Wednesday, 20 June, 2018 - 14:07

Perusahaan Harus Bayar THR Karyawan

Ketua AJI Kota Palu, Muhammad Iqbal. (Foto : Dok Metrosulawesi/Eddy)

Palu, Metrosulawesi.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Palu memandang perusahaan media maupun non media yang tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya adalah pelanggaran serius.

Sejalan dengan Instruksi Pemerintah RI melalui Menaker Hanif Dakhiri, Jumat 3 Juni 2017, maka AJI Palu mendesak agar seluruh perusahaan media dan non media agar memberikan THR paling lambat tujuh hari atau H-7, sebelum Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah.

Hal ini juga sejalan dengan Permenaker RI Nomor 06 Tahun 2016 tentang tunjangan  hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

“Dalam Pasal 2 Permenaker RI Nomor 06 tahun 2016 menyebutkan pengusaha wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang sudah mempunyai masa kerja selama satu bulan, secara terus menerus atau lebih,” kata Ketua AJI Kota Palu, Muhammad Iqbal, Senin 5 Juni 2017.

Menurutnya, THR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) itu diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

“Nominalnya, jika masa kerjanya lebih atau diatas 12 bulan maka THR yang diterima setara satu kali gaji. Namun jika  kurang dari 12 bulan masa kerjanya, THR diberikan secara proporsional,” terangnya.

Selama ini, lanjut Iqbal, kelompok pekerja yang kerap menjadi korban pelanggaran hak THR adalah pekerja kontrak, outsourcing, pekerja yang masih dalam sengketa dan pekerja harian lepas.

Oleh karena itu AJI meminta, para karyawan yang tidak mendapatkan pembayaran THR agar melaporkan ke Sekretariat AJI Palu, Jalan Rajawali 28 Palu dengan mencantumkan identitas yang jelas.

“AJI akan melansir ke publik perusahaan-perusahaan nakal tersebut sebagai bagian dari sanksi moral karena tidak memenuhi Permenaker RI itu,” tutupnya.

Sebelumnya, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengingatkan perusahaan-perusahaan untuk tidak terlambat memberikan Tunjangan Hari Raya ( THR) bagi pegawainya.

"Ya saya mengingatkan terus menerus. Karena THR ini adalah hak ya. Memang seharusnya dibayarkan," ujar Hanif, di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (5/6/2017), dikutip kompas.com.

THR diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. "Jadi ketentuannya sudah ada melalui Permen 6/2016 itu. Dibayarkan paling lambat H-7," ujar Hanif.

"Kalau masa kerjanya 12 bulan berturut-turut, dia satu kali gaji. Kalau di bawah 12 bulan, atau kurang dari 12 bulan tapi berturut-turut maka dihitung secara proporsional berdasarkan masa kerja," lanjut dia.

Hanif mengingatkan, jika perusahaan tak mengikuti pembayaran THR sesuai aturan, pegawai bisa mengadu ke Kementerian Tenaga Kerja melalui jalur yang disediakan.

"Pengawasannya kami buat posko, buat satgas, baik di pusat maupun di daerah melalui dinas-dinas tenaga kerja. Itu untuk memantau, monitoring, penerimaan pengaduan, dalam pelaksanaan THR ini," ujar dia.

Meski demikian, Hanif mengakui, kesadaran perusahaan di Indonesia dalam membayarkan THR semakin tahun semakin meningkat.

"Saya lupa angkanya. Tapi jumlah perusahaan yang diadukan soal THRini semakin menurun jauh dibandingkan yang lalu," ujar Hanif.


Editor : M Yusuf BJ