Monday, 23 July, 2018 - 06:09

Puluhan Perusahaan AMDK Beroperasi, Baru Enam Miliki SNI

Ilustrasi. (Foto: Ist)

Palu, Metrosulawesi.com - Kementerian Perindustrian RI mewajibkan setiap perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI). Di Kota Palu, dari puluhan perusahaan AMDK baru enam perusahaan yang sudah berlabel SNI.

Berdasarkan data terakhir Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Palu, hingga 2016 sudah ada sebanyak 31 perusahaan air minum dalam kemasan yang beroperasi di Kota Palu dan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Dari seluruh perusahaan tersebut, rata-rata telah memiliki izin usaha industri namun hanya enam di antaranya yang telah berlabel SNI.

Karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun, seharusnya seluruh perusahaan AMDK tersebut berlabel SNI. Apalagi industri air minum menyangkut konsumsi khalayak banyak. Hal ini pula yang ditegaskan pihak Disperindag Kota Palu.

“Terkait air minum sangat ketat kita berikan rekomendasinya karena untuk khalayak banyak, terutama terkait pengujian airnya yang diperiksa BPOM (Balai Pengawasan Obat dan Makanan). Tidak ada pilihan, produksi air minum itu SNI wajib,” ungkap Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Industri Disperindag Kota Palu Syarifudin, Senin 19 Maret 2018.

Meski begitu, dia mengakui pengawasan dan pemantauan pihaknya terhadap perusahaan-perusahaan AMDK memang belum maksimal, karena terkendala kurangnya jumlah personel.

“Di Palu banyak merek air minum kemasan yang beredar, sebenarnya air minun isi ulang juga wajib SNI. Dalam hal pengawasan dan pemantauan kita memang belum maksimal karena keterbatasan personel. Namun ada tim gabungan juga dari Balai POM dengan kami untuk memantau ini, termasuk dari Dinas Kesehatan,” katanya.

Terkait kewajiban SNI tersebut, ia menegaskan akan ada sanksi tegas, mengarah ke pemberhentian operasional perusahaan yang hingga tahun ini belum memiliki label SNI.

“Tahun ini yang tidak tuntas SNI akan ditutup. Kalau ada laporan masyarakat diindikasikan air minum itu kami juga langsung proses. Rekomendasi kami, perusahaan belum SNI harus berhenti beroperasi,” katanya.

Dia mengakui, salah satu kendala perusahaan industri kecil menengah (IKM) belum memiliki SNI kebanyakan karena terkendala biaya.

“Biaya memang agak mahal juga, dan data harus lengkap, itu cukup berat,” jelasnya.

“Bagi yang belum mengurus pengujian SNI itu, sesegera mungkin pelaku usaha urus supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena air minum risikonya sangat riskan. Sebaiknya mereka mengikuti saran BPOM,” imbau Syarifudin.

Syarifuddin menyebutkan, enam perusahaan AMDK di Kota Palu yang terdaftar telah memiliki label SNI yakni, UD Rajawali Vitro, CV Sukses Makmur Sejati, CV Bintang Surya, CV Rehobot. Dua perusahaan lainnya CV Maju Makmur dan PT Anugrah Wina Sentosa, SPPT SNI-nya berakhir pada 2017 lalu.

Pemberian label SNI sendiri untuk perusahaan AMDK di Kota Palu dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Besar Industri Hasil Perkebunan Lembaga Sertifikasi Produk BBIHP Makassar melalui Direktori SPPT SNI LSPro.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian menerbitkan aturan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi produk air minuman dalam kemasan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun.


Editor: Pataruddin