Friday, 28 July, 2017 - 07:02

Program JKN-KIS, Tinggal Poso Belum Daftarkan Warga Miskin

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Cabang Palu Sopo Ivandy Panggabean (kiri) dan Administrasi Pemasaran Andi Suci Permata pada media gathering di kantornya beberapa waktu lalu. (Foto : Dok Metrosulawesi/ Syamsu Rizal)

Palu, Metrosulawesi.com - Dari tujuh kabupaten kota di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Palu, hanya Pemerintah Kabupaten Poso, satu-satunya daerah yang belum mendaftarkan warga miskin dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Padahal, pemerintah daerah wajib mengintegrasikan Jamkesda sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 40/2004 tentang SJSN, UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Perpres No. 19/2016 tentang Jaminan Kesehatan.

JKN-KIS adalah program strategis nasional dan merupakan agenda negara karena dituangkan pada visi, misi, dan Nawacita (Agenda Prioritas) pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Adapun warga miskin di Poso yang sudah menjadi peserta JKN-KIS adalah penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBN.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palu Sopo Ivandy Panggabean yang dikonfirmasi mengatakan, Jamkesda di enam daerah di wilayah kerja cabang Palu sudah terintegrasi ke JKN-KIS yakni Kota Palu, Tolitoli, Parigi Moutong, Sigi, Buol dan Donggala.

“Sisa Poso yang belum,” kata Sopo Ivandy Panggabean menjawab pertanyaan Metrosulawesi ditemui di kantornya, Senin 6 Maret 2017.

Dia mengatakan, pihaknya terus menjalin  komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Poso agar peserta Jamkesda atau apapun nama program jaminan kesehatan di daerah tersebut segera diintegrasikan ke JKN-KIS.

“Mudah-mudahan tahun ini Poso sudah terintegrasi juga,” katanya.

Selain amanat UU, menurut Sopo, pengintegrasian ke JKN-KIS penting agar data penerima bantuan iuan (PBI) baik dari APBN maupun APBD lebih akuntabel.  Jika tak diintegrasikan, kata dia bisa saja penerima bantuan menjadi ganda yakni PBI ABBN dan PBI APBD.

Masalah ganda penerima bukan tidak mungkin terjadi karena ada beberapa yang ditemukan dimana penerima PBI APBN juga terdata dalam PBI APBD. Karena itu, ketika peserta PBI APBD (Jamkesda) sudah terintegrasi ke JKN-KIS maka data tersebut bisa dibersihkan.

Sopo mengklaim, cleansing data dalam pengintegrasian JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan akan lebih falid. Dia mencontohkan ada kabupaten di Sulteng dimana data penerima PBI APBD 10 ribu orang, namun setelah dilakukan cleasing dan diintegrasikan ke JKN-KIS berkurang menjadi 6 ribu.

“Itu terjadi karena ada yang dobel, PBI APBN dan PBI APBD. Ada juga data peserta tidak lengkap dan ada juga nama dobel dalam PBI APBD,” ungkapnya.

Dia menyarankan Pemkab Poso bisa mengambil langkah cepat dengan mendata peserta penerima bantuan iuran JKN-KIS. Sehingga pada saat dianggarkan dalam APBD Perubahan 2017, data calon penerima PBI sudah siap.

“Karena pendataan PBI APBD prosesnya lama juga. Sebaiknya didata dari sekarang sehingga ketika anggarannya sudah siap dalam APBD Perubahan, sudah bisa langsung diintegrasikan ke BPJS Kesehatan,” kata Sopo.

PBI APBD Donggala

Sementara itu, sebanyak 11.702 warga miskin di Kabupaten Donggala akhirnya terintegrasi di JKN-KIS. Pengintegrasian penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari APBD Donggala terhitung mulai Maret 2017.

Sopo Ivandy Panggabean mengatakan, pengintegrasian peserta Jamkesda Donggala ke dalam JKN-KIS merupakan langkah maju dalam menjamin kesehatan warga kurang mampu di Donggala.  Pihaknya mengapresiasi Pemkab Donggala termasuk DPRD yang telah mendukung implementasi program JKN-KIS sebagai program strategis nasional.

Dengan terintegrasinya 11.702 peserta PBI dari Donggala, maka penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari dana APBD sudah mencapai 78.472 orang.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Palu telah mengintegrasikan 24.332 peserta, Parigi Moutong (15.024), Tolitoli (12.618),  Sigi (5.987) dan Buol 8.809 peserta.

Diketahui, tujuh kabupaten kota di Sulteng masuk dalam wilayah kerja Kantor Cabang Palu, selebihnya masuk di wilayah kerja Kantor Cabang Luwuk.


Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.