Friday, 28 April, 2017 - 07:10

Error message

  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() in views_join->build_join() (line 1548 of /home/metrosulteng/public_html/profiles/openpublish/modules/contrib/views/includes/handlers.inc).

Pilkada, KPU Buol Antisipasi KTP Palsu

Komisioner KPU Buol, Alamsyah Butudoka. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buol telah mengantisipasi kemungkinan adanya orang yang memalsukan KTP elektronik dan Surat Keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) untuk digunakan memilih di Pilkada 15 Februari 2017.

Penggunaan KTP atau suket palsu bisa saja terjadi karena aturan pilkada mengakomodir pemilih yang tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) bisa menggunakan KTP elektronik atau suket yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil.

Komisioner KPU Buol Alamsyah Butudoka mengatakan, pihaknya berupaya menutup celah kemungkinan adanya tindakan atau cara-cara yang melanggar aturan di pilkada. Khusus suket, KPU Buol sudah memperlihatkan yang asli dikeluarkan Dinas Dukcapil kepada KPPS (petugas di TPS) sehingga pada saat pungut hitung di TPS jika ada orang membawa suket palsu akan ketahuan.

Tapi, KPPS juga tidak bisa serta merta melarang seseorang untuk memilih, meski KTP atau suket dicurigai palsu. Sebab, KPU dan jajarannya tidak berwenang menyatakan sebuah KTP elektronik atau suket palsu atau tidak.

“KPU maupun KPPS tidak punya kewenangan melakukan verifikasi KTP palsu atau tidak. Begitu juga dengan suket dari Dukcapil. Kecuali jika ada komplain dari saksi pasangan calon atau Panwas,” kata Alamsyah kepada Metrosulawesi dihubungi dari Palu, Jumat 10 Februari 2017.

Hal yang bisa dilakukan KPPS adalah segera berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil jika ada suket dan KTP yang dicurigai palsu. Hal ini juga sudah diantisipasi oleh Dinas Dukcapil Buol dengan membentuk tim yang khusus bekerja pada hari pungut hitung.
Ada empat sampai lima orang anggota tim dari Dinas Dukcapil yang ditugaskan memverifikasi KTP maupun suket yang dirugai palsu.

“Jika KPPS menemukan ada calon pemilih yang membawa KTP atau suket yang dicurigai palsu, maka KPPS akan menghubungi operator Disdukcapil melalui telepon. Operator dihubungi untuk memastikan apakah KTP atau suket tersebut asli atau tidak, cukup dengan menyebutkan NIK (Nomor Induk Kependudukan),” jelas Alamsyah.

Menurut Alamsyah, Disdukcapil yang memiliki data base kependudukan sehingga akan mengetahui NIK terdaftar atau tidak dalam data base.

“KPPS memberi tahu NIK-nya kepada operator untuk memastikan,” katanya.

Diketahui, pemilih bisa menggunakan KTP atau suket untuk memilih di TPS. Tapi, dengan ketentuan yang bersangkutan memilih di TPS sesuai alamat RT/ RW sebagaimana tercantum pada KTP atau suket tersebut.

Terpisah, Ketua KPU Sulteng Sahran Raden mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan adanya KTP palsu, baik di Buol mapun di Bangkep. Namun, dia mengingatkan agar tidak ada yang nekat menggunakan KTP atau suket palsu di pilkada serentak  15 Februari 2017. 

“Bisa saksi pidana kalau melakukan pemalsuan surat, tapi itu bukan kewenangan KPU, melainkan kepolisian,” ujar Sahran Raden.
 
Masa Tenang

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah Sahran Raden juga mengingatkan ancaman pidana bagi pasangan calon atau timnya yang berkampanye di masa tenang sampai pada pelaksanaan pungut hitung. Semua aktifitas yang terkait dengan kampanye harus dihentikan.

“Sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU, bisa dipidana kalau melaksanakan kampanye di masa tenang,” kata Sahran Raden.

Tahapan kampanye pilkada Buol dan Banggai Kepulauan (Bangkep) telah berakhir Sabtu 11 Februari 2017 dan setelah itu memasuki masa tenang. Semua pasangan calon telah berkampanye selama 101 hari dalam berbagai metode, baik yang difasilitasi oleh KPU maupun yang dilaksanakan oleh masing-masing pasangan calon.

Di masa tenang, semua alat peraga kampanye (APK) juga sudah harus diturunkan pada Sabtu 11 Februari 2017, malam.

“Lewat dari pukul 12 malam, sudah harus diturunkan,” kata Sahran Raden.

Proses penurunan APK seperti baliho, umbul-umbul dan spanduk akan difasilitasi oleh KPU kabupaten dan jajarannya.

“KPU berkoordinasi dengan Panwas dan kepolisian setempat termasuk dengan Pemda dalam hal ini Satpol PP untuk menurunkan APK pada Sabtu malam,” jelas Sahran Raden.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.