Tuesday, 21 August, 2018 - 06:29

Puluhan Ribu Honorer K2 “Bodong"

Herman Suryatman. (Foto : Google)

"Dari sekitar 210 ribu THK2 yang lulus tes kompetensi dasar (TKD), sekitar 30 ribu di antaranya tidak memenuhi persyaratan atau 'bodong'" - Herman Suryatman, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB -

Jakarta, Metrosulawesi.com - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyatakan terdapat puluhan ribu tenaga kerja honorer kategori 2 yang terbukti tidak memenuhi persyaratan atau disebut "THK2 bodong".

"Dari sekitar 210 ribu THK2 yang lulus tes kompetensi dasar (TKD), sekitar 30 ribu di antaranya tidak memenuhi persyaratan atau 'bodong'," ujar Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman melalui keterangan tertulis kepada wartawan di Jakarta, Senin (8/2/2016).

Herman menyampaikan puluhan ribu orang itu ditengarai mencoba peruntungan dengan masuk sebagai peserta tes tenaga honorer kategori 2. Meski dalam TKD bisa lolos, tetapi dalam saringan akhir, mereka ketahuan sehingga batal diangkat menjadi CPNS.

"Dalam TKD mereka bisa lolos, tapi nyatanya tidak memenuhi kriteria saat proses pemberkasan di Badan Kepegawaian Negara (BKN)," ujar Herman.

Menurut Herman puluhan ribu orang itu tidak memenuhi kriteria sebagai tenaga honorer K2, antara lain, sudah mengabdi minimal satu tahun per Januari 2005, berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan maksimal 46 tahun.

Selain itu, harus diangkat oleh pejabat yang berwenang dan bekerja di instansi pemerintah terus menerus, serta pembiayaannya tidak ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Tidak sedikit yang mencoba peruntungan, mengakali panitia seleksi dan mendesak agar bisa diikutkan dalam tes. Ini terlihat pasca-tes kemampuan dasar bagi para tenaga honorer K2," ujar Herman.

Menpan-RB Yuddy Chrisnandi dalam beberapa kesempatan mengatakan, tidak ada diskresi menteri yang bisa mengalahkan Peraturan pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres), apalagi Undang-Undang. 

“Kalau saya trabas undang-undang, saya bisa dipenjara,” katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sejatinya sudah berupaya maksimal memperhatikan nasib eks Tenaga Honorer K2 (THK2).

"Kami sudah menyusun road map penanganan permasalahan THK2, melakukan rapat maraton dengan lintas kementerian/lembaga untuk merumuskan payung hukum, serta upaya administratif lainnya untuk mendapatkan dukungan anggaran," kata Herman Suryatman di Surabaya usai menghadiri acara Forum Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara, Sabtu (6/2/2016).

Menurutnya, hal tersebut dilakukan sebagai wujud empati dan simpati pemerintah terhadap nasib THK2.
 
Namun, sampai dengan saat ini upaya tersebut belum memberikan hasil karena secara substansial berbagai peraturan perundang-undangan yang ada tidak memberikan celah hukum bagi pengangkatan tenaga honorer secara otomatis menjadi CPNS pasca diterbitkannya UU ASN serta berakhirnya masa berlaku PP 56 Tahun 2012.

Herman menyebutkan sejumlah peraturan perundangan tersebut tidak bisa diterabas.
 
Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menyebutkan bahwa tidak memungkinkan rekruitmen dan pengangkatan CPNS dilakukan secara langsung atau otomatis.

Penerimaan CPNS harus melalui seleksi terlebih dahulu. Disebutkan, dalam pasal 58 ayat 3, tercantum jelas bahwa  pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS.
 
Hal ini diperkuat Pasal 61 bahwa setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi persyaratan.

Dalam pasal 62 ayat 2 Undang-Undang tersebut juga  dinyatakan, proses seleksi dilakukan tiga tahap yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB). 

“Dengan kata lain, sesuai Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sudah tidak dimungkinkan adanya pengangkatan langsung menjadi calon PNS,” ujarnya.

Selain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nopmor 48 nomor 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, juga memberikan batasan-batasan yang jelas.

PP itu menyebutkan tenaga honorer K2 dapat diangkat setelah mengikuti Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Kemampuan Bidang (TKB).

PP Itu juga menegaskan , Tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jumlah dan kualifikasi formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

“Artinya, gelombang pengangkatan tenaga honorer K2 harus sudah selesai setelah pengangkatan CPNS pada 2014,” imbuhnya. (bs/ant)

Tags: