Wednesday, 24 May, 2017 - 04:28

PPDB SMA di Sulteng Pakai Zonasi

Irwan Lahace. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Tahun ini mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk tingkat SMA di Sulteng mengalami perubahan. Pemprov mulai memberlakukan sistem zonasi, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah Irwan Lahace, kepada Metrosulawesi, Jumat 12 Mei 2017.
 
Irwan mengatakan di dalam petunjuk teknis Permendikbud memang dianjurkan memakai sistem zonasi. Namun pihaknya meminta agar diklarifikasi kembali oleh Kepala Bidang SMA/SMK, karena pihaknya belum membaca sepenuhnya terkait petunjuk teknis PPDB.

“Sistem zonasi ini bertujuan agar mendekatkan sekolah terhadap peserta didik baru, sehingga jarak jangkauan peserta didik pergi ke sekolah bisa merata,” katanya.

Irwan mencontohkan misalnya jika anaknya tinggal jauh dari rumahnya, pasti pulang sekolah lelah sehingga waktu untuk belajar di rumah, sedikit berkurang karena lelah atau capek.
 
“Kami pasti akan menggunakan sistem Zonasi, karena ini juga sudah pertimbangan matang dari pemerintah,” ujarnya. 
 
Berbeda dengan SMA, untuk PPDB SMK Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tidak menggunakan sistem Zonasi.

“Siswa dari luar daerah bisa masuk di SMK mana saja, sesuai dengan jurusannya masing-masing. Artinya SMK tanpa batasan zonasi,” katanya.

Terpisah Kepala Bidang Pembinaan SMA, Nursila Wumbu mengatakan penerapan sistem zonasi untuk SMA masih akan dibahas bersama kepala-kepala sekolah yang tergabung dalam Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS) SMA.
 
“Setelah berdiskusi dengan MMKS, baru akan dikeluarkan seperti apa aturannya pada PPDB tahun ini,” ungkapnya.

Nursila mengatakan pada PPDB SMA pihaknya berupaya agar siswa yang misalnya berdomisili di Palu Utara, dianjurkan masuk sekolah di daerah Palu Utara, seperti di SMA Negeri 5 Palu, SMAN 7 Palu dan juga bisa ke SMAN Madani Palu, hal ini dilakukan agar tidak semua peserta didik tertumpuk di satu sekolah SMA.

“Untuk tahapan seleksi di SMA seperti pada umumnya.  Persyaratannya juga masih sama seperti tahun lalu. Misalnya, melampirkan SKHU dari SMP serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan oleh sekolah,” katanya.

Kata dia, jika telah ada kesepakatan dari rapat MKKS, pihaknya akan memberitahukan sistem zonasi ini diterapkan di daerah mana saja. Apakah digunakan hanya di Kota Palu, atau mungkin di kabupaten lain juga akan diterapkan sistem Zonasi PPDB tersebut. 

Ketua MKKS SMA Kota Palu, Syamzaini, berharap penerapan system zonasi tidak hanya diberlakukan di Palu. Namun juga diterapkan di seluruh Kabupaten/Kota se Suteng.

“Saat ini kewenangan sudah berada di Pemerintah Provinsi Sulteng, maka dari itu tidak boleh ada perbedaan penerapan sistem zonasi PPDB tersebut,” katanya.

Sistem zonasi menurutnya, memiliki nilai positif yang sangat bagus. Tetapi perlu disosialisasikan kepada masyarakat, yakni orang tua dan siswa. Jangan sampai suatu kebijakan implementasinya tidak sesuai.

“Saya mempunyai saran atau ide terkait dengan PPDB. Misalnya di Kota Palu, kita harus data terlebih dahulu berapa jumlah kursi yang tersedia di SMP. Kemudian jumlah siswa yang lulus di SMP. Setelah itu akan dilihat berapa jumlah SMA yang dikatakan tersedia kursinya,” ujarnya.

“Dengan diketahui jumlah siswa yang lulus di SMP,  tentunya pada saat lulus sudah diarahkan bahwa siswa dari salah satu SMP ini misalnya ke sekolah SMA  A atau sekolah terdekat,” katanya.

Selain itu kata Syamzaini,  saran kedua membuat panitia bersama, fungsinya agar mengarahkan sekolah SMP itu menuju ke sekolah terdekat, sehingga nantinya pengaturannya pada PPDB terarah dengan baik. Kemudian orang tua siswa juga dapat mengetahui atau dikonsentrasikan mendaftar pada sekolah mana saja.   


Editor : Udin Salim

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.