Sunday, 22 July, 2018 - 09:24

Sehat, Paliudju Mulai Jalani Hukuman 7,6 Tahun Penjara

JALANI HUKUMAN - Mantan Gubernur Sulteng dua periode, HB Paludju saat menjalani sidang di Pengadilan Negeri Palu beberapa waktu lalu. Senin 5 Maret 2018, mulai menjalani hukuman di LP Petobo. (Foto: Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com – Setelah menjalani perawatan atas sakit yang diderita, mantan Gubernur Sulteng dua periode, HB Paliudju sudah terlihat sehat. Pada Senin 5 Maret 2018, dia diantar dua penasehat hukumnya (PH) untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Palu.

Tentu saja, kedatangan Paliudju itu juga didampingi jaksa dari Kejari Palu selaku tim eksekutor untuk melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung kepada Paliudju.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Palu, Efrivel yang ditemui Metrosulawesi usai melaksanakan eskekusi, Senin, 5 Maret, mengatakan, Mahkamah Agung (MA) RI menjatuhkan putusan terhadap Banjela Paliudju dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan atau 7,6 tahun.

Efrivel mengatakan, setelah menerima putusan MA beberapa bulan lalu, pihaknya telah melayangkan surat panggilan terhadap Banjela Paliudju untuk dieksekusi agar dapat menjalankan putusan tersebut. Namun beliau beralasan sakit dan masih proses pemulihan. Sehingga, selama ini pihaknya memberikan kesempatan kepada Banjela Paliudju untuk berobat, dan tadi (kemarin-red) beliau bersama Penasihat Hukum (PH)-nya datang sekitar pukul 14.00 Wita untuk menjalankan putusan MA. Olehnya, kami (Kejari Palu) memproses administrasi dan menandatangi berita acara pelaksanaan putusan Mahkamah Agung.

Diketahui, bahwa MA telah menjatuhkan putusan terhadap mantan Gubernur Sulteng, Banjela Paliudju dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan. Selain itu, Banjela Paliudju juga dihukum untuk membayar denda senilai Rp 200 juta subsidair 6 bulan kurungan, serta membayar uang penganti senilai Rp7,78 miliar lebih subsidair 3 tahun penjara.

Mantan Gubernur Sulteng dua periode itu merupakan terpidana kasus korupsi pertanggungjawaban belanja Gubernur Sulteng periode 2006 hingga 2011 dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Banjela Paliudju terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo 18 ayat huruf Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 64 ayat 1 KUHP, dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagai suatu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 Jo UU Nomor 15 tahun 2002 Jo UU Nomor 25 tahun 2008 tentang pemberantan TPPU Jo Pasal 64 ayat KUHP dalam dakwaan kedua.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), perbuatan terdakwa Banjela Paliudju mengakibatkan terjadinya kerugian negara atau Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah senilai Rp8,2 miliar lebih. Namun, dalam persidangan dapat dibuktikan oleh terdalwa dimana ada sebagian dana bantun sosial (Bansos) yang diterima oleh pegawai senilai Rp477.850.000. Sehingga, dana yang harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa Banjela Paliudju adalah senilai Rp7,7 miliar lebih.


Editor: Udin Salim