Wednesday, 19 September, 2018 - 18:48

Presiden Jokowi Diminta Turun Tangan Atas Kasus Tanjung

Presiden Joko Widodo saat kunjungan di Palu, beberapa waktu lalu. (Foto: Dok Metrosulawesi/ Eddy)

Palu, Metrosulawesi.com - Gubernur Sulteng, Drs H Longki Djanggola mengaku prihatin atas eksekusi di kawasan Tanjung, Kelurahan Keraton, Kota Luwuk, yang berujung rusuh. Kepada pihak yang tidak puas atas perkara itu disilakan menempuh upaya hukum luar biasa atau peninjaun kembali (PK).

"Silakan melakukan upaya hukum, bisa dengan melaporkan ke Komisi Yudisial. Karena yang bisa menilai suatu putusan dan fungsi hakim ada di KY," kata Gubernur Longki melalui Plt Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Sulteng, Drs Moh. Haris Kariming dalam siaran persnya yang diterima Metrosulawesi, Kamis 22 Maret 2018.

Haris mengatakan, upaya hukum lanjut tersebut dimaksudkan sangat diharapkan Gubernur untuk menghindarkan benturan-benturan di masyarakat bawah.

“Kepada masyarakat, pak Gubernur berharap untuk tidak terpancing dan terprovokasi karena pelaksanaan eksekusi adalah proses menjalankan perintah pengadilan," ujar Haris.

Gubernur menegaskan, eksekusi lahan Tanjung Sari adalah murni proses hukum. Tidak ada keterlibatan sedikitpun Pemerintah provinsi maupun kabupaten dalam proses eksekusi tersebut. 

"Kejadian (Esekusi di Luwuk murni proses hukum. Sedikitpun tidak ada keterlibatan pemerintah," tegas gubernur.

Sekaligus menjawab tudingan serta desakan sebagian masyarakat terhadap pemerintah daerah.
 
Dijelaskannya, proses eksekusi tersebut merupakan proses hukum yang menjadi ranah pengadilan. Dan kasus tersebut diketahui sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht). Sementara proses eksekusi adalah proses yang menjadi kewenangan pengadilan dalam menjalankan putusan.

"Jadi ekseskusi itu dilakukan karena adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Proses hukum yang dijalankan pengadilan tidak bisa diintefensi oleh pemerintah. Sehingga pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku," terang plt Karo Humas.

Mengenai aparat kepolisian dan TNI yang melakukan pengamanan lanjut Haris, dinilai sudah sesuai dengan ketentuan hukum . Upaya pengamanan pelaksanaan eksekusi merupakan kewajiban aparat keamanan berdasarkan permintaan pengadilan.

Sementara itu, Front Solidaritas untuk Masyarakat Tanjung Sari Kabupaten Banggai meminta Presiden Joko Widodo segera turun tangan atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang menimpa masyarakat Tanjung Sari Kabupaten Banggai.

Juru Bicara Front Solidaritas untuk Masyarakat Tanjung Sari Kabupaten Banggai Adriani Badra menegaskan, tragedi kemanusiaan yang terjadi di pemukiman warga Tanjung Sari telah memperpanjang deretan konflik agraria di Indonesia. Pemukiman di Tanjung Sari yang sebelumnya dihuni sebanyak 343 keluarga dan 1.411 jiwa, saat ini pemukiman tersebut tidak berpenghuni lagi bahkan bangunan-bangunan telah dirobohkan.

“Menuntut Presiden RI Joko Widodo segera turun tangan atas pelanggaran HAM yang menimpa masyarakat Tanjung. Praktek yang dilakukan oleh aparat negara Polri, TNI dan BPN sangat bertolak belakang dengan program bagi-bagi sertifikat yang bertujuan untuk meredam konflik agraria atas hak kepemilikan tanah warga negara,” tegas Adriani Badra dalam siaran pers yang diterima Metrosulawesi, Kamis 22 Maret 2018.

Kedua, front meminta segera memeriksa dan memberhentikan bupati wakil bupati Kabupaten Banggai atas dilanggarnya hak asasi ekonomi-sosial-budaya dengan melakukan pembiaran serta pengabaian.

Ketiga, segera memeriksa dan memberhentikan Ketua Pengadilan Ngeri (PN) Banggai terkait putusan serta perintah eksekusi lahan warga Tanjung Sari.

Keempat, segera memeriksa dan memberhentikan Kapolda Sulawesi Tengah serta Kapolres Banggai atas tindakan represif serta penangkapan terhadap warga Tanjung Sari.

“Kami mendesak DPRD Propinsi Sulawesi Tengah segera membentuk Pansus atas penyelesaian tragedi kemanusiaan  yang menimpa Masyarakat Tanjung Sari Banggai. Kami memprotes keras sikap Pemerintah Provinsi Suawesi Tengah yang nampak melakukan pembiaran dalam memuluskan penggusuran masyarakat Tanjung Sari. Meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki dugaan adanya aliran dana haram dalam proses pengamanan eksekusi pemukiman Masyarakat Tanjung Sari.”

Hingga saat ini, polisi telah menetapkan sebanyak empat nelayan sebagai tersangka. Mereka melakukan perlawanan saat penggusuran itu dilaksanakan pada Senin 19 Maret lalu.

"Dari puluhan orang yang kita mintai keterangan di Mapolres, empat orang itu yang memenuhi unsur-unsur melakukan tindakan pidana sehingga ditetapkan sebagai tersangka dan kini diamankan untuk kepentingan penyidikan," kata Wakapolres Banggai Kompol Doni Prakoso di Luwuk, Kamis 22 Maret.

Mereka adalah: Laisen (22), La Usu (53), Firman (23) dan Hamza Kadir (26).  Polisi menggunakan Undang-undang Darurat No 12 tahun 1951 pasal 1 tentang kepemilikan bahan peledak. Selain itu, dua nelayan juga dijerat dengan Undang-undang KUHP pasal 212 tentang perbuatan melawan aparat penegak hukum kekerasan terhadap petugas serta pasal 213 tentang paksaan dan perlawanan.

Eksekusi ini dilaksanakan berdasarkan putusan kasasi No.2351-K/Pdt/1997, Putusan Pengadilan Tinggi Sulteng No.81/Pdt/1996/PT.Palu dan putusan PN Luwuk No.02/Pdt/G/1998 yang memenangkan pemohon eksekusi atas nama ahli waris Ny. Berkah Al-Bakkar.

Pengacara pemohon eksekusi Dr Abdul Salam, SH.MH dikhabarkan telah melayangkan surat permohonan kepada Kapolres Banggai untuk mendapat pengamanan lanjutan pascaeksekusi terhadap lokasi itu hingga 28 Maret 2018. (zal/din)