Saturday, 23 June, 2018 - 01:24

Polres Palu Masuk Zona Hijau Pelayanan Publik

Gedung Polres Palu. (Foto : Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melaksanakan Penelitian Kepatuhan Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik berdasarkan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009.

Rancangan standar pelayanan yang menjadi ukuran penelitian Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 paling sedikit memuat komponen yaitu dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya atau tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan fasilitas.

Disamping itu, kompetensi pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan, serta evaluasi kinerja pelaksana.

Komponen tersebut yang dijadikan tolok ukur penilaian tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terhadap Polri. Unit pelayanan yang dinilai adalah pelayanan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan permohonan SIM baru perseorangan (SIM A dan C).

Untuk Tahun 2017, dari 461 Polres, diambil contoh sebanyak 153 Polres di seluruh Indonesia. Untuk Polres Palu, pengurusan dan pelayanan SIM mendapatkan nilai 96.00, sementara pelayanan SKCK mendapat nilai 98.00.

Sebagai contoh kategori penilaian yang telah ditetapkan untuk kementerian dan lembaga, nilai tingkat kepatuhan, zona 1 penilaian 0-55 rendah atau merah, zona 2 56-88 sedang atau kuning, sementara zona 3 penilaian 89-110 tinggi atau hijau. Berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh Ombudsman RI tersebut, Polres Palu masuk dalam kategori zona 3 atau zona hijau.

Guna mengantisipasi penelitian Ombudsman RI di Tahun 2018, diharapkan para Kapolda di seluruh jajaran untuk meningkatkan terus pelayanan di bidang Kepolisian sesuai Commander Wish Kapolri, yakni  reformasi kultur atau perilaku (hilangkan perilaku koruptif), melaksanakan perbaikan layanan publik, baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia, meningkatkan profesionalisme Polri, meningkatkan stabilitas kamtibmas serta melaksanakan manajemen media dengan benar.

Selain itu, Ombudsman juga mengharapkan Polri dapat mematuhi ketentuan sebagaimana telah digariskan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik , yakni pemberian sanksi tegas terhadap unit pelayanan yang memperoleh nilai kepatuhan rendah (zona merah) dengan melakukan rotasi, pilih sumber daya manusia yang benar-benar berkomitmen untuk perbaikan layanan publik. Sedangkan bagi yang memperoleh nilai kepatuhan sedang (zona kuning) agar diberikan peringatan.
 

Editor : M Yusuf Bj