas Pemprov Sulbar, Ismail juga mengemukakan, pada tahun 2016, selain perbaikan laju pertumbuhan ekonomi, Pemprov Sulbar juga telah melakukan upaya perbaikan lainnya. Seperti pada bidang pendidikan, dimana nilai angka partisipasi sekolah (APS) di Sulbar selama kurun waktu 2012- 2015 terlihat paling tinggi berada pada level SD mencapai 98,00 persen. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2012 yang sebesar 95,66 persen. Sedangkan APS pada level SMP dan SMA pada tahun 2015 masing-masing sebesar 89,84 persen dan 67,14 persen.

Pada bidang kesehatan, lanjut Ismail, keberhasilan pembangunan dapat dilihat pada beberapa aspek seperti perkembangan sarana dan prasarana kesehatan, salah satunya adalah, meningkatnya angka harapan hidup penduduk Sulbar secara umum, dimana di tahun 2014 sebesar 64,04 persen menjadi 64,22 persen pada tahun 2015. Untuk pengentasan dalam bidang kemiskinan juga mengalami peningkatan signifikan, dimana pada tahun 2006, yang merupakan awal berdirinya Provinsi Sulbar, persentase penduduk miskin sebesar 19,30 persen dan dapat diturunkan menjadi 11,19 persen pada tahun 2016, namun masih berada di atas angka rata-rata nasional yang sebesar 10,70 persen. Selain itu, untuk penurunan tingkat pengangguran juga telah berhasil diturunkan, dimana pada tahun 2016 menjadi 3,3 persen, pada tahun berada jauh di bawah angka rata-rata nasional sebesar 0,40 persen. Sementara untuk pembangunan  jalan, dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sekitar 763,17 kilometer, dengan kondisi mantap 86 persen dan kondisi tidak mantap 14 persen. Untuk jalan provinsi pada tahun 2016 sepanjang 349, 62 kilometer, dengan kondisi baik 21,10 persen, kondisi sedang 38,30 persen dan kondisi rusak berat 40,60 persen.

Ismail juga mengemukakan, pendapatan daerah setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp 1,6 trikiun lebih , dapat terealisasi sebesar Rp1.6 triliun lebih atau sebesar 99,85 persen dari target yang direncanakan.

Adapun realisasi pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp.276 miliar lebih atau sebesar 97,25 persen dari target sebesar Rp283 miliar lebih, sedangkan realisasi dana perimbangan dan transfer sebesar Rp1.4 triliun lebih atau 99,75 persen dari target sebesar Rp1.4 triliun lebih dan realisasi pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp1.9 miliar lebih atau sebesar 63,95 persen dari target yang direncanakan sebesar Rp. 2.9 miliar lebih.

“Dari realisasi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2016 secara umum memberikan gambaran keberhasilan dari upaya kita bersama untuk semakin meningkatkan PAD atau secara absolut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” kata Ismail Zainuddin.

Ia juga mengemukakan, belanja daerah dalam dua kelompok belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung setelah perubahan direncanakan sebesar Rp826 miliar lebih dengan realisasi sebesar 823 miliar lebih atau 98,05 persen dari yang direncanakan. Sedangkan belanja langsung direncanakan sebesar Rp1 triliun lebih dan terealisasi sebesar Rp942 miliar lebih dari yang direncanakan, dimana penyerapan anggaran belanja dimaksud masih cukup ideal untuk mendorong pembangunan daerah.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.