Sunday, 27 May, 2018 - 01:04

Perusahaan Konsultan Mati Suri, Inkindo Sulteng Somasi Menteri PUPR Terkait SE

“Karena kebijakan itu, anggota kami yang hampir 98 persen merupakan perusahaan kecil itu, ada sekitar 40 persen bisa dikatakan mati suri” - GUFRAN AHMAD, Ketua Inkindo Sulteng -

Palu, Metrosulawesi.com - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sulawesi Tengah melayangkan somasi ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Mochamad Basoeki Hadimoeljono. Somasi tersebut dilayangkan atas kebijakan pemaketan pekerjaan jasa konsultansi serta Surat Edaran Menteri yang dianggap merugikan perusahaan kecil, khususnya di daerah.

Pada April 2016 lalu, Kementerian PUPR mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatur soal klasifikasi dan kualifikasi usaha. Hal ini dianggap merugikan perusahaan kecil dan konsultan di daerah karena telah membatasi kesempatan perusahaan kecil untuk dapat menangani pekerjaan yang nilainya besar. Bahkan, harus bersaing pula dengan perusahaan besar untuk pekerjaan yang nilainya kecil. Hal inilah dianggap mematikan perusahaan konsultan di daerah.

Menurut Ketua Inkindo Sulawesi Tengah, Gufran Ahmad, kebijakan pemaketan pekerjaan jasa konsultansi yang terjadi pada pelelangan pekerjaan jasa konsultansi tahun anggaran 2017 dan 2018 di lingkup Balai Wilayah Sungai III, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, serta Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Sulawesi Tengah, secara tidak langsung telah membatasi kesempatan untuk perusahaan jasa konsultansi di daerah ini. Hal ini diperparah dengan Surat Edaran Menteri Nomor 11 Tahun 2016.

Gufran mengurai, anggaran pekerjaan di atas Rp2,5 miliar sampai tak terhingga bisa ditangani oleh perusahaan besar. Sementara Rp0 sampai tak terhingga juga bisa ditangani oleh perusahaan besar. Sementara perusahaan kecil hanya bisa mengerjakan pekerjaan senilai Rp0 sampai dengan Rp2,5 miliar.

Belum lagi, banyak paket-paket pekerjaan yang seharusnya nilainya masih bisa dijangkau oleh perusahaan kecil disinyalir sengaja digabung menjadi satu paket pekerjaan sehingga nilainya cukup besar di tiga balai/instansi itu.

Dia mencontohkan, pekerjaan jalan dengan perencanaan atau pengawasan di Sulawesi Tengah ada beberapa yang digabung. Ada Tiga hingga empat pekerjaan ruas jalan digabung menjadi satu paket, padahal berada di wilayah kabupaten yang berbeda.

Dengan adanya kebijakan tersebut hampir semua pekerjaan jasa konsultansi di Sulawesi Tengah dikerjakan oleh perusahaan besar, yang berasal  dari luar daerah.

Karena pekerjaan tersebut dikerjakan oleh perusahaan dari luar daerah, dampak perputaran ekonomi terhadap Sulawesi Tengah pun hampir bisa dikatakan tidak ada.

“Kita tahu bahwa dampaknya bagaimana terhadap kondisi Sulawesi Tengah, perputaran uang di sini tidak ada. Segala kaitannya dengan profit mereka bawa keluar. Ini bukan kaitannya dengan kemampuan kami tidak bisa, kesempatan yang tidak diberikan. Karena toh pekerjaan yang di sini itu juga hanya pekerjaan standar menurut kami, kayak jalan, drainase, terus sungai, dan irigasi. Itu pekerjaan standar yang menurut kami kemampuan masih bisa kami laksanakan di sini, tapi kenyataannya sudah diperparah dengan regulasi tadi itu,” ungkap Gufran kepada wartawan saat melakukan konperensi pers di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Palu, baru-baru ini.

Dengan adanya kebijakan tersebut, Inkindo yang menaungi 103 perusahaan di Sulawesi Tengah mengaku hampir sekitar 40 persen anggotanya sudah tidak beroperasional lagi karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sementara biaya perawatan dan gaji pegawainya cukup besar.

“Karena kebijakan itu, anggota kami yang hampir 98 persen merupakan perusahaan kecil itu, ada sekitar 40 persen bisa dikatakan mati suri,” ungkap Gufran yang saat itu didampingi sekretaris, dan wakil ketua Inkindo Sulteng.

Dengan alasan ini pula, Inkindo Sulawesi Tengah melayangkan somasi ke Menteri PUPR yang ditembuskan ke Presiden RI, dan sejumlah lembaga serta pengambil kebijakan di tingkat pusat dan daerah, termasuk DPR RI dan Gubernur Sulawesi Tengah.

“Pada tanggal 3 Januari 2018 kami melayangkan surat ke Meneteri Pekerjaan Umum dalam hal kebijakan yang dibuat itu sungguh tidak memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan lokal. Dimana, paket kegiatan yang di Sulawesi Tengah itu cukup banyak. Sementara dalam hal memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil itu tidak ada. Karena terkait tadi dengan regulasi, termasuk tadi masalah pemaketan yang digabung, paket-paket kecil tadi digabung menjadi besar,” katanya.

Akibatnya, peluang perusahaan jasa konsultan di daerah yang memang merupakan perusahan-perusahaan kecil, tidak ada. Perusahaan kecil tidak bisa memberikan atau mengikuti proses pelelangan pekerjaan yang ada di tiga instansi, yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV Palu, dan Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawan Jalan Nasional.

“Keberatan kami yang selama ini menyangkut pelelangan yang menjadi lahan usaha kami itu luar biasa, ini sudah cukup lama. Di mana perusahaan-perusahaan yang masuk di Sulawesi Tengah ini perusahaan besar, anggaran sampai Rp5 miliar hingga Rp7 miliar. Jadi kesempatan itu yang tidak bisa kita dapatkan, sementara kapasitas dan kemampuan perusahaan kami di Sulawesi Tengah itu hanya sampai di anggaran Rp1,5 miliar,” ungka Gufran.

Dia menilai, disinyalir telah terjadi konspirasi dengan menggabungkan paket pekerjaan di tiga intansi yang disebutkan itu.

“Sementara kita tahu bahwa anggaran (pekerjaan) di Sulawesi Tengah yang nilainya Rp200 (juta), Rp300 (juta) itu teman-teman luar biasa saling baku sikat. Sementara anggaran besar itu tidak diberikan peluang, dan yang lebih parah lagi dikeluarkan lagi Surat Permen PU Nomor 11 SE Tahun 2016 itu, bahwa kerjasama yang namanya konsorsium itu harus perusahaan besar dengan perusahaan besar.”

Sehingga perusahaan kecil tidak bisa lagi bekerja sama untuk pekerjaan dengan anggaran besar. Karena untuk bisa bekerja sama harus memiliki perusahaan yang kapasitasnya dan kemampuannya besar. Dari sisi itulah perusahaan-perusahaan jasa konsultan di daerah jelas tidak diberikan kesempatan.

“Hal itulah yang menjadi keresahan kami. Ini luar biasa, anggota kami yang kurang lebih seratus ini sudah cukup lama dengan kondisi ini,” tegasnya.

“Kita tahu mungkin perkembangan secara keseluruhan bagaimana pembangunan pemerintah sekarang itu luar biasa, tapi dampak secara ke bawah itu tidak ada. Karena ditutup peluang itu,” Gufran menambahkan.

Jika terkait kompetensi, Gufran meyakini tenaga ahli di daerah ini memiliki hal itu, dibuktikan dengan banyaknya tenaga ahli lokal yang digunakan oleh perusahaan luar untuk pekerjaan di daerah.

“Terus berikutnya terkait masalah persaingan, konsultan itu berbicara soal kemampaun otak, kita tahu bahwa itu bicara di sana tenaga ahli, kompetensinya,” ungkap dia.

“Kenyataannya, dalam tanda kutip karena berbicara soal administrsi kami tidak mampu begitu, tapi secara kapasitas sebenarnya kami mampu.”

Jika hal ini terus berlanjut, maka akan semakin banyak perusahaan jasa konsultan di daerah yang akan berhenti beroperasi. Belum lagi, dampak pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak dirasakan melalui sektor tersebut, karena perusahaan-perusahaan besar yang mengerjakan proyek pekerjaan berasal dari luar daerah.

“Belum pernah kita tahu kantornya mereka di mana di sini, memberikan dampak terhadap perkembangan ekonomi Sulawesi Tengah ini di mana? kan kita tidak tahu. Begitu sudah dapatkan keuntungan dibawa keluar, jadi perputaran multi effeknya secara ekonomi tidak ada di sini,” ungkap dia.

Menurut Gufran, hal ini tidak hanya dirasakan oleh pengusaha jasa konsultan di Sulawesi Tengah. Dia menyebut ada wacana para pengurus Inkindo dari berbagai provinsi akan melayangkan surat serupa yang bakal ditandatangani oleh seluruh Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Inkindo.


Editor : Udin Salim