Sunday, 22 October, 2017 - 12:25

PKB dan PKPI Deklarasikan Koalisi di Pilkada Buol

Penandatangan MoU koalisi oleh ketua DPC PKB- DPK PKPI Buol, di kediaman Ketua DPC PKB Buol, Syamsudin Koloi, Selasa (16/2/2016). (Foto : Metrosulawesi/Moh Syarif M Joesoef)

Buol, Metrosulawesi.com - Menghadapi momen politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 15 Februari 2017 mendatang, DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan DPK Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kabupaten Buol, membentuk koalisi bersama, Selasa (16/2/2016).

Pembentukan koalisi bersama itu, berlangsung di kediaman Ketua DPC PKB Buol, Syamsudin Koloi, ditandai penandatanganan delapan point kesepakatan dalam koalisi. Turut hadir dalam deklarasi itu para pimpinan pengurus kedua parpol dan sejumlah kader.

Syamsudin Koloi, dalam penyampaiannya kepada wartawan, mengatakan bahwa deklarasi koalisi ini merupakan bentuk tindaklanjut penyatuan dua parpol itu di parlemen pada tahun 2015 lalu yang diikat dengan nama fraksi PKB Persatuan Indonesia.

Syamsudin, menegaskan pembentukan koalisi sebagai wujud implementasi pemenuhan amanat Undang undang nomor 8 tahun 2015 yang memuat salah satunya tentang syarat pemenuhan parpol atau gabungan parpol yang akan mengusung bakal calon bupati-wakil bupati dalam Pilkada minimal 20 persen kursi yang ada di DPR.

"Untuk di kabupaten Buol dengan jumlah kursi 25, maka syarat minimal lima kursi di DPR. Partai PKB memiliki tiga kursi dan PKPI dua kursi, baik PKB maupun PKPI di dalam pencalonan ini tidak memiliki makna apa bila berdiri sendiri maka untuk memenuhi itu kita membangun kesepakatan dan kesepahaman untuk berkoalisi dan koalisi sifatnya permanen," terang Ketua PKB yang juga Wabup Buol itu.

Lanjut, Syamsudin menuturkan terbentuknya koalisi ini tidak akan menutup diri bagi parpol lain yang akan bergabung namun harus memenuhi ketentuan yang telah disepakati koalisi bersama PKB-PKPI sebagai syarat.

Dirinya menegaskan, bahwa koalisi bersama PKB dan PKPI ini belum menentukan sikap mengusung pasangan manapun. Untuk menentukan itu proses penjaringan dan seleksi serta survei akan dilakukan guna memutuskan siapa yang bakal diusung.

Kesempatan yang sama, Ketua DPK PKPI, Sugeng Labha, menambahkan agenda kedepan koalisi memprioritas kerja pembentukan Tim seleksi penjaringan balon Bupati-wakil bupati yang terdiri dari kader kedua partai.
 
Selanjutnya, timsel akan merumuskan mekanisme serta syarat-syarat bagi bakal calon yang akan mendaftar sehingga hasil keputusan dari seluruh tahapan proses penjaringan tidak lagi terbentur aturan ketika koalisi telah menentukan balon yang akan diusung. Pendaftaran penjaringan balon sendiri akan di agendakan pekan depan.

Sementara, Wakil ketua Dewan Syuro PKB Buol, Ahmad Koloi, berharap dengan dideklarasikannya koalisi ini kedepan agar kerja-kerja strategis kedepan intensitasnya lebih ditingkatkan sesuai tahapan yang berkembang di KPU.

Ahmad, juga menegaskan bagi balon yang akan mendaftarkan diri di koalisi PKB bersama PKPI tidak akan dikenakan biaya baik administrasi ataupun mahar dalam bentuk apapun. Koalisi ini juga telah mendapat restu dari kedua pengurus partai pusat.

Sementara itu, adapun kedelapan point kesepakatan yang tertuang dalam MoU kerja sama koalisi PKB-PKPI diantaranya adalah menegaskan sanksi. Bagi salah satu pihak yang melanggar kesepakatan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5 miliar, konsekwensi lainnya ke ranah hukum.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.