Friday, 26 May, 2017 - 15:18

Puluhan Kepala Desa Demo Bupati Morut

DEMO BUPATI – Puluhan kepala desa se Kabupaten Morowali Utara berunjuk rasa di kantor bupati di Kolonodale, Senin (18/5). (Foto : Alekson Weao)

Kolonodale, Metrosulawesi.com - Puluhan kepala desa dan perangkat desa se Kabupaten Morowali Utara (Morut) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Bupati Morowali Utara di Kolonodale, Senin (18/5).

Melalui pengeras suara para pengunjuk rasa menyatakan kekecewaannya kepada Bupati Morut Abdul Haris Renggah, SE yang dinilai pembohong.

Para kades dan perangkat desa yang menggunakan pakaian dinas lengkap itu menuntut dana tunjangan perangkat desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang sudah memasuki bulan ke lima belum juga dibayar.

“Mana janjimu bupati, mana janjimu,” teriak mereka.

Para pengunjuk rasa yang diikuti para kades dan perangkatnya dari Kecamatan Petasia Barat, Petasia Timur dan Petasia, berkumpul di lapangan Morokoa Kolonodale sambil menunggu para kades dari kecamatan lain seperti Mori Utara, Mori Atas, Lembo, dan Lembo Raya.

Namun, hingga pukul 11.00 Wita para kades tersebut tidak kunjung tiba sehingga mereka memutuskan berangkat ke kantor bupati yang jaraknya sekitar dua kilometer. Rombongan kades itu dipimpin Kades Onepute, Kecamatan Petasia Barat, Jasman Lamole.

Sepanjang jalan rombongan pengunjuk rasa ini mendapat perhatian masyarakat. Masalahnya mereka memakai seragam lengkap perangkat desa dan belum pernah terjadi seperti ini.
Di depan kantor bupati, sambil membentangkan spanduk seperti layaknya pengunjuk rasa, mereka menyampaikan kekecewaannya kepada bupati yang dinilai tidak menepati janji. 

Kades Koromatantu, Sudarmon, M dalam orasinya menyoroti Bupati Morut Abdul Haris Renggah telah melakukan pembohongan dimana pada pertemuan di Desa Tinompo, Kecamatan Lembo, Haris Renggah menjanjikan dana operasional tunjangan aparat desa dan BPD berupa Siltap (penghasilan tetap) akan segera dibayarkan dan tidak akan menyeberang bulan April.

“Namun sekarang sudah pertengahan bulan Mei 2015, belum ada tanda-tanda pencairan dana tersebut,” tegas Sudarmon.

Mereka mendesak untuk bertemu langsung bupati. Kalau Haris Renggah tidak ada di tempat, mereka sudah menyiapkan pengganti bupati.

Selain itu, Sudarmon juga memberi ancaman jika tunjangan para kades dan BPD ini tidak segera dibayarkan, mereka juga akan melakukan mogok kerja termasuk tidak akan melaksanakan tugas-tugas pelaksanaan Pilkada di desanya masing-masing.

“Kalau tidak percaya, lihat saja nanti,” ancam para kades tersebut.

Setelah melakukan negosiasi para pengunjuk rasa tersebut akhirnya bersedia diterima oleh Asisten II Pemda Morowali Amirullah Sia didampingi Kepala Pemerintahan Desa Victor Tamehi dan Kapolsek Petasia Iptu Ritha Kongkoli.

Dalam pertemuan itu, Amirullah mengungkapkan bahwa Bupati Haris Renggah tidak berada di tempat. Menurutnya, keterlambatan pencairan dana tersebut karena adanya PP 60 tahun 2014 diubah menjadi PP 22 tahun 2015 yang baru ditandatangani Presiden.

“Jika bupati tiba sebentar malam, besok ditandatangani hingga segera dapat dicairkan dan dibayarkan,” janji Amirullah kepada para kades itu.


Editor : Alfred Lande

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.