Monday, 29 May, 2017 - 00:45

Peserta Didik LP3I Palu Merasa Ditipu

DEMO MAHASISWA - Para mahasiswa saat melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Sulteng, Rabu, 5 April 2017. (Foto : Moh Fadel/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Puluhan peserta didik dari Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia (LP3I) cabang Palu, bersama dengan Aliansi Rakyat Peduli Pendidikan Indonesia, berunjuk rasa ke DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu, 05 April 2017.

Mereka berharap agar Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan hearing terhadap seluruh manajemen LP3I.
 
Kordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Nur Saiful Hentu menilai pengurus LP3I Palu, baik itu ketua ataupun ketua yayasan serta pihak manajemen, telah menipu mahasiswa hampir 140 orang di angkatan 2015/2016, untuk itu pihaknya meminta agar DPRD Sulteng, meng-hearing para pengurus LP3I tersebut.

“Jika anggota DPRD Sulteng, tidak mau melakukan hearing kepada pihak LP3I, maka kami akan melakukan aksi demonstrasi kembali, dengan membawa mahasiswa yang lebih banyak lagi,” tegas Saiful.

Kata dia, sebelumnya pihak kampus LP3I pada tahun 2014, melakukan sosialisasi di sejumlah SMA/SMK di Kota Palu, dalam sosialisasi itu mereka menyatakan LP3I itu adalah lembaga akademik yang mempunyai program  belajar dua tahun, serta memberikan jaminan pekerjaan, dan dapat melanjutkan ke program D3.

“Namun setelah penelusuran dan investigasi mahasiswa, ternyata LP3I bukan lembaga akademik sesuai dinyatakan pihak LP3I, tetapi lembaga kursus profesi dan ini berbeda pada saat sosialisasi. Jadi kami menyatakan kampus LP3I adalah kampus yang sunguh-sunguh menipu mahasiswa,” ujarnya.

Saiful mengatakan saat ini mahasiswa telah masuk dalam proses belajar, dan sudah mengeluarkan beban biaya dengan cukup besar, biaya itu meliputi pembayaran registrasi di antaranya gelombang I mahasiswa diminta membayar Rp3,5 juta,  Gel II Rp5 juta dan Gel III Rp7 juta,  serta biaya per semester Rp3,5 juta.

“Selama ini para mahasiswa lancar membayar, tetapi untuk proses belajar mengajar itu tidak berjalan secara maksimal. Artinya dana yang diberikan oleh mahasiswa ke pihak LP3I tidak digunakan sesuai kebutuhan yang ada, yang jelas para penipu mengejar keuntungan dengan mengorbankan orang lain,” imbuhnya.

Saiful bersama mahasiswa LP3I lainnya, serta organisasi aliansi rakyat peduli pendidikan Indonesia, menuntut pihak LP3I agar segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat ini. 

“Pertama kami menuntut janji awal marketing LP3I untuk menlanjutkan kami ke jenjang D3, kedua bila mana janji itu tidak ditepati, maka kami meminta pihak LP3I mengembalikan kerugian mahasiswa sebesar 100 persen, jika tidak dikembalikan kami akan menuntut secara tegas, hingga LP3I  harus mendapatkan sanksi seberat-beratnya untuk ditutup,” ujar mereka.

Selain itu, mereka juga meminta agar DPRD komisi IV segera melakukan hering terkait dengan kasus yang terjadi, dengan memanggil seluruh pihak LP3I, DPRD harus mencabut Undang-Undang PT Nomor 12/2012 dan menghapus kebijakan UKT.

Dalam aksi tersebut, terlihat para anggota DPRD Sulteng masih belum berada di tempat, karena sementara melakukan reses di luar daerah, sehingga bagian humas dan protokol DPRD Sulteng memberikan arahan ke mahasiswa, akan menyampaikan aspirasi mereka ke Anggota DPRD Sulteng pada komisi IV.

“Kami akan memberitahukan, kepada anggota komisi IV terkait aspirasi atau tuntutan kalian para mahasiswa, namun nanti pada tanggal 10 April 2017, jika disetujui, maka kami akan panggil perwakilan mahasiswa, untuk melakukan hearing, nanti kami akan informasi kepada kalian semua,” ujar Masitta, bidang humas dan protokol DPRD Sulteng.

Sementara itu, para mahasiswa saling melakukan perdebatan, bersama dengan humas DPRD, mereka meminta agar pelaksanaan hearing pada tanggal 10 April itu pasti dilaksanakan, jika tidak maka pihaknya akan melakukan aksi demonstrasi seperti ini lagi


Editor : Udin Salim

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.