Sunday, 17 December, 2017 - 16:23

PKS Pastikan Pasangan Hadianto-Zainuddin Bubar

Hadianto Rasyid-Zainuddin Tambuala. (Foto : Ist)

Peta Politik di Daerah Berubah

Palu, Metrosulawesi.com - Zainuddin Tambuala, anggota DPRD Sulawesi Tengah dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akhirnya batal mendampingi Hadianto Rasyid di Pilkada Kota Palu Desember 2015.

Kepastian bubarnya pasangan Hadianto-Zainuddin dibenarkan Ketua DPD PKS Kota Palu Rusman Ramli saat dikonfirmasi Metrosulawesi, Senin (13/7).

Meski keduanya tidak berpasangan, namun koalisi Partai Hanura dan PKS tetap berjalan. Rusman Ramli mengatakan, telah mengajukan calon pengganti Zainuddin yakni Wiwik Jumatul Rofiah yang mantan anggota DPRD Kota Palu. Usulan itu telah dibicarakan dalam rapat konsolidasi bersama Partai Hanura.

Menurutnya, Wiwik Jumatul Rofiah adalah kandidat yang dianggap pas untuk mendampingi Hadianto Rasyid.

“DPD PKS mengusulkan Ibu Wiwik, dan selanjutnya diproses oleh tim desk Pilkada DPW PKS Sulteng,” ungkap Rusman dikonfirmasi melalui ponselnya.

Salah satu pertimbangan memilih Wiwik, kata Rusman, karena pada Pemilu Legislatif lalu, kader PKS Wiwik  memperoleh suara terbesar setelah Zainuddin.

“Untuk sementara itu yang diusulkan oleh PKS, menunggu prosesnya di wilayah dan DPP,” kata Rusman Ramli.

Rusman Ramli tidak menjelaskan mengapa Zainuddin akhirnya batal maju sebagai calon wali kota Palu mendampingi Hadianto. Padahal sebelumnya pasangan ini sudah dideklarasikan beberapa waktu lalu.

Sampai saat ini, Zainuddin belum berhasil dikonfirmasi mengenai alasannya tidak maju mendampingi Hadianto dan digantikan oleh Wiwik.
Sebelumnya, anggota DPRD Sulteng itu  belum berkomentar soal kesiapannya maju di Pilkada dan mundur dari DPRD Sulteng. Putusan MK mengharuskan anggota DPRD mundur jika telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

"Saya no comment menunggu perkembangan berikutnya," kata Zainuddin seperti dikutip Antara, Kamis (9/7).

Sementara itu, sejumlah legislator tetap menyatakan akan maju dalam pilkada meski putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah menyatakan anggota DPR, DPD dan DPRD harus mengundurkan diri bila ditetapkan menjadi calon kepala daerah.

"Saya maju terus. Keputusan MK itu tidak mempengaruhi saya," kata Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Sonny Tandra di Palu, Senin (13/7).

Sonny yang terpilih menjadi anggota DPRD dari Partai Gerindra tersebut kini tengah berupaya menjadi calon Bupati Poso pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015.

Bekas kontraktor di Sulawesi Tengah itu mengatakan dirinya yakin bisa meraih kemenangan pada pemilihan kepala daerah serentak nanti karena merujuk pada hasil survei.

Sonny tidak menyebutkan nama lembaga survei tersebut namun mengklaim dirinya berada pada urutan pertama hasil survei tersebut.

"Itu artinya saya diinginkan rakyat," katanya.

Dia mengatakan dirinya sudah memikirkan dan siap menerima konsekuensi atas apapun hasil dari pemilihan kepala daerah nanti.

Sonny mengatakan walaupun dirinya belum mendapat rekomendasi dari calon partai pengusung namun sudah mendapat surat tugas dari dua partai yakni Gerindra dan Nasdem untuk merapatkan barisan dalam pemilihan kepala daerah Poso.

"Kita tinggal menunggu rekomendasi dari Gerindra dan Nasdem karena sudah ada surat tugas yang dikeluarkan partai itu untuk saya," katanya.

Untuk memperkuat koalisi pemenangan pemilihan Bupati Poso, Sonny juga mendekati PKS dan Golkar. Namun kedua partai tersebut belum mengeluarkan apapun atas dirinya.

"Untuk Golkar saya sudah bertemu dengan kubu Aburizal Bakrie. Dengan kubu Agung Laksono sementara dalam proses," katanya.

Komitmen yang sama juga dikemukakan anggota DPRD Provinsi Suprapto Dg Situru. Dia mengatakan dirinya tidak mundur dari pencalonan bupati Tojo Unauna dengan keputusan MK tersebut.

"Walaupun keputusan MK itu mengagetkan kita semua," katanya.

Adapun Habsa Yanti Ponulele sejak awal menyatakan maju di Pilkada Kota Palu, meski harus mundur dari DPRD Sulawesi Tengah.

“Saya optimis, dan suami saya juga mendukung,” katanya ditemui belum lama ini.

Peta Politik

Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD mundur secara permanen jika telah ditetapkan menjadi calon kepala daerah, dapat mengubah peta politik di daerah-daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak.

"Karena hampir semua daerah, umumnya mereka yang mencalonkan diri jadi kepala daerah dari anggota DPRD. Sudah masuk 'injuri time' tiba-tiba ada keputusan MK. Ini bisa mengubah situasi politik di daerah," kata Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Suprapto Dg Situru, di Palu, Senin.

Suprapto, yang juga Wakil Ketua DPD Partai Amanat Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, saat ini mencalonkan diri menjadi bakal calon Bupati Tojo Unauna.

Dia mengatakan, jika ada anggota DPRD menarik pencalonannya menjadi kepala daerah sementara proses politik di partai sudah berjalan, maka itu bisa mementahkan kembali keputusan partai.

"Kita tidak mungkin mencari lagi dari awal, sementara proses pilkada semakin dekat," katanya.

Suprapto mengatakan, keputusan MK mempertimbangkan asas keadilan bagi pegawai negeri sipil, tetapi tidak mempertimbangkan aspek sosial dan politik, yang tengah berjalan saat ini.

"Kalau ada yang mundur dari pencalonan, bisa mengacaukan situasi politik di daerah," katanya.

Dia mengatakan, rasa keadilan yang menjadi pertimbangan MK tersebut masih bisa diperdebatkan sebab proses karir anggota DPRD dengan pegawai negeri sipil jauh berbeda.

"Mereka (ASN) butuh proses berpuluh-puluh tahun dan itu menghabiskan banyak uang negara untuk biaya ini dan itu. Tapi anggota DPRD hanya butuh waktu lima tahun," katanya.

Oleh sebab itu, kata Suprapto, wajar jika negara meminta kepada pegawai negeri sipil untuk memilih salah satu di antaranya karena proses yang dibutuhkan untuk karir pegawai sipil cukup panjang.

"Beda sekali karir politik dengan karir pegawai negeri sipil," katanya.

Meski demikian, kata Suprapto, dirinya menghargai keputusan MK tersebut dan dirinya tidak pernah surut dari rencana pencalonan menjadi bupati Tojo Unauna.

Suprapto mengklaim telah mendapat rekomendasi dari DPP PAN, sehingga tinggal menunggu rekomendasi dari Partai Gerindra sebagai koalisi politik dalam pemilihan kepala daerah serentak di Sulawesi Tengah 2015. (hen/zal/ant)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.