Sunday, 25 June, 2017 - 03:08

Rektor Diminta Usut Pungutan FH Untad

Massa aksi saat menggelar orasinya di depan Gedung Rektorat Untad, Rabu, 24 Mei 2017. (Foto : Surahmanto Sukirman/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Forum Mahasiswa Fakultas Hukum (FORKUM) menggelar aksi didepan Gedung Dekanat Fakultas Hukum dan depan Gedung Rektorat Universitas Tadulako, Rabu, 24 Mei 2017. Massa aksi ini menuntut transparansi pungutan paving dan tes urin yang dilakukan oleh Dekan FH sebelumnya.

“Kami menuntut adanya transparansi dari pimpinan Dekan sebelumnya, karena pungutan yang dilakukan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan anggarannya. Sementara setiap mahasiswa harus membayar paving sejumlah Rp250.000 untuk angkatan 2015 dan Rp300.000 untuk angkatan 2016,” kata Kordinator Lapangan (Korlap) massa aksi, Prayogo Alyunus.

“Kami meminta rektor untuk menyelesaikan kasus pungutan kepada mahasiswa atas paving dan tes urin ini. Dan kami juga meminta agar rektor mendesak pimpinan sebelumnya untuk menjelaskan aliran dana yang dikumpulkan oleh mahasiswa tersebut,” ungkapnya.

Prayogo mengatakan pihaknya juga mengajukan tiga tuntutan tambahan.

“Pertama, dekan yang saat ini menjabat harus menindaklanjuti salah satu pimpinan Fakultas Hukum yang jarang masuk. Kedua, kami meminta Dekan yang menjabat saat ini untuk mengkaji kembali dan menerbitkan Surat Keputusan (SK) dosen mitra Komisi Kepolisian Nasional(Kompolnas). Dan ketiga,  kami meminta Rektor untuk mencabut SK Rektor atas skorsing yang diberikan kepada Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Hukum Untad,” katanya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Untad Dr.Sulbadana.SH.MH mengungkapkan akan mempelajari seluruh tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi.

“Kita pelajari dulu semua tuntutan yang ada, khusus untuk pungutan paving dan tes urin kepada mahasiswa, saya akan berkomunikasi dengan pimpinan sebelumnya,” katanya.

Setelah masa aksi melakukan orasi di depan gedung Dekanat FH Untad, massa aksi melakukan longmarch menuju ke depan Gedung Rektorat Untad.

Salah satu massa aksi, Karimul Hamid mengungkapkan ada mahasiswa yang dipaksa membayar oleh pimpinan fakultas saat itu, padahal uang paving dan tes urin tidak diwajibkan.

“Tolong semua ini diselesaikan. Karena kami juga menemukan bahwa ada dosen yang di kriminalisasi oleh pimpinan sebelumnya,” katanya saat berorasi di depan Gedung Rektorat.

“Kami juga mendapatkan informasi bahwa akan ada pencairan dana vapin yang akan di biayai oleh Rektorat. Kami minta hal pencairan anggaran tersebut dikaji kembali,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Prof.Dr.Sutarman Yodo.SH.MH mengungkapkan akan mengkaji semua tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa.

“Semua tuntutan akan saya sampaikan ke Rektor, ini akan dibicarakan dulu, nanti hasilnya, kita akan buat pertemuan bersama,” katanya.

“Yang pasti akan secepatnya ada hasil dari tuntutan yang adik-adik sampaikan, tentu kami tidak akan asal ambil keputusan, perlu kajian mendalam untuk kasus ini yah,” sambungnya.


Editor : M Yusuf BJ

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.