Friday, 31 March, 2017 - 00:47

Royke: Rp7 Miliar Bayar Premi Jamkesda

Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu, dr Royke Abraham. (Foto : M Yusuf BJ/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Palu dr. Royke Abraham mengungkapkan kurang lebih Rp7 miliar premi yang dibayar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

“Sebenarnya jaminan kesehatan bagi masyarakat seluruhnya sudah tertanggulangi oleh pemerintah. Bahkan  di daerah, selain Jamkesda, ada juga jaminan kesehatan dari pusat yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan. Kendalanya, banyak masyarakat miskin belum mau mengurus jaminan kesehatan tersebut,” kata dr. Royke Abraham di Palu, Kamis, 5 Januari 2016.

dr. Royke berharap masyarakat miskin segera mengurus jaminan kesehatan tersebut, sehingga tidak terkendala biaya apabila berobat ke rumah sakit maupun puskesmas.

“Kalau masyarakat miskin, ia tidak mampu membayar premi, maka pemerintah yang akan bayar preminya, sedangkan masyarakat yang mampu, bayar preminya pribadi. Namun ada masyarakat yang tidak miskin, tapi tidak mau membayar premi. Akhirnya, pada saat dia sakit, menjadi masalah,” katanya.

“Misalnya tukang ojek, yang sebenarnya dia mungkin mampu membayar premi, tapi tidak mau membayar, sehingga ketika sakit butuh operasi Rp12 juta, akan kesulitan. Dia mau menggadai motor, tidak mau. Akhirnya ini menjadi masalah. Hal yang sperti ini yang harus disadari masyarakat,” katanya.

dr. Royke mengungkapkan kurang lebih 24.000 jiwa yang ditanggulangi oleh Jamkesda di Kota Palu.

“Jadi Rp7 miliar itu untuk membayar premi kurang lebih 24.000 jiwa itu. Bisa jadi masih banyak masyarakat miskin yang  belum tertanggulangi oleh Jamkesda,” katanya.

dr. Royke mengatakan tanggungjawab Dinas Sosial untuk melakukan verifikasi terhadap masyarakat miskin yang belum tertanggulangi oleh Jamkesda.

“Sekarang Dinas Sosial terus melakukan verifikasi masyarakat miskin di Kota Palu. Mereka mencoba menvalidasi kembali,” katanya.

Kata dia, porsi Dinas Kesehatan adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap masyarakat peserta BPJS Kesehatan, termasuk Jamkesda.

“Tapi untuk pendataan. Mana warga yang tepat mendapatkan Jamkesda atau yang preminya ditanggung oleh daerah, itu adalah kewenangan Dinas Sosial dan beberapa dinas terkait lainnya,” jelasnya.

Tags: 
Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait