Saturday, 18 November, 2017 - 01:21

RSU Anutapura Masih Berutang Rp8 M, Legislator Minta Tidak Dibebankan ke APBD

Ishak Cae. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Palu Drs.Ishak Cae meminta pembayaran utang ke PIP atau Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dibebankan kepada Rumah Sakit Umum (RSU) Anutapura.

“Belum sekalipun RSU Anutapura membayar utang ke SMI. Padahal, ada kesepakatan  pada peminjaman saat itu. Jika pendapatan RSU Anutapura sudah surplus, pembayaran utang ke PIP harus dilakukan oleh pihak rumah sakit,” kata Ishak Cae di Palu beberapa waktu lalu.

Kata dia, pendapatan RSU Anutapura saat ini dalam kondisi surplus. Namun, dana RSU Anutapura untuk pembayaran utang ke PIP tidak ada.

”Setelah melihat dan mempelajari laporan keuangan RSU Anutapura  dari tahun-tahun anggaran sebelumnya, ternyata pendapatan RSU Anutapura surplus.  Sehingga, pembayaran pinjaman ke PIP yang harus lunas Agustus 2018  menjadi tanggungjawab RSU Anutapura sesuai kesepakatan awal,” ungkapnya.

Ishak Cae menyatakan, kalau pihak RSU Anutapura  yang  membayar utang tersebut, secara otomatis APBD  Kota Palu tidak lagi terbebani pembayaran utang  miliaran rupiah setiap tahunnya.

Ishak Cae mengungkapkan utang RSU Anutapura ke SMI sebesar Rp100 miliar dan akan berakhir Agustus 2018. Tiap tiga bulan sebesar Rp6,7 miliar ditambah bunga Rp 1 miliar utang yang harus dibayar Pemkot Palu melalui APBD.

“Kalau pembayaran utang RSU Anutapura terus dibebankan ke APBD sampai lunas, maka yang jadi pertanyaan ialah pendapatan RSU Anutapura lari kemana dan apa peruntukannya selama ini,” katanya.

Pada 2016, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Palu berencana menggelar hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama manajemen RSU Anutapura Palu terkait pembayaran utang ke PIP di Kementerian Keuangan.

“Memang yang meminjam uang ke PIP adalah Pemerintah Kota (Pemkot) Palu. Tapi, kesepakatan dengan PIP, jika pendapatan Rumah Sakit Anutapura sudah surplus, maka pembayaran utang ke PIP akan dibebankan kepada pihak rumah sakit,” tegas Ishak Cae saat itu.

Akan tetapi, rencana RDP tersebut tidak kunjung terlaksana hingga sekarang. DPRD Kota Palu lebih memilih menggelar RDP meminta Pemkot segera membayar utang RSU Anutapura ke PIP tahun ini.

“Kami sudah rekomendasikan ke Pemkot, kalau utang RSU Anutapura segara dibayarkan. Rekomendasi ini berdasarkan hasil RDP yang dilakukan DPRD Kota Palu,” kata Sekretaris Komisi A DPRD Kota Palu Bey Arifin.

Untuk itu, ia pun meminta  secepatnya anggaran di Dinkes dialihkan ke RSU Anutapura untuk pembayaran utang tersebut.

“Anggaran untuk RSU Anutapura yang melekat di Dinkes segera dialihkan,” jelasnya saat RDP bersama pihak RSU Anutapura, Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Badan Pengelolahan Keuangan Daerah (BPKD).

Sementara itu, Direktur RSU Anutapura dr. Ruslan Ramlan R.SpS  menyebutkan bahwa total utang RSU Anutapura sudah mencapai sekitar Rp 8 miliar.

“Terhitung dari Januari sampai Februari 2017,” ucapnya.

Ia pun mengatakan, pihak PIP sudah mendesak pembayaran utang segera dilaksanakan.

“Oleh karena itu, kami berharap DPRD Kota Palu menyetujui permintaan kami agar anggaran RSU Anutapura yang melekat pada Dinkes segera dialihkan,” harapnya.

Perlu diketahui bersama kalau Pembangunan Gedung Baru RSU Anutapura  merupakan dana yang berasal dari Pinjaman Investasi Pemerintah (PIP). Gedung baru tersebut memiliki 157 tempat tidur kelas I dan II, tujuh ruangan VIP, dan lima ruangan VVIP.

RSU Anutapura yang berdiri sejak 1922 dan berubah menjadi Badan Layanan Umum pada 1 Januari 2009 menempati lahan seluas 33.540 M2. Rumah sakit itu kini memiliki 14 poliklinik dan delapan penunjang pelayanan medik. Rumah sakit ini telah berhasil menciptakan inovasi perbaikan pelayanan hingga memperoleh "Citra Pelayanan Prima" oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 5 November 2010.
 

Editor : Udin Salim

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.