Saturday, 23 June, 2018 - 01:08

Pungutan Rp350 Ribu Sesuai SKB Tiga Menteri, Kuasa Hukum Minta Bebaskan Terdakwa

Palu, Metrosulawesi.com - Nasrul Jamaludin selaku kuasa hukum terdakwa Abdul Said Laguni dan terdakwa Saripah Ahmad mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya untuk membebaskan kedua terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pasalnya, tuntutan JPU tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

"Kami mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kedua terdakwa. Jika Majelis berpendapat lain mohon hukum secara adil," kata Nasrul Jamaludin dalam nota pembelaan (pledoi) yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Selasa, 20 Februari 2018.

Nasrul mengatakan, terdakwa Abdul Said Laguni selaku Lurah Pagimana dan terdakwa Saripah Ahmad selaku Sekretaris Lurah Pagimana saat itu tidak pernah meminta biaya senilai Rp200 ribu kepada pemohon Pendaftatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dulunya disebut Program Nasional Agraria (Prona). Adapun uang senilai Rp200 ribu itu merupakan kesepakatan bersama panitia. Tidak ada keterlibatan Lurah dan Sekretaris Lurah dalam menentutakan uang senilai Rp200 ribu per bidang tanah yang hendak di ukur tersebut.

Kemudian, lanjutnya, kalau terkait pungutan biaya untuk membuat Surat Kepemilikan Tanah (SKT) senilai Rp 350 ribu itu adalah sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

"Dalam SKB tiga Menteri tersebut sudah dicantumkan soal biaya pembuatan SKT senilai Rp350 ribu," ujarnya.

Nasrul mengatakan, apa yang dituntut oleh JPU tidak sesuai dengan fakta. Sehingga, pihaknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan kedua terdakwa dan apabila Majelis berpendapat lain mohon hukum seadil-adilnya.

Diketahui, bahwa JPU Cabang Kejari Banggai di Pagimana menuntut Lurah Pagimana, Abdul Said Laguni dan Sekretaris Lurah, Saripah Ahmad dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan dan denda senilai Rp50 juta subsidair 3 bulan kurungan.

JPU, Efendi Nugroho dalam tuntutannya mengatakan, bahwa kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi berupa pungutan liar (Pungli) terkait pengurusan sertifikat tanah di Kelurahan Pagimana Kabupaten Banggai pada Oktober 2017.

Ia mengatakan, bahwa kedua terdakwa bersama-sama telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menyalagunakan kewenangan yang ada padanya.

Bahwasannya, pada 14 Oktober 2017, pihak Kelurahan Pagimana mengundang masyarakat Pagimana yang mengajukan permohonan Pendaftatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau dulunya disebut Program Nasional Agraria (Prona) untuk pertemuan di kantor Kelurahan Pagimana.

Terdakwa Saripah Ahmad diketahui oleh terdakwa Abdul Said Laguni menyampaikan ada biaya pengukuran tanah kepada masyarakat pemohon PTSL senilai Rp 200 ribu per bidang tanah yang hendak di ukur dan bagi masyarakat yang tidak membayar maka tidak akan dilakukan pengukuran atas tanahnya yang di mohonkan PTSL. Padahal sebelumnya dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banggai mengatakan bahwa program pemerintah PTSL tidak di pungut biaya atau gratis.

Selain itu, JPU menyebutkan, bahwa terdakwa Saripah Ahmad diketahui oleh terdakwa Abdul Said Laguni menyampaikan kepada masyarakat yang tidak memiliki Surat Kepemilikan Tanah (SKT), bisa dibuatkan dengan biaya variatif mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 350 ribu untuk satu SKT per bidang tanah. Sehingga, pada 19 Oktober terjadi operasi tangkap tangan di Kantor Kelurahan Pagimana dengan barang bukti yang  berhasil diamankan adalah uang senilai Rp 14.210.000 dan dokumen lainnya.

Usai mendengar pledoi, Ketua Majelis Hakim, Erianto Siagian di didampingi oleh Darmansyah dan Margono masing-masing Hakim Anggota memberikan kesempatan kepada JPU untuk menyiapkan tanggapan pledoi (replik) untuk dibacakan pekan depan.           


Editor: Syamsu Rizal