Saturday, 22 September, 2018 - 09:38

Perubahan Iklim, Program Adaptasi Pemkab Donggala Masih Minim

Donggala, Metrosulawesi.com - Kendati dampak perubahan iklim mulai dirasa masyarakat Donggala dan sekitarnya, namun program adaptasi dari pemerintah daerah masih minim.

Hal ini berdasarkan Kajian Tata Kelola Perubahan Iklim yang dilakukan tim peneliti Kemitraan pada tahun 2017 di empat kabupaten/kota, yakni Kota Pekalongan dan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah, Kabupaten Pulang Pisau di Kalimantan Tengah, serta Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah.

Kajian dilakukan melalui pengolahan data objektif yang dimiliki masing-masing pemangku kepentingan tahun 2016, serta pengolahan data persepsi melalui wawancara tatap muka dan diskusi kelompok terpumpun (focus group discussion) terhadap 35 responden utama pada 2017.

“Padahal Kabupaten Donggala merupakan salah satu wilayah yang terdampak cukup besar terhadap perubahan iklim, salah satunya adalah krisis persediaan air bersih selama beberapa tahun terakhir, menyusul menurunnya debit air sejumlah sumber air yang dikelola perusahaan air minum akibat dari dampak perubahan iklim yang radikal,” kata Riana Ekawati, peneliti tata kelola perubahan iklim Kemitraan, dalam siaran persnya, Jumat 7 September 2018.

Selanjutnya, menurut Riana Donggala juga berpotensi terdampak terkait kenaikan muka air laut.

“Sebagai wilayah dengan panjang pantai terluas di Sulawesi Tengah, Donggala juga rentan terkena banjir rob dan abrasi.” Tambahnya.

Dampaknya tidak hanya sampai di situ, Riana menemukan perubahan cuaca telah membuat pendapatan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan menurun.

“Musim tanam berubah, demikian juga dengan musim melaut. Banyak petani rumput laut di beberapa desa merugi karena tidak dapat memprediksi musim.” Jelas Riana.

Pada sisi lain, tingginya dampak yang dirasakan tidak berbanding lurus dengan komitmen pemerintah.

“Berdasarkan program adaptasi perubahan iklim yang tersebar di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup, Bappeda, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Ketahanan Pangan hanya senilai 64,8 miliar atau sekitar 5% dari total APBD 2016 yang sebesar Rp. 1,2 triliun,” terang Riana.

Kemitraan berharap Pemerintah Daerah semakin serius merumuskan program adaptasi perubahan iklim, terutama pendekatan programatik yang berkesinambungan kepada korban, agar mereka tidak merasa berjuang sendirian menghadapi dampak perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi.


Editor: Syamsu Rizal