Friday, 31 March, 2017 - 01:02

PI 10 Persen Demi Keadilan Desentralisasi

Muh Masykur. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Desakan Participating Interes (PI) 10 persen kepada PT Donggi Senoro Liquefied Natural Gas (DSLNG) kembali didesak Komisi III DPRD Sulawesi Tengah dalam rapat kerja bersama mitra komisi III termasuk Dinas ESDM Sulawesi Tengah, Senin 27 Februari 2017.

“PI 10 persen adalah soal keadilan desentralisasi. Kalaupun kita dorong negosiasi karena kita mematuhi hukum nasional dan menghargai mekanisme kerjasama investasi,” kata anggota Komisi III, Muh Masykur.

Dia mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Dinas ESDM agar lebih serius memperjuangkan pemenuhan hak PI 10 persen untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Karena PI 10 persen menyangkut hajat hidup masyarakat dan kedaulatan atas pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam Sulawesi Tengah.

“Untuk menuju kesana tentunya tidak hanya sekedar menunggu, tetapi syarat-syarat negosiasi mesti dipersiapkan. Semua itu butuh keseriusan, konsistensi dan semangat kebersamaan untuk bersama para pihak memperjuangkan pemenuhan hak PI 10 persen,” ujar ketua Fraksi Nasdem ini.

Masykur meyakini PI 10 persen akan terwujud sepanjang diperjuangkan secara serius oleh Gubernur demi dan atas nama masyarakat Sulawesi Tengah.

Lebih lanjut Masykur menguraikan, konsep dan tahapan negosiasinya disiapkan memang dari sekarang, karena sangat mustahil berharap pihak PT DSLNG akan membuka diri jika tidak didesak oleh pemerintah daerah.

Gubernur diminta mengundang semuan putra-putri Sulawesi Tengah yang ekspert dan mumpuni dibidang keilmuannya, yakni pakar hukum, tambang, ekonomi dan negosiator handal.

“Saya kira putra putri Sulawesi Tengah banyak yang punya kemampuan seperti itu,” urai Masykur.

Desakan ini ditujukan kepada pemerintah Sulawesi Tengah karena masa depan berkaitan dengan pengelolaan migas harus direncanakan. Cadangan migas adalah modal utama membangun posisi yang setara dalam negosiasi.

“Kami berharap gubernur memahami desakan kami demi masa depan generasi kita. Ini solusi moderen dan meyakinkan bagi pembangunan Sulawesi Tengah. Kita harus berdiri sebagai daerah penghasil migas, bukan lagi pengharap pajak semata,” tegas ketua DPD Nasdem Sigi ini.

Pada pertemuan dengan mitra kerja itu, Masykur juga meminta kepada Ketua Komisi III, Zainal Abidin Ishak, agar perjuangan PI 10 persen selanjutnya dikawal oleh DPRD Sulawesi Tengah.

Menyahuti desakan itu, Kepala Dinas ESDM, Bambang Sunaryo, menjelaskan pihaknya sangat merespon desakan anggota DPRD Muh Masykur yang aktif dalam memperjuangkan PI 10 persen.

“PI 10 persen ini juga sudah direspon baik oleh menteri ESDM, sehingga peluang mendapatkannya cukup terbuka. Tinggal persiapannya mesti kita tingkatkan, termasuk menyiapkan tim negosiasi serta kesiapan Perusahaan Daerah (Perusda). Karena dari tiga blok yang ada disana, Blok Donggi Senoro, Matindok dan Tiaka terpisah pengelolaannya baik hulu maupun hilir,” jelas Bambang.
 
 
Editor : Udin Salim  

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.