Monday, 20 November, 2017 - 03:58

Punya KIS tapi Berobat ke Dukun

DISKUSI - Media briefing mengenai JKN yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia Sulteng di salah satu kafe di Kota Palu, Selasa 13 Desember 2016. (Foto : Syamsu Rizal/ Metrosulawesi)

Media Briefing JKN KPI Sulteng

MALAM itu, 4 Desember 2016 seorang ibu yang hendak melahirkan akhirnya meninggal dunia. Ambulans yang membawanya ke rumah sakit mogok di tengah jalan, bensin habis.

Beberapa saat sebelumnya, keluarga pasien sudah berusaha menghubungi petugas puskesmas terdekat. Berharap ada ambulans yang bisa digunakan untuk mengangkut keluarganya.

Kedatangan pertama, tak ada petugas di puskesmas. Tapi tak lantas menyerah dan kembali mendatangi puskesmas. Setelah kali kedua, petugas puskesmas pun akhirnya menuju rumah ibu yang hendak melahirkan dan diangkut dengan ambulans.

Namun, persalinan tak berjalan lancar. Ari-ari bayi tak keluar. Dalam kondisi darurat, pihak puskesmas kemudian merujuk sang ibu ke rumah sakit di Palu.

“Tapi dalam perjalanan, bensin (ambulans) habis. Pada saat mobil didorong, ibu itu meninggal, jadi belum sempat ke tempat tujuan sudah meninggal di mobil,” kata Syamsiar.

Syamsiar mengungkapkan kisah itu pada Media Briefing Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang digelar Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) di salah satu kafe di Kota Palu, Selasa 13 Desember 2016. Syamsiar menjadi koordinator pos Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi (PIPA) JKN KPI Sulteng di Batusuya, Kabupaten Donggala. PIPA JKN dibentuk untuk mendampingi masyarakat miskin, kelompok perempuan rentan dan penyandang disabilitas dalam hal pelayanan kesehatan khususnya JKN.

Syamsiar mengatakan, sejak PIPA JKN dibentuk banyak pengaduan yang telah diterimanya. Seperti peristiwa ibu melahirkan yang meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.

Sudah ajal, kata dia tapi yang disesalkan adalah lambannya pelayanan dan kecerobohan sehingga ambulans yang tidak layak tetap digunakan untuk merujuk pasien.

“Setidaknya periksa dulu kendaraan sebelum berangkat,” sesalnya.

Itu adalah salah satu pengaduan masyarakat mengenai pelayanan kesehatan di lapangan. Ada lagi kasus lainnya yang dilaporkan yaitu soal Kartu Indonesia Sehat (KIS). Syamsiar mengaku mendapat laporan bahwa berobat di atas jam 12, diharuskan membayar oleh pihak penyedia fasilitas kesehatan.

“Ada keluhan itu, kalau di atas jam 12 diminta pembayaran,” katanya.

Menurutnya, ini aneh karena datangnya penyakit tidak mengenal waktu, malam atau siang. Ada pula ibu-ibu yang melaporkan bahwa untuk suntik KB dimintakan pembayaran meskipun memegang kartu KIS.

Hal lainnya, masih ada puskesmas yang meminta pembayaran untuk ambulans pada pasien untuk rujuk ke rumah sakit. Padahal, pasien memegang kartu KIS.

”Alasannya uang itu untuk sopir,” ungkapnya.

Kasus lainnya terjadi pada 10 Oktober 2016. Seorang pasien usus buntu terpaksa keluar dari rumah sakit meski belum merasa sehat. “Masih mau menginap di rumah sakit karena merasa belum sembuh. Sekarang berobat dukun, mungkin trauma di rumah sakit,” katanya.

Sengkarut pelayanan kesehatan juga diungkapkan anggota Pusat Informasi, Pengaduan dan Advokasi (PIPA) JKN dari Desa Sunju, Kabupaten Sigi. Dua bulan sejak pos PIPA Sunju dibentuk, sudah menerima banyak keluhan dari masyarakat. Keluhan yang paling sering adalah kartu KIS warga miskin yang tidak berlaku saat berobat ke puskesmas.

Hal ini, kata dia disebabkan oleh kesalahan data. Identitas pada kartu KIS tidak sesuai dengan yang sebenarnya sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga pada saat kartu tersebut hendak digunakan berobat tidak terbaca oleh sistem.

“Permasalahan pendataan yang terdaftar nama alamat dan tempat tanggal lahir salah. Sehingga kartu tidak bisa digunakan, error,” katanya.

Dia juga heran mengapa identitas yang tercetak pada kartu tersebut berbeda. Padahal sebelumnya telah dilakukan pendataan dari Dinas Sosial setempat. Masalah di masyarakat juga yang mengherankan adalah dalam satu keluarga, ayah dan anak-anak mendapatkan kartu KIS, tapi istri tidak.

“Kenapa bisa terjadi seperti itu,” katanya.

Masalah ini juga terjadi di Kota Palu, tepatnya di Petobo. Dalam satu rumah, ada saja anggota keluarga yang tidak mendapatkan KIS.

“Kadang ayah, ibu atau anaknya yang tidak terima KIS, padahal satu kartu keluarga dan tinggal dalam satu rumah,” ungkap anggota PIPA JKN KPI Sulteng dari Petobo, Fitriani atau kerap disapa Nani.

Bahkan, kata Nani pernah mendampingi warga yang jelas-jelas ekonomi lemah, tapi tidak mendapatkan kartu KIS. Karena itu, dia berharap Dinas Sosial memberikan perhatian serius dalam hal pendataan warga miskin.

“Orang di Petobo juga tahu bahwa keluarga itu ekonomi lemah. Tapi kenyataannya tidak mendapatkan kartu KIS. Ini karena masalah pada saat pendataan warga miskin yang berhak mendapatkan KIS dari pemerintah,” jelasnya.

Sekretaris Wilayah KPI Sulteng Maspa mengatakan, PIPA JKN dibentuk untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat yang tidak memperoleh haknya dalam hal jaminan kesehatan. Sebelum PIPA JKN dibentuk digelar diskusi dan dari situ banyak keluhan dari masyarakat. Bahkan, kata dia saat melakukan pendampingan banyak masyarakat yang tidak paham dengan JKN.

“Saat diberikan kartu pun, mereka tidak paham apa fungsinya,” kata Maspa.

”Saya berharap media dapat menjadi mitra dalam mengadvokasi masyarakat dalam hal perlindungan sosial JKN,” katanya.

Konfirmasi BPJS Kesehatan

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah Kepala Cabang BPJS Kesehatan Palu Gerry Adhikusuma mengatakan, keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan oleh KIP Sulteng selanjutnya akan disampaikan kepada pihak Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) dan Dinas Kesehatan. Sebab mengenai pelayanan ada di rumah sakit, dan pendataan di Kemensos.

Mengenai perbedaan nama dan tanggal lahir dengan KTP peserta KIS, dia menjelaskan jika hal itu ditemukan maka pada saat diajukan ke BPJS Kesehatan, komputer akan menolak dan error.

“Maka kami sampaikan kewajiban pemda untuk menyampaikan data by name by address by NIK,” ujarnya.

Dia juga menjelaskan tentang ambulans BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya jika kegawatdaruratan dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan saja.

“Bukan dari rumah ke faskes  atau kebalikannya,” katanya.

Soal masyarakat miskin yang tidak lagi mendapatkan KIS, hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Sosial.

“Ada kepesertaan KIS yang dinonaktifkan karena sudah menjadi mampu, meninggal dan pindah domisili.

"Solusinya silakan ke kantor BPJS kesehatan untuk di check statusnya di aplikasi kepesertaan online dan kami akan laporkan ke dinsos,” kata Gerry.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.