Friday, 24 November, 2017 - 17:30

Restorasi Ekonomi Indonesia: Dari Daerah Pulihkan Dunia

Ahmad M Ali, Bendahara Umum DPP Partai NasDem/Anggota Komisi VII DPR RI.

Oleh: Ahmad M Ali, Bendahara Umum DPP Partai NasDem/Anggota Komisi VII DPR RI.

PERENCANAAN kita masih terpusat? Walaupun aplikasi pemerintahan telah lama mengandung konsep desentralisasi. Demikian pula dengan semboyan Persatuan dan Kesatuan bangsa, masih terlalu identik dengan aroma” Jakarta Sentris”, sebagai satu-satunya region kapital Indonesia yang sering disingkat kawasan JABODETABEK. Sesuatu yang sulit sekali untuk tidak disebut sebagai pusat sirkulasi segenap modal, jasa, tekhnik, informasi, dan kerja yang dikonservasi selama nyaris 72 tahun Indonesia merdeka.

Saya kira, kesadaran akan hal inilah yang tumbuh dalam benak Presiden Joko Widodo, sehingga teritorialisasi regional kapital itu berusaha diralat, diubah dengan sebuah pendekatan baru; membangun Indonesia dari pinggir. Tidak cukup dengan itu, Jokowi mengikutinya dengan rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta. Sebuah gagasan yang sudah sejak lama terpendam dalam rahim bumi pertiwi.

Tetapi nampaknya, niat dan rencana Presiden Joko Widodo ini belum sepenuhnya menjadi kesadaran kolektif para teknokrat dan pejabat-pejabat yang membantunya. Kesepakatan atas perspektif itu masih bertarung keras dengan zona nyaman aplikasi yang sentralistik. Sehingga, sekali lagi, pembangunan daerah masih ditentukan oleh modal, tekhnik, dan kerja dari “Jakarta” sebagai sentra konsolidasi region kapital.

Bagaimana pun, fakta-fakta itu terlihat jelas pada masa-masa awal semboyan membangun dari pinggir dihembuskan dari istana. Terdapat pelambatan respon dimana-dimana: Pertama, instrumen hukum yang diperlukan tidak singkron antar sektoral; Kedua, target yang dibebankan rata-rata tidak tercapai; Ketiga, yang paling terasa adalah asumsi penyerapan anggaran 60 persen pemerintah daerah tidak tercapai. Presiden pun mengajukan perubahan susunan kabinet sebagai respon atas kelambatan itu.

Situasi Ekonomi Kita Terkini

Kondisi perekonomian global saat ini berada dalam situasi yang serba tidak menentuh, demikianlah ungkapan para analis. Selain bergantung pada ekspansi perekonomian Amerika Serikat, sisi yang lain sedang dihantui pelemahan ekonomi kawasan Eropa sebagai ekses keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Negara-negara berkembang diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi global. Pelambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok diperkirakan masih akan berlanjut akibat transisi kebijakan domesik ke industri dan jasa. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yang semula diharapkan membawa dampak positif bagi aktivitas perekonomian di kawasan Asia Tenggara, justru mengancam produksi nasional karena kompetisi peredaran barang sejenis dalam skala regional.

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan menguat menjadi 3,4 persen, dan negara-negara berkembang diharapkan tumbuh hingga 4,6 persen. Walaupun Bank Dunia hanya memperkirakan angka pertumbuhan 2,7 persen. Volume perdagangan dunia yang menjadi faktor pendorong utama penguatan pertumbuhan diperkirakan tumbuh hingga 3,9 persen di tahun 2017, meningkat dari 2,7 persen di tahun 2016.

Situasi ekonomi global demikian itu yang menjadi latar asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2017. Yang terdiri dari tujuh (7) bagian sebagai berikut: Pertama, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen; Kedua, inflasi sebesar 4,0 persen; Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebesar Rp.13.300 per dolar Amerika Serikat; Keempat, suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen; Kelima, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD45 per barel; Keenam, lifting minyak Indonesia sebesar 780 ribu barel per hari; dan Ketujuh, lifting gas sebesar 1.150 ribu barel setara minyak per hari.

Keadaan pasang surut pertumbuhan belum sukses mengubah kerangka ekonomi nasional belum menyentuh titik navigasi yang establish. Masih terdapat turbulensi sewaktu-waktu. Bank Indonesia menyebutkan, perekonomian nasional pada triwulan II 2017 tumbuh 5,01 persen; relatif stabil dibanding triwulan lalu. Pertumbuhan ekonomi yang belum sekuat perkiraan ini dipengaruhi melambatnya ekonomi Jawa dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) seiring melemahnya kinerja ekspor luar negeri (Jawa) dan konsumsi pemerintah.

Pada sisi lain, ekonomi Maluku-Papua (Mapua) dan Bali -Nusa Tenggara (Bali Nusra) yang tumbuh meningkat tak cukup mampu menopang peningkatan pertumbuhan KTI maupun nasional mengingat pangsa ekonomi kedua wilayah tersebut yang relatif kecil. Adapun ekonomi Sumatera tumbuh stabil ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Meski 24 dari 34 provinsi masih mencatatkan pertumbuhan diatas 5%. Akan tetapi, bila dibanding triwulan sebelumnya, terdapat 20 provinsi yang mengalami pertumbuhan lebih rendah.

SALAH satu dasar untuk melihat bentuk perencanaan sentralistik adalah aplikasi Keynesian, dalam kerangka ekonomi makro. Terletak dalam perencanaan pembangunan yang didasarkan pada penilaian ekonomi secara menyeluruh rata-rata nasional. Maka tidak heran, jika kerangka ekonomi nasional seringkali tidak berhubungan langsung dengan perubahan kesejahteraan rakyat. Bahkan tidak terkoneksi satu sama lain dengan perencanaan pemerintah daerah. Sebabnya sederhana, sumbangan PDB, 80 persen hanya bersumber dari Jawa-Bali, khususnya kapital region “Jakarta”.

Ibarat lomba lari, “pemerintah pusat sedang berlari mengejar ke pinggir, daerah sibuk membangun tangga untuk memanjat ke pusat”. Pada akhirnya, tidak ada titik temu. Ekonomi kita berjalan dipersimpangan asumsi, sehingga rakyat merasa tidak terurus, dan hidup dalam skala batas-batas ekonomi regional yang tidak terpantau radar kerangka makro.

Data-data dasar dapat dirujuk pada laporan Bank Indonesia yang menyebutkan, Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) triwulan II 2017 mencatat surplus sebesar USD 0,7 miliar ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang lebih besar dari defisit transaksi berjalan. Bank Indonesia juga mencatat, bahwa surplus NPI tersebut mendorong peningkatan posisi cadangan devisa dari USD 121,8 miliar pada akhir triwulan I 2017 menjadi USD 123,1 miliar pada akhir triwulan II 2017. Jumlah cadangan devisa tersebut cukup untuk membiayai kebutuhan pembayaran impor dan utang luar negeri pemerintah selama 8,6 bulan dan berada di atas standar kecukupan internasional.

Dengan demikian, kerangka ekonomi makro secara nasional tidak lagi bisa menjangkau keadaan pembangunan secara keseluruhan tiap-tiap daerah. Sehingga bentuk perencanaan tersebut tidak mungkin membantu provinsi yang mengalami pertumbuhan rendah jika dasar-dasar asumsinya tidak dimulai dari perhitungan kawasan. Dengan demikian, besaran pengeluaran dan pembiayaan nasional masih tidak mungkin dapat mencapai target yang diperlukan akibat tidak ada skenario yang sama. Caranya, tumbuhkan regionalisme kawasan intern.

Restorasi Ekonomi Indonesia

Kembali pada pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia itulah yang kita butuhkan. Sarjana Indonesia, sudah perlu melibatkan dirinya, mendorong kemandirian, akselerasi kreativitas dan membumikan ilmu-ilmu ekonomi yang sesuai dengan kenusantaraan kita. Mungkin sebagian dari kita sudah lupa, bahwa Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berada di lintas khatulistiwa, di antara benua Asia dan Australia serta membela samudera pasifik dan hindia. Memiliki 17.504 pulau yang tercatat resmi, Dengan populasi lebih dari 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016.

Dengan demikian, potensi secara umum untuk membangun perencanaan regional berbasis aplikasi kawasan inter: Pertama, Indonesia memiliki kelebihan tenaga kerja. Kelebihan populasi adalah trand demografi kita dalam kurun waktu 20 tahun terakhir dan akan panen raya, mungkin pada 2030-2045. Ramalan itu sebetulnya tidak perlu, jika kita melihat keluar dari jendela kamar, maka akan terlihat parade pemuda-pemudi bangsa mengantri sekolah dan pekerjaan.

Kedua, Mempertinggi kapasitas produksi nasional berbasis aplikasi intern kawasan. Setelah era desentralisasi tercatat 34 Provinsi, dibagi menjadi 416 kabupaten dan 98 kota atau 7024 daerah setingkat kecamatan atau 81626 daerah setingkat desa. Dapat dibayangkan, bila masing-masing skala pemerintahan itu memiliki satu Badan Usaha Produktif berbasis rencana produksi komoditi. Dengan demikian terdapat, 34 BUMD Provinsi, 416 BUMD Kabupaten, 98 BUMN Kota, dan 81.626 BUMDES. Yang kesemuanya digerakan oleh dana stimulus intern dengan aplikasi komoditas dalam regional masing-masing.

Ketiga, revolusi mental atau pembangunan karakter bangsa harus pada perspektif adaftasi masyarakat dalam tatanan dunia baru, keluar dari kotak perencanaan terpusat orde baru. Bahasa ESDM menyebutnya human capital. Kerja untuk semua hal ini bukan sekedar retorika, mestinya diikuti dengan langkah terpadu pembangunan pusat-pusat politekhnik raksasa yang melahirkan putera-putera bangsa agar bisa membakar tembaga, menggoreng nikel, memahat kayu, dan menyuling minyak.

Keempat, tiap-tiap pulau memiliki kunggulan komparatif yang bisa bertukar secara kompetitif dengan lainnya. Punya sumber daya alam terbarukan maupun tidak terbarukan. Daftar sumber daya itu bahkan telah cukup lama menjadi ajang pameran tiap tahun. Sayangnya, potensi itu selalu identik mengharap belas kasih investor. Mestinya, dikerjakan sendiri lewat arahan dan bantuan pemerintah.

Begitu pula dari segi kebudayaan, semboyan “kerja harusnya benar-benar dikongkritkan dengan gerakan “tak boleh ada yang menganggur”. Sehingga semua elemen masyarakat bahu-membahu bekerja pada aplikasi rencana yang disepakati bersama dalam satu regional masing-masing. Pasar itu punya kita, sudah seyogianya pertukaran dapat berlangsung dalam semua skala regional, antar provinsi, kabupaten kota, kecamatan hingga desa.

Peran tekhnokrat yang diperlukan adalah membangun kerangka fiscal yang bisa beradaptasi dengan pola pembangunan baru. Bukan dengan cara menerbitkan sebanyak mungkin Permen sektoral untuk mengundang investasi asing sebanyak-banyaknya: yang kadang-kadang rewel terhadap aturan negara.

Kita sudah perlu mengurangi ketergantungan pada asumsi pergerakan modal dan jasa lintas batas-batas negara dengan cara BERDIKARI. Tokh juga pada akhirnya, kita semua sedang bergerak mengatasi krisis.

Kemapanan ekonomi regional justru akan membantu mengatasi ekonomi global. Dunia mengakui, potensi perluasan dan percepatan investasi baru, hanya ada di Asian Tenggara, wabilkhusus Indonesia. Kita harus memulainya!

Artikel ini dimuat di Harian Metrosulawesi dan di Metrosulawesi Digital Edisi No 956-957 Thn III /  11-12 September 2017

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.