Thursday, 16 August, 2018 - 20:02

PKPI Palu Gagal Ikut Pemilu

Munirah. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Jalan terakhir yang ditempuh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Kota Palu tidak bisa mewujudkan keinginan PKPI ikut pemilu setelah sidang adjudikasi sengketa Pemilu menolak seluruhnya gugatan PKPI.

Dalam pembacaa sidang putusan adjudikasi Senin 6 Agustus 2018, Panwaslu Kota Palu menolak seluruh gugatan PKPI. Dengan demikian pupuslah harapan Amran Ismaun dan kawan-kawan mengikuti Pemilu.

Ketua Panwaslu Kota Palu, Munirah, usai sidang dihadapan sejumlah wartawan mengatakan, bahwa hasil persidangan PKPI melanggar UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU No 5 Tahun 2018 tentang Tahapan serta PKPU 20 tahun 2018 tentang Pencalonan.

Menurut Munirah, saat pendaftaran bakal caleg DPRD Kota Palu yang di buka 4-17 Agustus 2018, PKPI tidak memasukkan syarat pencalonan berupa form B, B1, B2 dan B3. Hal itu jelas melanggar UU No 7 tahun 2018.

“Form B, B1, B2 dan B3 merupakan syarat wajib yang diserahkan saat pendaftaran. Namun hingga akhir pendaftaran 17 Juli 2018 pukul 24.00 Wita, PKPI tidak kunjung melengkapi berkas tersebut,” tegas Munirah.

Rentang waktu 4-17 Juli 2018 untuk mendaftaran sangat panjang. Memang disayangkan PKPI tidak memaksimalkan waktu yang diberikan. Menolak permohonan PKPI demi asas keadilan, khususnya bagi partai peserta pemilu lainnya. Putusan tersebut sekaligus memberikan efek jera bagi partai politik yang tidak taat terhadap aturan.

“Waktu yang diberikan cukup panjang. Seharusnya partai politik memanfaatkan waktu yang diberikan. Khusus PKPI, saat pendaftaran lalu disaksikan Panwaslu Kota Palu langsung begitupun saat KPU mengembalikan berkas PKPI,” tegas Munirah.

Meskipun Panwaslu menolak berkas permohonan PKPI, namun PKPI memiliki hak koreksi ke Bawaslu RI. Tetapi waktu yang diberikan hanya 1x24 jam setelah putusan dijatuhkan. Walaupun Panwaslu sudah menjatuhkan putusan, tetapi PKPI menolak menandatangani hasil putusan tersebut.