Friday, 23 June, 2017 - 11:41

Sekdes Talaki Didakwa Korupsi Rp 50 Juta

ILUSTRASI - Terdakwa kasus korupsi. (Grafis : Dok Metrosulawesi)

Palu, Metrosulawesi.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Buol di Paleleh mendakwa Sekretaris Desa (Sekdes) Talaki, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, Nurdin Salam Djuruhamu telah melakukan tindak pidana korupsi senilai Rp 50.390.284.

Dakwaan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Palu, Senin, 6 Februari 2017.

JPU, Rahmat dalam dakwaannya menyebutkan, bahwa terdakwa Nurdin Salam Djuruhamu telah melakukan korupsi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa tahun 2015, dimana saat itu terdakwa sebagai pelaksana tehnis pengelolaan keuangan desa (PTPKD).

Bahwasanya, terdakwa telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD dan DD Desa Talaki termasuk pekerjaan pembangunan kantor desa, penimbunan jalan desa, pembangunan lapangan volly ball, penimbunan halaman kantor desa dengan penyerapan anggaran 100 persen.

Namun kenyataannya ada beberapa kegiatan sebagaimana dalam Rancangan Anggaran dan Biaya (RAB) tidak dilaksanakan dan tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun temuan yang bersumber dari ADD triwulan III adalah belanja pembangunan jalan Desa jumlah anggaran senilai Rp 101.744.233, sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 8.098.000.

Kemudian temuan yang bersumber dari DD tahap I adalah belanja penimbunan jalan desa jumlah anggaran senilai Rp 80.957.374, sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah senilai Rp 37.130.418, belanja pembangunan lapangan Volly Ball jumlah anggarannya senilai Rp 26.829.364.

Sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 2.041.866. Pada tahap III ada anggaran belanja penimbunan halaman kantor desa senilai Rp 10.500.000, sementara anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan senilai Rp 3.120.000.

Jadi, total besar  anggaran kegiatannya adalah senilai Rp 152.039.152, sementara total anggaran kegiatan yang tidak dilaksanakan adalah senilai Rp 50.390.284.

"Sehingga perbuatan terdakwa dalam mengelola anggaran ADD dan DD Desa Talaki tahun 2015 telah merugikan daerah atau negara senilai Rp 50.390.284," ujarnya.

Rahmat yang juga sebagai Kepala Cabang Kejari Buol di Paleleh tersebut mengatakan, terdakwa didakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor, dan dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat 1 huruf b, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tipikor.

Hakim Perintahkan Penahanan di Rutan

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara dugaan korupsi dana ADD dan DD Desa Talaki Kecamatan Paleleh Kabupaten Buol membacakan penetapan penahanan terhadap terdakwa Nurdin Salam Djuruhamu.

Penetapan itu dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Tipikor Palu, Senin, 6 Februari 2017.

Majelis Hakim Ketua Djamaluddin Ismail yang didampingi Margono dan Jult masing-masing Hakim Anggota dalam pertimbangannya adalah untuk memperlancar proses persidangan, terdakwa haruslah ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan).

Bahwasanya, terdakwa akan ditahan selama 30 hari, sejak 6 Februari sampai 7 Maret 2017.

"Kami perintahkan JPU untuk melaksanakan penetapan ini," katanya.

JPU, Rahmat yang dikonfirmasi Metrosulawesi menuturkan, bahwa pada saat penyidikan, terdakwa ditetapkan jadi tahanan kota, kemudian setelah P21, terdakwa ditetapkan jadi tahanan rumah.

JPU menetapkan terdakwa sebagai tahanan rumah karena terdakwa koperatif dan menyatakan siap untuk mengembalikan kerugian negara. Selama ini tidak ditahan dalam tahanan Rutan.

Kini Majelis Hakim perintahkan agar terdakwa Nurdin Salam Djuruhamu untuk ditahan dalam tahanan Rutan. Untuk itu, pihaknya siap melaksanakan penetapan Majelis Hakim.

"Setelah ini kami langsung antar terdakwa ke Rutan Klas II A Palu," ujarnya.


Editor : Syamsu Rizal

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.

Berita Terkait