Friday, 20 July, 2018 - 01:27

Pilkada Kota Palu, Laporan Dana Kampanye Paslon Patuh dengan Pengecualian

Suasana konferensi pers JPPR Sulteng di Tanaris Cafe, Senin (11/1/2016). (Foto : Metrosulawesi/Eddy)

Palu, Metrosulawesi.com – Empat Kantor Akuntan Publik (KAP) menilai bahwa hasil audit laporan dana kampanye dari empat pasangan calon (paslon) Pilkada Kota Palu Patuh Dengan Pengecualian (PDP). Artinya, empat paslon tersebut mendapatkan catatan ketidakpatuhan dari KAP.

Hal tersebut disampaikan auditor pasangan nomor urut 1 Hidayat-Sigit Purnomo, Supriadi Laupe pada konferensi pers yang dilaksanakan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada salah satu cafe di Kota Palu, Senin (11/1/2016).

Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan pihaknya melakukan penilaian seperti itu adalah karena setiap paslon tidak memiliki sistem pengendalian intern.

“Jadi tidak menjamin bahwa pengeluaran dan pemasukkan dana kampanye paslon dapat tercatat sebagaimana mestinya. Selama 15 tahun saya menggeluti bidang ini, tidak ada pernah bisa menjamin satu pun laporan dana kampanye itu dicatat dengan benar,” kata Supriadi.

“Jika kami mengiyakan permintaan KPU melakukan general audit (audit umum) terhadap dana kampanye, pasti laporan dana kampanye dari empat paslon tersebut akan disclaimer semua,” katanya.

Supriadi mengatakan bahwa hasil penilaian patuh dengan pengecualian tersebut keempat pasangan calon tersebut berdasarkan beberapa hal diantaranya tidak memasukkan nilai sumbangan pada rekening khusus dana kampanye.

“Seperti yang terjadi pada pasangan nomor urut 1 Hidayat-Sigit Purnomo dimana saya auditornya menilai terdapat ketidakpatuhan material dalam melaporkan dana kampanye. Ketidakpatuhan tersebut yaitu adanya nilai sumbangan sebesar Rp175 Juta yang digunakan membayar jasa artis tidak dimasukkan dalam rekening khusus dana kampanye. Seharusnya segala bentuk sumbangan dimasukkan dalam rekening khusus dana kampanye tersebut. Sehingga kami menilai ada ketidakpatuhan material yang terjadi,” katanya.

Sementara itu, Koordinator JPPR Sulawesi Tengah, Fery mengatakan bahwa pihaknya telah melaporkan semua proses audit kepada pihak KPU dan Bawaslu RI.

“Juga beberapa rekomendasi sudah kami laporkan. Kami berharap ada perubahan regulasi pelaporan dana kampanye untuk 2017,” katanya.

“Karena pilkada 2017 akan serentak lagi dilaksanakan. Di Sulawesi Tengah ada lima kabupaten akan melaksanakan pilkada 2017,” katanya.

Fery berharap kedepannya sistem pengelolaan dana kampanye terbenahi lebih baik lagi sehingga menghasilkan pemimpin yang berkualitas.

“Harapannya pemimpin itu betul-betul memiliki akuntabilitas terhadap apa yang mereka lakukan. Ketika mereka jujur saat proses kampanye, maka yakin mereka akan jujur dalam memimpin. Kalau proses kampanye saja mereka sudah tidak jujur, pasti APBD banyak yang dibohongi,” tegasnya.