Wednesday, 20 June, 2018 - 17:06

Saatnya Hukuman Moral Diterapkan Untuk Atasi Over Kapasitas di Lapas

KUNJUNGI LAPAS - Anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Beny K. Harman didampingi Ahmad H. Ali saat berdialog dengan warga binaan di Lapas Palu, Selasa 2 Mei 2017. (Foto : Eddy/ Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Ketua Tim Beny K. Harman mengunjungi Lapas Kelas IIA Petobo Palu, Selasa 2 Mei. Kunjungan ini sebagai kegiatan awal kunjungan kerja mereka selama tiga hari di Kota Palu.

Tim Komisi Hukum DPR RI ini tiba di Palu, Senin malam. Selain Benny K Herman, mereka di antaranya: Riska Mariska, Agun Gunanjar, Moreno Suprapto, Ahmad H. Ali, TB Soemandjaja, Supratman A. Agtas, Nawafie Saleh, Kardin Karding, Bahrudin Nasori, Erma Suryani Ranik, Daeng Muhammad, Sarifuddin Sudin, Ahmad Basarah, Aditya Mufti Arifin, dan Aboe bakar AL-Habsyi. Mereka disambut dengan tarian selamata datang serta kalungan bunga dari putri-putri binaan Lapas Kelas IIA Petobo.

Selama di Palu mereka menjadwalkan akan bertemu dengan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulteng, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng dan Kapolda Sulteng beserta jajaran mereka masing-masing.

Anggota Komisi III DPR RI H. Ahmad H. Ali mengatakan pembinaan yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Petobo Palu, Sulawesi Tengah, sudah berjalan dengan baik.

"Dari hasil kunjungan singkat ini, kami telah melihat dan mendengar dari warga binaan, tidak ada yang mengeluhkan atau menyoroti negatif soal pembinaan," katanya.

Ahmad H Ali, politisi Nasdem dari daerah pemilihan (dapil) Sulteng itu memberikan apresiasi kepada jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setempat yang telah melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Meski, kata dia, jika dilihat dari kapasitas Lapas sudah tidak memadai lagi untuk para penghuni, sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah untuk menambah kapasitas Lapas itu.

Di Lapas Petobo Palu, kata Ahmad, masih bergabung pula UPT Lapas Anak dan Perempuan. Tetapi ke depan sudah akan ada Lapas Anak dan Perempuan sehingga yang ada di Lapas Palu nanti hanyalah warga binaan laki-laki.

Menurut Ahmad yang juga Ketua DPW Partai Nasdem Sulteng itu, di Lapas Palu warga binaan mendapatkan berbagai latihan keterampilan mulai dari kerajinanan tangan sampai bengkel kendaraan mobil dan sepeda motor.

Warga binaan juga memiliki taman bacaan untuk meningkatkan pengetahuan mereka, serta mendapat pembinaan rohani sesuai dengan agama masing-masing.

"Semua itu sangat penting dan dibutuhkan warga binaan sehingga perlu terus ditingkatkan ke depan," katanya.

Di bagian lain, Ahmad Ali menyatakan hukuman moral bagi pelaku tindak pidana perlu diterapkan sebagai salah satu bentuk sanksi moral. Dia mengaku, wacana untuk membahas hukuman tersebut yang nantinya dituangkan dalam undang-undang dan KUHP telah disuarakan oleh Komisi III DPR RI.

"Salah satu problem di semua lapas, yaitu adanya `over capacity` atau kelebihan kapasitas, akibatnya terjadi penumpukan dan tidak maksimal dilakukan pembinaan," ungkap Ahmad M Ali.

Politisi Partai Nasional Demokrat itu mengatakan bahwa hukuman moral bagi para pelaku tindak tindak pidana, sekaligus sebagai upaya untuk mengatasi problem kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan.

Ia menyebutkan bahwa tidak semua para pelaku tindak pidana harus dikurung atau menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan di semua daerah.

Melainkan, jelas dia, sebahagian para pelaku tindak pidana diberikan hukuman melakukan pekerjaan, misalkan membersihkan rumah ibadah atau tempat fasilitas-fasilitas umum.

Hukuman tersebut, kata dia, jauh lebih maksimal sebagai sanksi moral ketimbang hukuman kurungan di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Kalau para pelaku tindak pidana dipakaikan seragamnya kemudian dipekerjakan membersihkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, maka tentu dia menerima beban moral di tengah masyarakat," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa hukuman tersebut perlu diatur dan dikaji sedemikian rupa dengan rasionalisasi yang baik.

Sementara Kepala Lapas Kelas IIA Palu Ismono mengatakan jumlah warga binaan yang ada di Lapas itu saat ini sebanyak 564 orang dewasa dan anak serta seorang bayi.

Khusus warga binaan perempuan sebanyak 40 orang, 16 anak dan selebihnya adalah orang dewasa.

Dia mengaku bahwa jumlah penghuni itu sudah melebihi kapasitas lapas. Idealnya Lapas Palu hanya menampung sebanyak 290 orang, tapi sekarang ini sudah mencapai 564 orang.

"Setiap ruangan tahanan idealnya dihuni tujuh orang, tetapi saat ini berjumlah 11 orang," katanya.

Setelah mengunjungi Lapas Kelas IIA Palu, para anggota Komisi III DPR RI yang dipimpin Beny K. Harman menggelar tatap muka dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng Iwan Kurniawan yang dihadiri seluruh Kepala Divisi dna unit-unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulteng.


Editor : Udin Salim