Wednesday, 19 September, 2018 - 11:04

Ribuan Pasutri di Parimo Tak Punya Buku Nikah

SAMBUTAN - Kepala Pengadilan Agama Kab Parimo Muawiqah, saat menyampaikan sambutan di kegiatan Isbat Nikah Terpadu, Rabu, 4 Juli 2018. (Foto: Humas Kanwil Kemenag Sulteng)

Parimo, Metrosulawesi.com - Kementerian Agama bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong mengadakan sidang isbat nikah terpadu, yang diikuti oleh 50 pasangan suami istri (Pasutri) dari tiga Kecamatan pada Kabupaten Parigi Moutong, pada Rabu 4 Juli 2018 di Kantor Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasimbar. 

Ketua Pengadilan Agama Parimo Muawiqah mengungkapkan para pasutri tersebut berasal dari Kecamatan Kasimbar, Toribulu dan Tinombo Selatan. Sidang isbat nikah terpadu ini terlaksana atas kerjasama Pengadilan Agama, Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong. Kata dia, dari data yang ada masih ada sekitar 2.865 orang Pasutri yang belum memiliki buku nikah.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemda Parigi Moutong yang telah membantu pendanaan pelaksanaan sidang itsbat nikah terpadu dengan baik di Kecamatan Kasimbar,” katanya.

Bupati Parimo yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs H Samin Latandu mengatakan Pemerintah Daerah Kabupaten Parimo menganggarkan program isbat nikah terpadu untuk tahun 2018 sekitar 250 Pasang. Setelah pada tahun 2017 telah diprogramkan 160 pasang.

“Ini adalah upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, akta kelahiran dengan cara sederhana cepat dengan biaya ringan,” ujarnya.

Kata dia, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menertibkan dan mengetahui data valid yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap masyarakat parimo tersebut .

Sementara itu Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Parigi Moutong Drs Muslimin MSi mengungkapkan menurut ketentuan UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 perkawinan atau nikah adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

“Pernikahan yang sah menurut agama tapi tidak dicatat di KUA maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum secara administratif di Republik Indonesia. Olehnya pemerintah berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan menggelar Sidang Isbat Nikah terpadu,” katanya.

Adapun jumlah pasangan suami istri yang mengikuti adalah 50 pasang terdiri dari, Kecamatan Kasimbar 20 Pasang, Kecamatan Toribulu  15 pasang. Kemudian Kecamatan Tinombo Selatan 15 pasang, kemudian Pasutri masing didampingi 2 orang saksi total 200 orang.

 

Editor: Syamsu Rizal