Sunday, 24 September, 2017 - 09:21

PI 10 Persen Sangat Penting Diperjuangkan

Muh Masykur. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Fraksi NasDem di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berjanji akan berjuang keras untuk mewujudkan negosiasi participating interest (PI) 10 persen dari perusahaan migas yang beroperasi di daerah ini. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulteng Muh Masykur.

Menurut Theo, sapaan akrab Ketua DPD Nasdem Sigi itu, sharing 10 persen akan membantu pemerintah Sulteng untuk mewujudkan ekonomi emansipasi dan partisipatif.

"Lebih dari 300 desa belum teraliri listrik untuk seluruh Sulawesi Tengah. Tapi justru hasil bumi kita dipakai untuk menerangi Tokyo dan Seoul. Itulah maksud kami berjuang agar negosiasi Donggi Senoro," ujar Masykur, Jumat 10 Februari 2017.
 
Masykur menyebutkan, beberapa layanan dasar akan mudah diwujudkan jika terobosan politik ekonomi tersebut berhasil.

"Pertama pendidikan gratis 12 tahun, dan bea siswa universitas, subsidi harga bagi produk pertanian,  honorarium pemuka agama dan pemuka adat, Pengadaan lahan pertanian dan maksimalisasi lahan pertanian bagi pengangguran," kata dia mengungkap dampak positif yang bisa direalisasikan jika negosiasi PI 10 persen itu bisa terwujud.

Menurutnya, Fraksi NasDem memiliki alasan yang kuat mengapa secara politik ekonomi upaya negosiasi PI 10 persen penting didorong.

"Kita ingin hasil bumi kita berguna bagi rakyat. Kalau kita bisa menerangi dunia dengan gas, mengapa negeri kita sendiri tak bisa kita terangi dengan hasil itu," ujarnya.

Theo juga menjelaskan terkait bantahan yang mengatakan Donggi Senoro LNG merupakan perusahaan bisnis migas hilir sehingga tidak berhak ada PI 10 persen dari perusahaan itu.

"Iya benar, DSLNG memang bisnis hilir, itu proyek pertama di Indonesia yang memisahkan hulu dan hilir. Tetapi ingat, DSLNG memasok gas dari hulu melalui blok Matindok dan Sinorang," katanya.

Bisnis ini terintegrasi karena ada eklusif agreement antara hulu sebagai pemasok ke hilir. Dia menambahkan, komposisi saham pemilik hulu juga terdiri dari Pertamina, Medco dan Mitsubhisi. Jadi menurutnya baik hulu dan hilir, keduanya harus tunduk pada Undang-undang migas.

"Permen itu memang mengatur wilayah kerja migas hulu. Tetapi kan UU migas mencakup antara hulu dan hilir. Di hulu pemda bisa ajukan PI 10, dihilir pun hal itu bisa berlaku. Negosiasi itu kan usaha untuk mendapatkan partisipasi saham daerah," jelas Dia. 


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.