Wednesday, 23 August, 2017 - 10:27

Presiden KAI: Advokat Harus Berani

DILANTIK - Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Indra Sahnun Lubis menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) KAI kepada advokat yang baru dilantik di Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Selasa 9 Agustus 2016. (Foto : Agustinus Salut/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Presiden Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia (DPP KAI), Indra Sahnun Lubis mengungkapkan, advokat tidak boleh diatur oleh siapapun dalam menjalankan profesinya.

Advokat, kata dia harus berani menantang apabila ada oknum penegak hukum lainnya yang tidak mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.

Hal itu ditegaskan Indra Sahnun Lubis saat melantik sedikitnya 38 advokat baru di kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada Senin, 9 Agustus 2016. Pelantikan advokat ini berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Indra menegaskan, advokat harus vokal dalam membela hak-hak klien, jangan cuman diam saja dalam persidangan karena menyangkut kepercayaan klien.

"Kalau jaksa membawa saksi yang tidak berkualitas atau saksi yang tidak ada hubungannya dengan perkara, harus ditantang, jangan cuman diam. Begitupun, kalau ada hakim kita yang memihak harus ditantang," tegasnya.

Indra Lubis mengatakan, puluhan advokat yang telah dilantik diperkenankan menjalankan tugas dan fungsi advokat di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Indra mengingatkan kepada advokat yang telah dilantik dan pengambilan sumpahnya untuk menjalankan profesinya dengan menjaga harkat dan martabat agar profesi advokat tetap menjadi profesi yang mulia.

"Para advokat yang baru saja dilantik dan pengambilan sumpah agar bisa menghormati kode etik serta ketentuan yang disebutkan dalam UU Advokat," katanya.

Pada kesempatan itu, Presiden KAI langsung menyerahkan Kartu Tanda Anggota (KTA) KAI kepada lima orang, mewakili advokat yang baru saja dilantik.

Ketua PT Harap Layani Masyarakat Pelosok

Sementara itu, seusai pelantikan advokat baru tersebut, dilanjutkan dengan pengambilan sumpah atau janji advokat melalui sidang terbuka yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, Sabungan Parhusip.

Sabungan Parhusip mengharapkan dengan adanya pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji advokat baru ini maka diharapkan bisa melayani kebutuhan masyarakat terutama di pelosok-pelosok.

Selain itu, para advokat juga diharapkan bisa mengingatkan hakim-hakim agar mempertimbangkan setiap perkara secara obyektif. Sehingga, setiap putusan itu merasa adil karena tidak memihak kepada salah satu pihak.

"Kami harapkan para advokat bisa mengingatkan para hakim agar tidak memihak dalam menangani perkara," imbuhnya.

Sementata itu, Ketua DPD KAI Sulteng, Riswanto Lasdin mengatakan, dari dari 38 orang yang dilantik oleh Presiden KAI, hanya 34 orang ikut pengambilan sumpah atau janji.

Sebanyak empat orang lainnya tidak diizinkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah karena belum memenuhi syarat menurut aturan Pengadilan Tinggi.

“Kalau dalam persyaratan dalam UU Advokat semuanya memenuhi syarat, makanya mereka bisa dilantik,” katanya.

Pengurus DPC 7 Kabupaten Kota Juga Dilantik

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Sulteng, Riswanto Lasdin melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KAI se Sulteng pada Selasa, 9 Agustus di Palu.

Adalah pengurus DPC KAI Kota Palu, pengurus DPC KAI Kabupaten Donggala, pengurus DPC KAI Kabupaten Banggai, pengurus DPC KAI Kabupaten Buol, pengurus DPC KAI Kabupaten Poso, pengurus DPC KAI Kabupaten Parimo, dan pengurus DPC KAI Kabupaten Tolitoli.

Riswanto Lasdin mengatakan, seharusnya ada 13 DPC KAI yang harus terbentuk dan dilantik di Sulteng. Namun, karena hanya tujuh DPC yang sudah terbetuk, maka hanya inilah yang dilantik.

“Kita boleh berbangga, bahwasannya, KAI sudah terbentuk hingga di kabupaten/kota se Sulteng meskipun belum semua kabupaten ada. Namun, kita tetap optimis nantinya semua Kabupaten ada DPC KAI,” kata Riswanto Lasdin.

Dia menegaskan, bahwa dalam profesi advokat tidak ada senior dan junior karena semua sama. Meskipun masih baru kalau memang mempunyai kemampuan untuk menangani perkara disilakan.

“Hanya saja, kita yang berhimpun dalam organisasi KAI ini agar saling koordinasi dan diskusi. Apabila ada yang tidak tau, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Bila perlu kalau kawan-kawan di daerah dapat perkara yang sidangnya di Palu, tidak ada salahnya panggil teman-teman advokat lain yang tinggal di Palu. Hal tersebut untuk meminimalisir anggaran,” katanya.

Riswanto mengharapkan agar mampu menjalankan profesinya dengan baik serta menjaga harkat dan martabat agar profesi advokat tetap menjadi profesi yang mulia.

"Kawan-kawan advokat yang baru saja diambil sumpahya bisa menghormati kode etik serta ketentuan yang diatur dalam UU Advokat," katanya.

Pada kesempatan itu pula, Riswanto menyampaikan, bahwa setelah ini pihaknya mempersiapkan pembentukan panitia Ujian Calon Advokat (UCA). Ini penerimaan terakhir sebelum lahir UU Advokat yang baru.

DPC KAI se Sulteng nantinya bisa menerima pendaftaran UCA. Tentunya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang diatur oleh DPP dan DPD. Minimal setiap DPC merekrut 10 orang untuk mengikuti UCA.

“Target kita, bulan Desember 2016 sudah ada lagi pelantikan calon advokat menjadi advokat. Ini penerimaan terakhir sebelum melahirkan UU Advokat yang baru. Target kita bulan Desember 2016 harus sudah dilantik," ujarnya.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.