Thursday, 20 September, 2018 - 02:48

PT Pembangunan Sulteng Dibekukan

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Pembangunan Sulawesi Tengah di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Pemprov Sulteng, Rabu 14 September 2016. (Foto : Humas Pemprov)

Palu, Metrosulawesi.com - PT. Pembangunan Sulawesi Tengah secara resmi dibekukan sementara melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) di ruang kerja Sekretaris Daerah Pemprov Sulteng, Rabu 14 September 2016.

Keputusan menonaktifkan/membekukan operasional perusahaan milik Pemda itu dipimpin Gubernur H Longki Djanggola. Gubernur selaku Pemegang Saham Pengendali PT Pembangunan Sulteng mengaku kecewa atas tidak bekerjanya roda perusahaan milik Pemda itu.

"PT Pembangunan Sulteng harusnya dapat melakukan kegiatan usaha yang bisa memberikan manfaat kepada Pemerintah Sulawesi Tengah, tetapi sampai saat ini kinerja PT Pembangunan Sulteng belum ada," sesal Longki.

Gubernur meminta setiap tindakan pengurus PT. Pembangunan Sulteng   harus dipertanggungjawabkan, termasuk pengelolaan keuangan dan aset.

Selama dinonaktifkan, manajemen PT. Pembangunan Sulteng harus melakukan pembenahan dan pemulihan struktur organisasi, sistem penggajian direksi sampai dengan persiapan pelantikan pengurus yang baru.

"Berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI terhadap PT. Pembangunan Sulteng belum dapat beroperasi sebelum dilakukan Analisa Going Consern. Analisa Going Concern perlu menjadi perhatian seperti besaran gaji bagi para direksi dan komisaris yang harus disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan," ujar gubernur.

Plt Direktur Utama Hening Mailili harus mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan PT. Pembangunan Sulteng dalam jangka satu bulan kedepan.

RUPS LB diikuti Ketua Koperasi Pegawai Negeri Beringin  Baharudin HT selaku pemegang saham, Komisaris Utama PT Pembagunan Sulteng  Hajir Hade dan Komisaris Helmy D Yambas. Turut hadir, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bunga Elim Somba dan Kepala Biro Perekonomian. RUPS LB ini tidak dihadiri Plt Direktur Utama PT Pembangunan Sulteng Hening Mailili.

Sebelumnya, Longki mengutarakan pemerintah daerah telah memberikan bantuan modal kerja ke BUMD itu sebanyak Rp2,4 miliar, namun karena jajaran direksinya tidak lengkap sehingga laporan keuangannya menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan.

"Laporan pertanggungjawaban yang dia buat perlu diperbaiki. Kami akan perbaiki manajemennya," katanya beberapa waktu lalu.


Editor : M Yusuf BJ