Friday, 20 January, 2017 - 05:27

Potret Kemiskinan Sulawesi Tengah

MISKIN - Rumah Ludomin, warga Desa Sidondo II, Kabupaten Sigi, Rabu (12/8/2015). (Foto : Jose Rizal)

Pemerintah Abai Keselamatan Jiwa Rakyatnya

LUDOMIN selalu was-was manakala hujan deras. Sungai Sidondo yang kerap meluap itu bisa mengancam jiwanya, istri dan anaknya yang masih balita.

Potret kehidupan sebuah keluarga di Desa Sidondo II, Kabupaten Sigi seakan mempertegas bahwa ekonomi pembangunan hanya dinikmati segelintir orang.

Ludomin, bersama istri dan anaknya hidup di rumah atau lebih tepat disebut gubuk yang luasnya tak lebih dari delapan meter persegi. Tak ada dinding pembatas. Ruang tamu juga sekaligus kamar tidur di gubuk yang beratapkan daun sagu dan berdinding papan itu. Jangan berpikir ada listrik.

Belum lagi ancaman banjir yang terus menghantui. Pria 53 tahun itu tinggal di bantaran sungai Sidondo yang jika hujan lebat, dia dan warga lainnya harus bersiap-siap mengungsi.

Kabar buruk itu sampai ke telinga anggota DPRD Sulawesi Tengah, Muh Masykur. Dia seakan tak percaya bahwa sejak berpisah dari kabupaten induknya Donggala tahun 2008, masih ada warga Sigi yang luput dari amatan pemerintah daerah.

Saat reses pekan lalu di Desa Sidondo II, Kabupaten Sigi, Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulteng itu menyempatkan diri bertandang ke rumah Ludomin. Dia bersama kepala desa dan beberapa aparat desa setempat.

Dia trenyuh menyaksikan rumah Ludomin. Menurutnya, Sigi yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah sepatutnya tidak ada lagi rakyat yang hidup sengsara seperti nasib Ludomin.

Sehari-hari Ludomin bekerja sebagai hansip di Desa Sidondo Dua dengan gaji 100 ribu rupiah per bulan. Selain sebagai hansip, pekerjaan sambilan Ludomin adalah sebagai buruh tani musiman dengan upah 60 ribu rupiah per hari, tidak ditanggung makan.

Ayah satu anak ini hidup di rumah gubuk model panggung ukuran kurang lebih 2,5 x 3 meter di bantaran sungai. Jika musim hujan terpaksa harus mengungsi bersama istri dan anaknya yang masih balita serta warga lainnya karena banjir kerap menggenangi desa mereka.

Menurut Masykur, realitas inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pada 70 tahun kemerdekaan RI, Masykur mengatakan masih banyak rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan terpinggirkan.

Katanya lagi, fakta ini sangat ironis sekaligus miris. Sebab, setiap tahun anggaran berjalan, triliunan rupiah dana milik rakyat berseliweran di Sulteng, diantaranya ratusan miliar berputar di Kabupaten Sigi.

“Namun anehnya seolah Pemda menutup mata atas fakta hidup dan kehidupan rakyat seperti Pak Ludomin,”ujarnya.

Masykur berharap, gubernur dan bupati  tidak hanya gemar menghabiskan waktu kerja dalam ruangan. Sebisanya turun ke lapangan sebab masih banyak rakyat yang kondisi hidupnya sama seperti yang dialami Ludomin.

“Sejatinya tugas pemerintah adalah melayani rakyat. Rumusnya sudah seperti itu,” pungkasnya.

Kemiskinan

Sejatinya, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh  tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Kutipan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut mestinya dijadikan dasar bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan yang dimandatkan oleh rakyat.

Tugas-tugas pemerintahan yang dimaksud adalah mengentaskan problem pokok rakyat, yakni kemiskinan. Sebuah pemerintahan dikatakan berhasil, tatkala mampu meletakkan pondasi pemerintahan pada kemampuan mengentaskan kemikinan.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (FNasDem) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Muh Masykur M, disela kegiatan resesnya di Kabupaten Sigi belum lama ini.

Menurutnya, dalam pemenuhan hak-hak rakyat, langkah yang dilakukan pemerintah tidak sebatas pada pendekatan kuantitatif semata, tapi juga diiringi dengan aspek kualitatif.

“Atau dengan kata lain, jika tingkat kemiskinan masih tinggi dan kualitas hidup rakyat masih di bawah standar maka bisa disebut mereka yang diberi amanah oleh rakyat dinilai gagal menjalankan mandat konstitusi,”ujarnya.

Masykur mengatakan, deret hitung pengentasan kemiskinan tidak semata disandarkan pada angka-angka statistik semata. Pemerintah seharusnya juga turun melihat kondisi rakyat secara langsung.

Dia berpendapat, saban saat pemerintah melaporkan kinerja tiap semester dengan jemawa dan indah didengar, padahal realitasnya masih banyak rakyat miskin terpinggirkan. (***)


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Bintang Delapan