Saturday, 21 October, 2017 - 21:50

Petani Sawit Rio Pakava Ikut Harga TBS Sulbar

USAI KEGIATAN - Jajaran Dinas Perkebunan Sulteng foto bersama peserta Sosialisasi Penetapan Harga TBS di depan Kantor BPP Rio Lalundu, Rabu, 5 Oktober 2016. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Menyikapi adanya pemberitaan tentang Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala yang rendah dilakukan oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) dalam hal ini Astra Group, maka Dinas Perkebunan Sulteng melakukan pertemuan dengan masyarakat lewat kegiatan Sosialisasi Penetapan Harga TBS  di Kantor BPP Rio Lalundu, Rabu, 5 Oktober 2016.

Lewat pertemuan yang diikuti kurang lebih 40 orang, terdiri dari Kepala BPP, PPL, Kepala Desa setempat, Kelompok Tani dah pihak PT. Lesatari Tani Teladan (PT. LTT) disepakati penetapan harga TBS tetap mengikuti penetapan Pemprov Sulawesi Barat yakni Rp1.220.

"Dengan demikian dalam sosialisasi telah diputuskan melalui kesepakatan bersama bahwa para petani di wilayah Lalundu, Kecamatan Rio Pakava tidak perlu menetapkan harga TBS di Kabupaten Donggala," ujar Kepala Dinas Perkebunan Sulteng, Nahyun Biantong, Jumat, 7 Oktober 2016.

Menurut Kadis, dalam sosialisasi itu pada mulanya sebagian besar petani sawit yang hadir menghendaki agar ada penetapan harga TBS untuk Kabupaten Donggala, tidak mengikuti harga TBS dari Sulawesi Barat.

Namun kenyataan di lapangan ternyata dari pihak Astra Group (PT. Letawa) yang membeli TBS dari para petani sawit di Kecamatan Rio Pakava menjelaskan bahwa kondisi perkebunan sawit milik petani yang ada di wilayah kecamatan Rio Pakava umur tanaman sawitnya berbeda-beda karena tidak ditanam secara bersamaan.

"Sehingga harga TBS yang ada di wilayah Kecamatan Rio Pakava dihitung berdasarkan Berat Janjang Rata-Rata (BJR) yang maksudnya adalah untuk saling membantu antar petani itu sendiri," kata Nahyun.

Nahyun melanjutkan, PT. LTT sebagai satu-satunya PBS di Kabupaten Donggala yang tergabung dalam PT Astra memiliki program Iga dan Mandiri yang berada di wilayah Kabupaten Donggala yakni Desa Rio Mukti, Desa Lalundu, Desa Panca Mukti, Desa Bone Marawa, Desa Pantolobete, Desa Ambulawa, Desa Ngowi, Desa Polando Jaya dan Desa Bukit Indah merasa keberatan kalau untuk wilayah Donggala harus menetapkan harga TBS-nya sendiri untuk menjual ke PT. LTT.

"Mereka beralasan lebih dekat ke pabrik PT. Letawa dari pada ke pabrik PT. LTT. Sehingga kalau harus menjual ke pabrik PT. LTT pasti akan menambah ongkos angkut sehingga harganya bisa berbeda. Itulah yang mendasari penetapan harga TBS di Rio Pakava tetap mengikuti penetapan dari Provinsi Sulawesi Barat," tuturnya.

Ditambahkannya, adapun untuk penetapan harga TBS di suatu daerah (provinsi), sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) N0. 14/2013  maka perlu dilakukan rapat tim penetapan harga TBS.

Tim terdiri dari Biro Ekonomi dan Pembangunan, Dinas Perkebunan Provinsi, Dinas Perdagangan Provinsi, Perkebunan Besar Swasta (PBS) dan wakil dari plasma (petani sawit).  Dari hasil asil rapat tim nantinya diputuskanlah harga TBS yang dikeluarkan oleh dinas perkebunan provinsi.
Disamping itu, penetapan harga TBS sangat dipengaruhi harga CPO dunia, biaya pemasaran, biaya olah, umur tanaman sehingga harga TBS setiap bulan bisa berubah.

"Itu pulahlah sebabnya harga TBS di Provinsi Sulawesi Tengah belum seragam mengingat jarak antara kabupaten yang memiliki kebun sawit berjauhan atau tidak satu hamparan," tandas Nahyun Biantong.


Editor : Udin Salim

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.