Monday, 21 August, 2017 - 01:23

Selangkah Lagi, Sulteng Dapat PI 10 Persen

Pengelolaan ladang dan kilang gas alam cair di proyek Donggi Senoro. (Foto : Dok Donggi Senoro LNG)

Jakarta, Metrosulawesi.com - Perjuangan untuk mendapatkan hak Participating Interest (PI) 10 persen dalam pengelolaan ladang dan kilang gas alam cair di proyek Donggi Senoro tinggal selangkah lagi.

Pasalnya, respons Gubernur Sulteng atas desakan legislator di DPRD Sulteng disahuti oleh pemerintah pusat. Saat ini surat gubernur sedang diproses di SKK Migas.

Info ini terungkap dalam pertemuan Komisi III DPRD Sulteng bersama pihak Kementerian ESDM di Kantor Kementrian ESDM Jumat 10 Maret 2017. Anggota DPRD Sulteng diterima oleh Staf Khusus Menteri ESDM dan Sekretaris Dirjen Minyak dan Gas dan Dirjen Listrik.

Menurut Sekretaris Dirjen Minyak dan Gas Kementrian ESDM, Susyanto saat ini pihaknya sedang menunggu perkembangan dari SKK Migas atas respons terhadap surat Gubernur Sulteng tentang PI 10 persen.

“Jadi mohon bapak-bapak anggota DPRD Sulteng bersabar, kita semua menunggu hasilnya,” ujar Susyanto.

Lebih lanjut, Susyanto menguraikan,  mengenai PI 10 persen ini, kita mesti belajar dari pengalaman di Blok Cepu. Di sana (blok Cepu) pengelolaan PI 10 persennya tidak berjalan mulus. BUMD karena kesulitan modal sehingga melibatkan pihak swasta.  Dan setelah diperiksa BPK, ditemukan ada masalah.

Oleh karena itu, pengalaman di blok Cepu yang salah satunya menjadi semangat keluarnya Permen 37 tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 Persen Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas.

Sehingga ke depannya BUMD yang dibentuk untuk mengelola PI 10 persen dalam proyek minyak dan gas tidak kesulitan mencari modal. Nanti bisa modal 10 persen itu diperoleh melalui hasil negosiasi dengan pihak kontraktor berdasarkan nilai hasil produksi, jelas Susyanto.

Dalam forum tersebut, Anggota Komisi III DPRD Sulteng, Muh Masykur menegaskan bahwa mestinya pihak pemerintah pusat melalui Kementeriaan ESDM tidak menjadikan soal normatif semata sehingga PI 10 persen tidak didapatkan oleh daerah Sulteng.

“Kami mendesak banyak celah yang bisa dijadikan rujukan untuk memfasilitasi negosiasi dengan pihak kontraktor yang berkiprah di proyek LNG Donggi Senoro. Sebab, ada hak daerah kami di sana. Hak daerah kami inilah yang mestinya didudukan oleh pemerintah pusat,  sebagaimana daerah daerah penghasil minyak dan gas lainnya,” tegasnya.

Jika perlu tinjau lagi kontrak pengelolaan LNG,  sebab jika diliat apa yang ada di DSLNG, ada kontrak yang muncul setelah tahun 2004. Karena sejatinya proyek pengelolaan di hulu maupun di hilir terintegasi dalam satu kesatuan dan pemainnya pun itu itu juga, Pertamina, Medco dan Mitsubishi.

Ketua Komisi III, Zainal Abidin Ishak juga menegaskan, kekayaan sumber daya alam di Sulteng yang saat ini dikeruk sudah seharusnya berdampak terhadap pengembangan daerah, termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Masih banyak masalah pembangunan di Sulawesi Tengah yang harus dituntaskan, di antaranya infrastruktur dan tingkat kemiskinan masih cukup tinggi.

Kirim Komentar Anda
Budayakan beri komentar terkait artikel yang ditayangkan. Komentar adalah tanggapan pribadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim, tidak mewakili kebijakan redaksi METROSULAWESI dot com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus komentar sesuai dengan Pedoman Komunitas.