Friday, 20 July, 2018 - 16:51

PPK dan Asisten Teknis Dinkes Touna Dibui 16 Bulan

Palu, Metrosulawesi.com - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Touna, Suardi dan Asisten Tehnis pada Dinkes Touna, Annaddarah Shopiah divonis dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun 4 bulan atau 16 bulan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Kamis, 31 Mei.

Majelis Hakim Ketua, I Made Sukanada dalam putusannya mengatakan, terdakwa Suardi dan terdakwa Annaddarah Shopiah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sehingga, terdakwa Suardi dan terdakwa Annaddarah Shopiah divonis dengan pidana penjara masing-masing selama  1 tahun 4 bulan denda senilai Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan.

Selain menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Suardi dan terdakwa Annaddarah Shopiah, Majelis Hakim juga menvonis terdakwa Fadhli Hasmin yang didakwa dalam perkara yang sama tetapi dalam berkas terpisah, yakni dengan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda senilai Rp50 juta subsidair 2 bulan kurungan. Terdakwa Fadhli Hasmin terbukti Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Terdakwa Fadhli Hasmin dalam perkara ini kapasitasnya sebagai kuasa Direktur CV Indi Gita Persana yang mengerjakan pekerjaan pembangunan saluran depan dan samping Rumah Sakit Umum (RSU) Wakai Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) tahun 2014.

Bahwasanya, pada tahun 2014, ada pekerjaan pembangunan saluran depan dan samping Rumah Sakit Umum (RSU) Wakai  Kabupaten Touna. Anggaran proyek tersebut bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun 2014, yakni belanja langsung pada Dinas Kesehatan Tojo Una-Una dengan total anggaran senilai. Rp412.531.000. Namun dalam perjalanannya, ada temuan dalam proyek tersebut yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara senilai Rp283.241.874 sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Touna pada 15 April 2016.

Setelah membacakan putusan Majelis Hakim Ketua, I Made Sukanada memberikan kesempatan kepada para terdakwa dan JPU untuk berpikir-pikir selama 7 hari sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.