Sunday, 17 December, 2017 - 16:09

Saksi TPS Diminta Kawal Sertifikat C1

Muhammad Ramlan Salam. (Foto : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Pilkada serentak untuk memilih bupati dan wakil bupati  akan dilangsungkan di Banggai Kepulauan dan Buol pada 15 Februari 2017. Salah satu komponen penting dalam proses pungut-hitung di TPS adalah kehadiran saksi pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Komisioner KPU Sulawesi Tengah Muhammad Ramlan Salam di Palu, Senin 30 Januari 2017 mengatakan, masing-masing pasangan calon berhak menempatkan satu saksinya di setiap TPS. Saksi tersebut dilengkapi tanda pengenal yang akan mengawal proses pemungutan sampai penghitungan di tingkat TPS selesai. Saksi pasangan calon diminta membawa surat mandat kepada KPPS satu hari sebelum hari pencoblosan.

Ramlan Salam mengimbau saksi tersebut tidak meninggalkan TPS sampai penghitungan selesai dan mendapatkan sertifikat C1 yang berisi rekap hasil penghitungan suara. Penghitungan suara akan dimulai pukul 13.00 sampai selesai.

Sertifikat yang diterima oleh saksi adalah yang sudah ditandatangani oleh KPPS, Pengawas Lapangan termasuk saksi pasangan calon di TPS. Sertifikat ini, kata Ramlan Salam penting untuk menjadi bukti jika terjadi kekeliruan dalam rekapitulasi perolehan suara.

“Karena itu saksi jangan dulu tinggalkan TPS sebelum menerima C1 dari KPPS yang sudah ditandatangani,” imbau Ramlan Salam yang dosen Fakultas Teknik Universitas Tadulako Palu.

Ramlan Salam menambahkan, sertifikat C1 tersebut selain diberikan kepada saksi, juga akan diunggah dalam aplikasi Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng). Sertifikat C1 yang diunggah adalah apa adanya dan tak akan diubah.

Kalaupun terjadi perbaikan akan dilakukan pada saat rekapitulasi di PPK (kecamatan) dan KPU kabupaten yang disaksikan masing-masing tim pasangan calon dan Panwas. Proses unggah sertifikat C1 ditargetkan selesai paling lambat tiga hari setelah pemungutan suara.

“Ini adalah bentuk transparansi penyelenggara dalam pilkada. Formulir C1 yang merupakan hasil penghitungan suara di TPS bisa langsung diketahui publik melalui aplikasi Situng. Tapi, hasil resmi tetap menunggu pleno KPU kabupaten,” katanya.

Ramlan Salam juga memaparkan denah dan alur pemilih saat menyalurkan hak suaranya di TPS. Denah TPS bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Namun yang pasti 7 KPPS harus melaksanakan memiliki tugas masing-masing seperti mencatat daftar pemilih, mencermati data pemilih, mencocokkan kesesuaian dengan formulir C6 atau surat pemberitahuan memilih. Ada juga KPPS yang bertugas di kotak suara dan di meja tinta.

KPPS harus memastikan bahwa pemilih yang menggunakan KTP atau  surat keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah mereka tidak terdaftar dalam DPT.

“Dan harus menggunakan KTP elektronik dan memilih sesuai alamat RT/RW yang tertera dalam KTP,” katanya.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.