Tuesday, 21 November, 2017 - 14:46

Prioritas Pembangunan Sulteng Disesuaikan Nawacita Jokowi

Presiden Joko Widodo saat mengunjungi Kota Palu, Sulawesi Tengah beberapa waktu lalu. (Foto : Dok Metrosulawesi/ Eddy)

Palu, Metrosulawesi.com - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan sejumlah prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021 yang disesuaikan dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulteng, Patta Tope yang dihubungi di Palu, Selasa, menjelaskan sejumlah prioritas pembangunan itu yakni terbangunnya ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta harmonisasi politik daerah guna memperkokoh tegaknya NKRI dan rasa kebangsaan.

Percepatan reformasi birokrasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani serta terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Akselerasi pembangunan dan peningkatan infrastruktur serta penataan ruang, guna konektivitas dan pemerataan pembangunan antar wilayah Kabupaten dan kota. Juga mendukung percepatan kemandirian energi baru terbarukan.

Percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan. Mewujudkan pelayanan kesehatan prima bagi masyarakat yang terjangkau dan berkualitas. Memastikan terselenggaranya pendidikan yang murah dan terjangkau melalui perbaikan manajemen pendidikan dan revolusi mental.

Lebih lanjut, kata Patta Tope, dari sembilan agenda prioritas nasional 2014-2019, sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo, yang lebih banyak pada Nawacita kedelapan dan kesembilan.

Untuk Nawacita kedelapan yakni meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

"Penjabarannya yakni pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly," kata Patta Tope.

Sementara untuk Nawacita kesembilan yakni mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dijabarkan dalam empat bagian yakni percepatan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Pemantapan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif dan market friendly. Revitalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan serta melanjutkan pengelolaan sumberdaya agribisnis dan maritim yang lestari serta pariwisata dan ekonomi kreatif daerah yang berdaya saing. (ant)

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.