Monday, 23 July, 2018 - 14:04

Sakaya Unggul 53.042 Suara, KPU Donggala Beri Waktu Tiga Hari Ajukan Gugatan

Pasangan Kasman Lassa- Moh Yasin (Sakaya). (Foto: Ist)

Donggala, Metrosulawesi.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Donggala selesai menggelar pleno terbuka rekaputalasi hasil penghitungan suara Pilkada Donggala, Rabu 4 Juli. Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh ketua PPK, Panwaslu Kabupaten Donggala, Panwascam, dan saksi masing-masing pasangan calon.

Rapat pleno dibuka oleh Ketua KPU Donggala, Mohamad Saleh didampingi seluruh komisioner KPU Donggala. Pleno berakhir pada pukul 17.12 WITA.

Dari rapat pleno  terbuka rekapitulasi yang berlangsung sekitar kurang lebih delapan jam tersebut akhir KPU Donggala menetapkan, pasangan Kasman Lassa- Moh Yasin (Sakaya) unggul dengan perolehan suara sah sebesar 53.042 suara.

Suara terbanyak kedua diraih pasangan  Vera Elena Laruni-Taufik M Burhan (Vegata) sebesar 41.845, di urutan ketiga pasangan Anita Bugiswati Nurdin-Abd Rahman (Arrahman) suara 39.736, dan urutan empat pasangan Idam Pagaluma-Moh Yasin Lataka (Iyamo) dengan perolehan 18.471 suara.

“Untuk tiga hari kedepan KPU menunggu registarsi gugatan pasangan calon ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kalau selama tiga hari tidak ada nomor registrasi gugatan disampaikan kepada KPU, maka KPU Donggala akan melaksanakan pleno penetapan pasangan calon terpilih,” tutup Saleh. 

Rapat pleno tersebut dijaga ketat dengan melibatkan sebanyak 300 personel.

Kapolres Donggala AKBP. S Ferdinan Suwarji SE mengatakan sekitar 300 pesonil gabungan dari beberapa satuan yang dikerahkan dalam pengamanan ini. Di antaranya Polres Donggala 167 personil BKO  dari Sabara 73 personil BKO dari Brimob 60 personil, TNI 30 personil  didukung dengan kenderaan taktis 2 unit.

Terpisah, Ketua Rois Syuria Nahdlatul Ulama Sulawesi Tengah Prof Dr H Zainal Abidin MAg mengimbau masyarakat di Kabupaten Donggala untuk mengadukan dugaan adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah serentak Kabupaten Donggala, pada 27 Juni 2018.

"Jangan langsung bertindak, harus menahan diri. Apabila ada dugaan pelanggaran maka laporkan ke pihak yang berwenang," ucap Zainal Abidin MAg, seperti dikutip Antara, di Palu, Rabu 4 Juli.

Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Alkhairaat ini menegaskan masyarakat harus menggunakan jalur hukum atau mengadukan dugaan pelanggaran yang terjadi kepada Panwas Kabupaten Donggala.

Karena, lembaga tersebut berhak untuk menangani dugaan pelanggaran yang terjadi di daerah dalam proses pemilihan kepala daerah di kabupaten itu.

Olehnya, tegas dia, tidak perlu bertindak dan menghakimi, serahkan kepada pihak yang berwajib bila terdapat dugaan pelanggaran.

"Adukan bila ada dugaan pelanggaran, jangan main hakim sendiri. Sertakan juga bukti-bukti yang akurat," sebutnya.

Ketua MUI Kota Palu ini mengemukakan pihak Panwas Kabupaten Donggala harus menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Begitu pula dengan Panwas, bila ada laporan dugaan yang masuk kemudian disertai dengan bukti, maka harus ditindak lanjuti sesuai prosedur," ujar-nya.

Lanjut, Rektor pertama IAIN Palu ini mengemukakan pilkada hanya-lah pesta demokrasi sementara, bukan hasil akhir. Karena itu, silaturahim antarsesama manusia harus tetap terawat. 

Sebelumnya pengunjuk rasa yang menamakan diri `Masyarakat Peduli Keadilan Pilkada Kabupaten Donggala 2018` dari gabungan simpatisan pasangan cabup-cawabup nomor urut satu drg Anita/Abdrahman dan nomor urut tiga Vera Elena Laruni/Taufik Burhan menuntut keadilan pilkada di daerah tersebut, Senin.

Pengunjuk rasa dipimpin Syamsu Ridwan Sarkawi dan Anil Syamsudin itu melakukan orasi di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Masa aksi yang juga forum masyarakat Donggala bersatu menyampaikan beberapa isi maklumat yang diawali dengan seruan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Donggala untuk menolak hasil pilkada, karena dinilai terindikasi curang, tidak jujur, dan tidak adil yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Komisi Pemilihan Umum dan pasangan calon nomor urut 2 Kasman Lassa/Yasin.

Masa menilai bahwa indikasi kecurangan TMS adalah tidak tersalurnya undangan pemilihan C-6 KWK kepada masyarakat pemilih yang terdaftar pada DPT yang diperkirakan 20 persen sehingga berdampak pada partisipasi pemilih yang hanya kisaran 70 persen.

Dugaan TMS itu dilakukan oleh perangkat penyelenggara di tingkat KPPS yang notabene hampir 70 persen diatur dan diarahkan oleh perangkat desa/kelurahan untuk membantu pasangan Kasman Lassa/Yasin.

Masa aksi menilai adanya daftar pemilih tetap/DPT ganda yang ditengarai berjumlah 10.000 orang. Kemudian dinilai adanya indikasi temuan surat suara yang digandakan oleh paslon nomor urut 2 sejumlah 10.000 lembar. (by/ant)

Nasdem: Pertarungan Belum Selesai

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem, Sulawesi Tengah, menyatakan, kemenangan Sakaya dan Tahajud sejatinya adalah kemenangan masyarakat. Baik di Donggala maupun di Morowali.

“Tidak perlu ada riak berlebihan dari pasangan yang sukses memenangkan hati masyarakat. Sebab, kontestasi politik seperti pilkada Ini sesungguhnya adalah pertarungan gagasan dalam mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat,” kata Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW Partai Nasdem Sulteng, Mohamad Hamdin kepada Metrosulawesi, Rabu 4 Juli.

Kepada pasangan Sakaya dan Tahajud katanya, Nasdem memperingatkan bahwa pertarungan belum selesai. Karena pertarungan sesungguhnya adalah bagaimana mewujudkan gagasan-gasan pembangungan baik tertuang dalam visi misi, maupun dalam bentuk komitmen yang disampaikan pada masa kampanye. 

“Partai Nasdem akan terus mengawal hingga visi, misi dan komitmen politik bisa diwujudkan dalam lima tahun mendatang,” katanya.

Hamdin mengatakan, pihaknya tidak akan mentolerir kadernya yang bertarung pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Donggala jika melakukan praktek kecurangan untuk meraih kemenangan.

"Nasdem juga tidak akan mentorerir jika benar kadernya melakukan kecurangan atau pelanggaran hukum dalam proses demokrasi," katanya.

Menyikapi tuntutan pengunjuk rasa yang menilai pasangan cabup-cawabup diusung Nasdem, Hamdin menyebut  perbaikan politik dan demokrasi bangsa ini adalah salah satu tujuan mendasar restorasi Indonesia yang menjadi gagasan utama Partai Nasdem.

Karena itu, ia menguraikan, terkait bentuk-bentuk kecurangan yang diduga dilakukan oleh pasangan calon nomor 02 Kasman/Yasin (Sakaya) pada pilkada Donggala, sebaiknya dijadikan bahan gugatan hukum ke Panwas atau ke lembaga hukum terkait sesuai tahapan pilkada.

Hal itu, menurut dia, agar bisa berkekuatan hukum tetap dan menjadi dasar pengambilan keputusan oleh penyelenggara pilkada termasuk Panwas didaerah itu.

Nasdem, urai dia, mengimbau kepada masyarakat Donggala, agar tetap menjaga hubungan persaudaran, menjaga perdamaian.

"Untuk alasan apapun, pilkada tidak boleh merusak persaudaraan. Proses demokrasi yang baru saja selesai, sejatinya adalah pertarungan gagasan, strategi dan taktik dalam memenangkan program-program perjuangan pembangunan kesejahteraan masyarakat," sebut Hamdin.

Lanjut dia, unjuk rasa atau penyampaian pendapat dimuka umum adalah bagian dari dinamika yang harus dihormati sebagai proses politik dialam demokrasi. Apalagi, proses ini juga dilindungi undang-undang.

"Nasdem mengapresiasi unjuk rasa yang dilakukan oleh sebagian kelompok masyarakat Kabupaten Donggala hari ini, karena berlangsung dengan tertib," ujad Hamdin. (din/ant)   

 

Editor: Udin Salim