Tuesday, 26 September, 2017 - 17:23

Plt Kades Lawe Pakai ADD untuk Biaya Nikah

ILUSTRASI - Dana Desa. (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pelaksana tugas Kepala Desa (Kades) Lawe Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi, Wilfred Herman Nore bahwa uang Desa senilai Rp 127 Juta digunakan untuk biaya pesta pernikahan anaknya. Wilfred Herman Nore didakwa korupsi dana ADD Desa Lawe Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi tahun 2015.

Pengakuan itu diungkapkan saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 19 Juni 2017.

Majelis Hakim Ketua Ernawati Anwar yang didampingi Felix Da Lopes dan Margono masing-masing Hakim Anggota meñanyakan kepada terdakwa bahwa uang tersebut dipergunakan untuk apa? Secara gamblang, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pesta nikah anaknya. Saat itu kata terdakwa Wilfred Herman Nore bahwa ada dana Desa yang sudah di masukan dalam anggaran pembangunan Kantor Desa Lawe. Namun saat itu lokasinya belum ada. Pasalnya lokasi Kantor Desa Lawe yang di tempati saat itu hanya di pinjam. Ketika hendak di bangun, pemilik lahan tersebut keberatan. Sementara binggung cari lokasi, anaknya mau menikah tapi tidak ada uang. Apa boleh buat, terpaksa uang tersebut dipakai untuk biaya pesta nikah anaknya.

"Saya akui saya salah, dan saya siap untuk mengembalikan uang tersebut. Yang ada saat ini hanya senilai Rp 2 juta," katanya.

Majelis Hakim pun mempersilakan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk membuat serah terima uang tersebut sekaligus menyimpannya. Baiklah, karena semuanya sudah diakui oleh terdakwa. Sidang kita tutup, dan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengar tuntutan JPU.

Diketahui,JPU, Nurochmad dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa terdakwa Wilfred Herman Nore telah melakukan tindak pidana korupsi dana pembangunan kantor Desa Lawe tahun 2015.

Bahwasanya, terdakwa Wilfred Herman Nore diduga menggunakan ADD tahap I dan tahap II tahun anggaran 2015 untuk kepentingan diri sendiri dengan cara membuat pertanggungjawaban fiktif dan memalsukan tandatangan bendahara. Anggaran pembangunan kantor Desa Lawe tahap pertama sekitar Rp 70 juta dan tahap II sekira Rp 57 Juta. Sehingga, total anggaran yang digunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa adalah senilai Rp127 juta.

Dalam dakwaan JPU menjelaskan, setelah tahap pertama di cairkan, terdakwa membuat pertangung jawaban fiktif sehingga tahap II bisa di cairkan. Tahap dua di ambil langsung dengan cara memalsukan tandatangan bendahara. Sehingga, terdakwa Wilfred Herman Nore didakwa dengan dakwaan Primair Pasal 2 Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, dan Subsidair Pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.