Saturday, 22 July, 2017 - 18:39

Program Lima Hari Sekolah, Sarana Harus Disiapkan

Irwan Lahace dan Dr Asep Mahpudz. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah Irwan Lahace menanggapi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur lima hari sekolah dalam sepekan dan delapan jam di sekolah.

Irwan Lahace menyatakan sepakat dengan program lima hari bersekolah atau 8 jam selama di sekolah. Namun kata dia program ini harus perlu adanya sosialisasi dan kesiapan dari sekolah yang akan menjalankan program tersebut.

“Sesuai dengan penyampaian Mendikbud pada rapat di Jakarta beberapa waktu lalu, bahwa siswa di sekolah selama 8 jam bukan semata-mata diisi dengan mata pelajaran, tetapi ada beberapa pembentukan karakter, misalnya diisi dengan kesenian dan kegiatan lain yang bermanfaat,” kata Irwan Lahace, baru-baru ini.

Irwan mengatakan selain itu guru juga diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sekolah, tanpa membawa pulang ke rumahnya.

“Memang benar kebijakan program itu akan diberlakukan pada Juli mendatang atau mulainya tahun ajaran baru 2017/2018, tetapi hal ini jika diterapkan pada sekolah di Sulteng perlu adanya persiapan sekolah dan sosialisasi,” ujarnya.

Irwan mengatakan pembinaan karakter pada 8 jam di sekolah itu cukup baik bagi siswa, agar mereka tidak berkeliaran di luar sekolah pada saat siang atau sore hari. Maka pihaknya meminta jika ada sekolah yang telah menerapkan program ini, harus mempunyai kesiapan baik itu sarana prasarana maupun tempat bermain anak-anak.

“Saya juga telah menyampaikan beberapa kali pada pertemuan beberapa waktu lalu dibeberapa daerah, tentang program Mendikbud RI,” katanya.

Dia berharap program ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan Mendikbud.

Sementara itu di tempat berbeda, pemerhati pendidikan Universitas Tadulako Palu, Dr Asep Mahpudz mengatakan ada tiga cacatan yang diberikannya terkait dengan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang hari sekolah dan waktu 8 jam di sekolah.

“Cacatan pertama kebijakan ini akan memberikan peluang kepada para guru untuk dapat mengembangkan profesionalnya sehingga guru itu bisa bekembang, lebih inovatif dan kreatif. Oleh karena itu pelaksanaan lima hari kerja ini bagi para guru sangat positif. Kemudian perannya dalam memfasilitasi belajar bukan hanya meteri akademik tetapi juga dapat mengembangkan karakter siswa di sekolah,” katanya, Jumat, 16 Juni 2017.

Kemudian lanjut Asep, guru juga harus memahami apa yang menjadi variasi kegiatan siswa di sekolah, karena di sekolah itu tidak hanya kegiatan akademik semata tetapi juga perlu pengembangan karakter, sosialisasi dan diri anak.

“Kedua sekolah itu harus mempunyai mutu layanan yang optimal dengan contoh, bagaimana memfasilitasi tempat bermain anak, kegiatan keagamaan, juga ekstrakulikulernya siswa harus diperhatikan, untuk itu pihak sekolah harus menyiapkan fasilitas sarana prasarana yang memadai,” ujarnya.

Kata dia, anak itu berkembang tidak hanya dari sisi akademik, tetapi juga dari sisi psikologis, sosilogis dan religiusitas ini semua butuh dilayani. Konsekuensi dengan 8 jam di sekolah itu juga memberi implikasi dalam keterlibatan orang tua, guru untuk bisa peduli terhadap anak.

Asep mengatakan cacatan ketiga, program ini tentunya perlu ada uji coba atau dipilih. Dia mencontohkan jika anak daerah atau kabupaten di Sulteng selama ini, bisa saja setelah pulang sekolah membantu orang tua misalkan mencari rumput untuk ternaknya atau memberi makan untuk ternaknya dan kegiatan lainnya di rumah.

“Jika kegiatan di rumah tidak ada dan artinya kegiatan anak tersebut diprioritaskan di sekolah, maka ini juga menghilangkan kegiatan yang membantu orang tuanya, ini harus menjadi perhatian juga,” ungkapnya.

Asep menyarankan program ini mungkin di wilayah perkotaan diterapkan, karena bisa jadi kedua orang tuanya kerja pada daerah kota, sehingga orang tua itu merasa aman ketika meninggalkan anaknya di sekolah, karena siswa itu dalam lingkungan aman, nyaman karena berada di sekolah.

“Menurut saya program ini jika dijalankan di desa belum bisa, karena masih butuh dilihat lagi kondisi daerahnya dan sekolahnya, maka saya menyarankan ada model payaloting,” ujarnya. (del/man)


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.