Thursday, 16 August, 2018 - 19:59

RSUD Tora Belo: Operasi Katarak Peserta BPJS Dibatasi 65 Pasien

Nurni, SKM MM. (Foto: Ist)

Sigi, Metrosulawesi.com - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tora Belo Kabupaten Sigi, tetap melayani pasien penderita katarak dan persalinan bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun pelayanannya dibatasi sesuai ketentuan BPJS Kesehatan.

Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha RSUD Tora Belo, Nurni SKM MM, kepada Metrosulawesi, Selasa, 7 Agustus 2018, mengatakan pihaknya tetap menerima pasien penderita katarak untuk berobat di RSUD Tora Belo. Hanya saja, kata dia, pasien katarak yang datang berobat dibatasi hingga 65 pasien saja pertahun.

“Jadi kami tetap melayani pasien penderita katarak di sini, namun kami batasi cuma 65 orang saja dalam satu tahun,” ungkapnya.

Nurni menambahkan, begitu pun dengan pasien persalinan yang akan melalui operasi sesar tetap akan dilayani berobat. Namun haraus sesuai prosedur pasien yang akan melahirkan harus memperoleh rujukan dari Puskesmas setempat.

“Sehingga kami bisa mengecek pasien sesuai indikasi, karena pihak BPJS Kesehatan akan melihat juga pasien perlu operasi sesar atau bisa ditangani secara normal,” terangnya.

Kata dia, sedangkan pasien yang menderita kanker payudara belum bisa ditangani RSUD Tora Belo Sigi, maka pasien katarak dan persalinan tetap dilayani hanya saja mereka sekarang dibatasi.

“Karena BPJS meminta pelayanan terhadap pasien katarak dan persalinan itu harus sesuai dengan fakta riwayat penyakitnya,” jelasnya.

Dia imbau ke seluruh Puskesmas harus melakukan sosialisasi terkait hal ini. Sehingga pasien yang bisa diperiksa di Puskesmas cukup dilayani di situ saja, dan tidak perlu lagi berobat jauh ke RSUD Tora Belo.

“Nah kalau tidak bisa di Puskesmas baru pasien datang ke sini, dan tidak ada alasan kami untuk menolak. Begitu pun status pasien emergensi tetap diterima nnti keluarga pasien meminta Puskesmas memberikan rujukan,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Humas BPJS Kesehatan Nopi Hidayat menegaskan, tidak benar adanya penghentian penjaminan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat. Noip mengatakan, per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan. Selain itu, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Namun, kata dia berlakunya Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan ini jangan disalahartikan bahwa penjaminan akan pelayanan kesehatan katarak, fisioterapi dan bayi baru lahir sehat diberhentikan atau dicabut. 

“Kami tegaskan, semua pelayanan itu tetap dijamin oleh skema JKN-KIS. Perdir itu terbit dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Jadi tidak benar bahwa Perdir tersebut untuk menghapuskan penjaminan pelayanan, misalnya menghapuskan penjaminan pelayanan katarak atau menghapuskan penjaminan pelayanan rehabilitasi medik. Ini yang perlu publik pahami,” tegas Nopi.

Nopi menjelaskan, dalam peraturan mengenai pelayanan katarak, BPJS Kesehatan akan menjamin pelayanan operasi katarak. Peserta penderita katarak dengan visus (lapang pandang penglihatan) pada kriteria tertentu dengan indikasi medis dan perlu mendapatkan operasi katarak, akan tetap dijamin BPJS Kesehatan. Penjaminan juga memperhatikan kapasitas fasilitas kesehatan seperti jumlah tenaga dokter mata dan kompetensi dokter mata yang memiliki sertifikasi kompetensi.

Terkait dengan peraturan mengenai bayi baru lahir sehat, disampaikan bahwa BPJS Kesehatan akan menjamin semua jenis persalinan baik persalinan biasa/normal (baik dengan penyulit maupun tanpa penyulit) maupun tindakan bedah caesar, termasuk pelayanan untuk bayi baru lahir yang dapat ditagihkan oleh fasilitas kesehatan dalam satu paket persalinan untuk ibunya. Namun apabila bayi membutuhkan pelayanan atau sumber daya khusus, maka diatur dalam Perdirjampelkes Nomor 3, faskes dapat menagihkan klaim di luar paket persalinan.

Terkait dengan peraturan yang mengatur tentang rehabilitasi medik atau fisioterapi, pelayanan tersebut tetap dijamin dengan kriteria frekuensi maksimal yang ditetapkan dalam Perdirjampelkes Nomor 5. 

 

Editor: Syamsu Rizal