Sunday, 25 February, 2018 - 00:01

Ratusan Polisi Donggala dan Matra Turun Amankan Lokasi Sengketa

Pembakaran rumah di areal sengketa  dipicu kesalahpahaman warga, pemerintah minta warga tetap tenang. (Foto : Ist)

Mamuju Utara, Metrosulawesi.com - Pasca pembakaran 4 pondok dan satu rumah kebun yang dilakukan warga dari dua desa yakni Desa Bonemarawa dan Desa Mbulawa, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah, dipicu kesalahpahaman antar warga, pihak Pemda Kabupaten Mamuju Utara dan Pemda Kabupaten Donggala melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dari dua desa meminta warga tetap tenang.
 
Dibantu ratusan personil kepolisian bersenjata lengkap dari Polres donggala dan Polres mamuju utara serta TNI, Pemda kabupaten donggala dan pemda kabupaten mamuju utara melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dari dua desa yang berkonflik karena dipicu kesalah pahaman, pemerintah meminta warga tetap tenang dan tidak berbuat anarkis.

Wilayah yang dipersengketakan warga dari dua desa tersebut masih berproses di kemendagri mengenai tapal batas wilayah mamuju utara dengan wilayah kabupaten Donggala, kedua pemerintahan yang berada di wilayah perbatasan Sulteng-Sulbar ini sepakat akan mendesak pihak mendagri untuk segera menetapkan batas wilayah provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Kapolres Donggala  AKBP  Guntur saat dikonfirmasi disela–sela pertemuan warga di lokasi konflik, meminta warga menghormati proses penyelesaian tapal batas yang berada di wilayah tersebut, karena saat ini wilayah tersebut tengah berproses di Kemendagri.
 
“Proses penyelesaian tapal batas masih berproses di Mendagri seperti yang disampaikan dalam pertemuan, jadi  kepada warga agar masing-masing menahan diri tidak berbuat anarkis,’’ imbuhnya.
 
Di tempat terpisah Kapolres Matra AKBP Yanuar Widianto mengatakan, pihak Polres Mamuju Utara akan melakukan penyelidikan akar permasalahan dari insiden yang terjadi, “Sementara warga yang salingklaim di areal C 26 HGU PT Mamuang pihak Polres Matra akan mempertemukan keduanya untuk memediasi dan menyelesaikan permasalahan sengketa lahan tersebut,’’ tegasnya.
 
Sementara Asiten I Pemda Matra Makmur mengatakan, pemerintah meminta warga agar tetap tenang, karena dari warga mengklaim daerah ini adalah wilayah sulteng sementara warga yang lain mengklaim wilayah ini adalah wilaya Sulawesi Barat,sehingga kedua pemerintah yang berada di wilayah perbatasan ini bersepakat untuk mendesak Mendagri segera menetapkan tapal batas antara Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah.


Editor : Masruhim Parukkai

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.