Friday, 20 April, 2018 - 03:33

Proyek Penataan Salakan: Reklamasi Pantai, Warga Bakal Direlokasi

WORKSHOP - Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar pertemuan yang melibatkan hampir seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait program penataan Salakan, Ibukota Bangkep, di BPU Kecamatan Tinangkung, Selasa 6 Maret 2018. (Foto: Abdullah M Aimang/ Metrosulawesi)

REKLAMASI BANGKEP:
  • Reklamasi akan meliputi wilayah Desa Bongganan, Tompudahu dan Baka.
  • Ketiga desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Tinangkung
  • Luas reklamasi 25 hektare
  • Anggaran mencapai Rp100 miliar.

Bangkep, Metrosulawesi.com – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar pertemuan yang melibatkan hampir seluruh perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait program penataan Salakan, Ibukota Bangkep, di BPU Kecamatan Tinangkung, Selasa 6 Maret 2018.

Penataan ibukota merupakan program prioritas pemerintahan Bupati, H Zainal Mus dan Wakil Bupati, H Rais D Adam. Pertemuan tersebut membahas mengenai penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Reklamasi Pengembangan Pantai Indah Salakan (KLHS RRP PIS).

Pada kegiatan itu, isu tentang rencana reklamasi pesisir pantai yang berdampak pada relokasi penduduk di wilayah itu mengemuka. Awak media yang ikut terlibat sebagai peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Workshop mengamati, belum 100 persen pihak menerima adanya rencana reklamasi.

Meski demikian, namun antusias seluruh peserta dalam memberi masukan untuk memecahkan dampak jika kebijakan pemerintah tersebut direalisasikan. Pada pelaksanaannya, Tenaga Ahli KLHS dari kota Palu membagi peserta menjadi 3 tim yakni tim dampak lingkungan, ekonomi dan dampak sosial.

Pada hari pertama penyusunan KLHS RRP PIS, peserta yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh masyarakat, Kepala Desa (Kades), Camat, Pers dan LSM berlomba menyuarakan usulan untuk menghindari dampak negatif reklamasi.

Reklamasi sendiri akan meliputi wilayah Desa Bongganan, Tompudahu dan Baka. Ketiga desa tersebut berada di wilayah Kecamatan Tinangkung, tepatnya di kawasan ibukota Salakan. Anggaran yang akan digelontorkan Pemkab mencapai Rp100 miliar.

Program itu merupakan cita-cita pemerintahan Zainal Mus untuk mengubah wajah ibukota. DPRD Bangkep pun ikut mendorong realisasinya.

Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Bangkep, Haran Pea mengatakan, reklamasi akan meliputi kawasan pesisir seluas 25 hektare. Untuk memastikan realisasi sesuai perencanaan, maka berbagai kajian dengan mempertimbangkan segala aspek harus dilakukan.

“Program ini adalah untuk kepentingan daerah. Agar tidak menimbulkan permasalahan baru maka berbagai aspek kajian dilakukan. Pemerintah menginginkan program ini dapat diterima oleh seluruh pihak karena pada dasarnya adalah demi kepentingan daerah,” tuturnya.

Penyusunan KLHS RRP PIS, katanya, berlangsung selama 3 hari. Pemkab sengaja melibatkan pihak dari berbagai unsur untuk merumuskan apa-apa yang nantinya diperhatikan jelang realisasi rencana reklamasi.

“Kita lihat saja nanti seperti apa perkembangan penyusunan KLHS RRP PIS sampai hari terakhir. Yang pasti tahapannya tidak sampai disini saja, masih akan dikaji lebih jauh oleh Pemkab dan tenaga ahli,” tuturnya.

Haran Pea menambahkan, selain reklamasi dan pembangunan jembatan Tobong, Pemkab juga bakal mendatangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pengembangan pelabuhan.

“Rencananya pelabuhan akan dibangun diareal Pantai Indah Salakan. Nanti akan dibangun juga jembatan yang dibawahnya dapat dilalui oleh kapal berukuran kecil,” pungkasnya.


Editor: Syamsu Rizal